Menjaga Kondusivitas Pemilu 2024, Ormas Hindu Nasional Deklarasi Pemilu Damai

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Menyambut pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024, Sepuluh Pimpinan Organisasi Masyarakat Hindu Nasional menggelar diskusi publik dan deklarasi untuk menyerukan pemilu damai.

Para pimpinan ormas Hindu berkumpul diantaranya Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Prajaniti Hindu Indonesia (PRAJAN ITI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH), Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI), Ikatan Dosen Hindu Indonesia (IDHI), Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (PANDU NUSA) dan Persatuan Pengajar Pasraman Indonesia (PPPI) serta Pinandita Sangraha Nusantara (PSN) Sabtu, 27 Januari 2024

“Menjelang pemilu, segenap komponen bangsa harus merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ditengah perbedaan pilihan. Jadikan pemilu ini damai dan senantiasa menciptakan demokrasi yang bermatabat,” Kata Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya sebagai Ketua PHDI.

Dalam kesempatan yang sama, ketua Prajaniti Hindu KS Arsana menyampaikan bahwa nilai persatuan dan kesatuan harus dijunjung diatas kepentingan lain untuk tetap menjaga kondusivitas menjelan puncak pemilu tahun 2024

“Untuk menjaga kondusivitas pesta demokrasi nanti, maka nilai persatuan dan kesatuan harus diutamakan diatas kepentingan lain. Hal ini harus dipegang teguh oleh seluruh komponan bangsa, pimpinan umat dan tokoh Masyarakat,” Ujar KS Arsana.

Ketua WHDI, Wikanti Yogi juga menyerukan bahwa segala situasi yang akan terjadi saat pemilu harus disikapi dengan bijaksana dan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

“Menyikapi tahun politik dengan segala potensi konflik kepentingan yang ada, ini harus disikapi secara bijaksana dengan tetap membangun narasi politik yang positif, menciptakan ruang musyawarah yang baik serta pengambilan keputusan secara mufakat,” terang Wikanti Yogi.

Selanjutnya, ketua ICHI Nyoman Widia menambahkan dalam proses pemilu nanti untuk menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan pilihan dan dukungan.

“Kita harus menghargai dan menghormati apa yang menjadi pilihan dan dukungan politik setiap individu, karna itu merupakan kebebasan dan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang,” terangnya.

Ketua Umum KMHDI I Wayan Darmawan dan Ketua Umum PERADAH, I Gede Ariawan bersepakat bahwa pentingnya partisipatif umat Hindu dalam menjaga kondusivitas menjelang pemilu.

“Pemilu 2024 adalah ajang untuk memilih pemimpin yang akan menahkodai kapal besar Indonesia menuju dermaga kejayaan, oleh karena itu umat Hindu harus menggunakan hak suaranya dalam menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya dan ikut serta dalam menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu yang damai, ” Pungkas Wayan Darmawan.

Atas pandangan-pandangan tersebut, Ormas Hindu Nasional mendeklarasikan 7 poin yang menjadi sikap dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024. Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai Ormas Hindu berlangsung di Pura Widya Dharma Cibubur, Jakarta.

Berikut adalah 7 sikap Ormas Hindu pada Pemilu 2024 :

1. Menyerukan kepada seluruh komponen dan anak bangsa untuk senantiasa merawat, menjaga dan memperjuangkan KEBHINEKAAN dan PERSATUAN Indonesia yang menjadi KEKAYAAN dan KEKUATAN bangsa sebagaimana dimaksud dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” yang merupakan karunia luhur dan indah dari Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh komponen dan anak bangsa harus mengeluarkan segenap upaya efektif untuk mewujudkan substansi dari sesanti tersebut agar hidup dan menjadi nafas dalam keseharian masyarakat.
2. Menyerukan kepada para Pemimpin Bangsa, Pemimpin Umat, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, agar senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan yang lain. Tekad tersebut harus diwujudkan dalam keseluruhan pikiran, ucapan dan tindakan tanpa dinegosiasikan, sehingga menjadi komitmen yang utuh dan konsisten.
3. Menyerukan kepada segenap anak bangsa agar menyikapi tahun politik dan segala implikasinya dengan bijaksana, diantaranya dengan senantiasa membangun narasi positif baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran media sosial, dan kemudian pada akhirnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan merdeka sesuai hati nurani.
4. Menyerukan kepada seluruh komponen Penyelenggara Negara agar memberikan contoh dan teladan kepemipinan yang arif dan bijaksana selaras dengan nilai Guru Wisesa, serta mencegah narasi-narasi perpecahan dan konfrontatif.
5. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menolak dengan tegas Adharma (ketidakbenaran) dalam segala bentuknya: kecurangan, ketidakadilan, fitnah, caci maki, hoax dan lain sebagainya yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya kami mendorong seluruh komponen bangsa agar senantiasa memperjuangkan dan menegakkan Dharma (kebenaran) dengan menjunjung tinggi etika, moral, dan hukum/konstitusi.
6. Menghormati dan menghargai perbedaan pilihan dalam berbagai bentuknya sebagai penghargaan atas kemerdekaan individu dan implementasi dari sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”, baik dalam menjalankan Dharma Agama maupun Dharma Negara.
7. Menyadari bahwa konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengelola setiap konflik secara efektif, solutif dan produktif agar bangsa Indonesia dapat melalui semua tantangan dan mengambil peluang untuk menjadi bangsa yang kuat, maju, dan sejahtera. (*/bpn)