BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Bali Nusra (DPD MAPPI Bali Nusra) menggelar MUSDA III DPD MAPPI Bali Nusra, yang merupakan kegiatan empat tahunan dan sebagai tempat berkumpulnya Anggota MAPPI Bali Nusra sekaligus menyambung tali silaturahmi antar Anggota MAPPI Bali Nusra pada Senin (6/11/2023) bertempat di Hotel Aston Denpasar.
Musda yang mengambil tema ‘Bersinergi dalam Kompetisi menuju Pelayanan yang Profesional’ dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya, Dadan Kuswardi ditandai dengan Pemukulan Gong.
Musyawarah Daerah III DPD MAPPI Bali Nusra ini mengusung tema Bersinergi dalam kompetisi menuju Pelayanan Profesional, tema ini diuusung agar profesi penilai dapat kompetesi dengan menjaga kualitas penilaian yang sesuai dengan aturan ataupun kaidah-kaidah penilaian, agar penilai dapat meningkatkan pengetahuan terhadap aturan ataupun kaidah-kaidah penilaian.
Sesuai Amanah AD/ART MAPPI bahwa DPD Bali Nusra akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah untuk memilih Ketua DPD Periode 2023-2027 dimana kepengurusan DPD MAPPI Balinusra Periode 2019–2023 telah habis masa baktinya.
Dalam sambutannya Kepala Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya, Dadan Kuswardi mengatakan, sejarah dibentuknya DPD MAPPI Bali Nusra menjadi satu kebanggaan dengan bertambahnya DPD ini tentu menjadi tujuan dari kita semua yakni industri Penilai itu akan terwujud.
Ketua yang terpilih nanti akan membawa Visi Misi yang jelas, menjadi kondisi yang maksimal dan ideal khususnya industri Penilai di Bali Nusra. Kalau dilihat anggota MAPPI di Bali ada 200 orang, tentu dengan jumlah anggota tersebut bagaimana kita harus memperdayakan SDM. Banyak permasalahan yang harus ditanggani, dan itulah tugas DPD MAPPI yang terpilih nantinya. Bagaimana natinya MAPPI bisa bersinergi dengan lembaga lain dalam membuat peraturan perundangan sehingga nama Penilai itu ada dibeberapa peraturan perundangan.
“Tujuannya adalah bagaimana MAPPi ini menjadi lebih Profesional, kita ketahui penilaian publik adalah satu profesi keuangan yang memang dituntuk profesional dan tujuan lainnya adalah kualitas menyangkut kualitas pekerjaan dan kualitas apa yang diharapkan oleh pengguna jasa. Untuk menajaga keterkaitan antara kualitas dan profesional ini maka diterbitkanlah standar jasa asosiasi dan kami sebagai regulator mendukung penuh atas diterbitkannya standar imbalan jasa yang diterbitkan oleh asosiasi,” paparnya.
Sementara itu Ketua Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik, Ir. Yufrizal Yusuf, M.Ec. Dev MAPPI (Cert)., menyampaikan harapan kepada semua anggota lebih cepat untuk menjadi profesional dan tentu ini didukung oleh SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
“Kedepan kita akan terus bergerak agar menjadi lebih profesional dengan menerapkan standar pengolahan jasa yang wajar ini mudahan kedepan kita menjadi profesional,” jelasnya.
Disisi lain Ketua 1 Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Guntur Pramudyanto, SE., M.Ec. Dev MAPPI (Cert),. menyampaikan secara umum harapannya bisa memastikan asosiasi bisa berjalan untuk meningkatkan profesinya.
“Dalam musda ini kita berharap sebagai profesional Penilai terutama bagaimana menjaga mutu profesi, meingkatkan kualitas profesinya, apalagi tantangan kedepan semakin besar kita akan siap dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” bebernya.
Musda juga dirangkaikan dengan Sosialisasi RUU Penilai oleh Dewan Pengurus Nasional MAPPI serta Seminar menghadirkan dua pembiacara yakni Kepala Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya, Dadan Kuswardi dan Ketua Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik, Ir. Yufrizal Yusuf, M.Ec. Dev MAPPI (Cert). Musda juga diisi dengan Pemberian Apresiasi Pengabdian Pengurus MAPPI Bali Nusra Periode 2019-2023 serta Sidang Pleno untuk memilih Pengurus Baru Periode 2023-2027. (ads/bpn)
