BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Fakultas Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu undangan dalam peringatan ulang tahun Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) yang ke-10 pada Selasa (23/5/2023)
Dalam ulang tahunnya yang ke-10 Yayasan MDPI bersama Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) dan YII menyelenggarakan Pertemuan Regional ke-5 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna yang merupakan side event dari kegiatan Indonesia Tuna Conference (ITC) dan International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF).
Pada tanggal 23 Mei 2023 dalam forum turut mengundang beberapa instansi pemerintah, akademisi, peneliti, nelayan, dan stakeholder terkait. Instansi pemerintah yang turut hadir diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, DKP Maluku, DKP Maluku Utara, DKP NTT, DKP Gorontalo, DKP NTB, DKP Sulawesi Utara, DKP Sulawesi Selatan, dan DKP Kabupaten Karangasem. Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna wilayah WPP di 8 provinsi (Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat) juga turut hadir.
Akademisi FPIK UNPATI Ambon, UNKHAIR Ternate, UNRAM Mataram, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Politeknik Bone, FPIK UNSRAT Manado, dan FKP Unud Bali. Selain itu supplyer dan nelayan di wilayah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, 714, dan 715 hadir dalam kegiatan diskusi panel tentang pengelolaan ikan tuna di Indonesia.
Acara dibuka oleh Ridwan Mulyana dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Selanjutnya dilakukan diskusi panel sebanyak 6 sesi membahas tentang tindakan pengelolaan harvest strategy tuna tropis, akselerasi perizinan pemenuhan KKPRL sebagai dokumen standar perizinan rumpon dan pembelajaran pendaftaran rumpon, pemanfaatan teknologi dalam mendukung ketelusuran produk perikanan dan penguatan pengumpulan data dengan aplikasi STELINA, tuntutan pasar internasional terkait tanggung jawab sosial dan hak asasi manusia pada produk perikanan, serta pentingnya multi stakeholder platform dalam pengelolaan perikanan.
Pada akhir sesi disimpulkan bahwa perlu adanya monitoring yang bersinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan dan penanganan hasil perikanan tuna di Indonesia.
Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) yang diwakili oleh Dewa Ayu Angga Pebriani, S.Pi.,M.P yang merupakan staf dosen dan koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama berkesempatan untuk membahas beberapa kerja sama yang mungkin dapat dikolaborasikan bersama dengan Yayasan MDPI dengan latar belakang yang sama karena bergerak di bidang perikanan.
“Hal ini diharap perlu karena Yayasan MDPI telah menjadi pengguna lulusan FKP sejak 4 tahun lalu dan beberapa mahasiswa FKP memilih Yayasan MDPI sebagai lokasi magang,” ungkap Dewa Ayu.
Melalui diskusi yang dilakukan maka disepakati akan dilakukan audiensi oleh Yayasan MDPI ke Fakultas Kelautan dan Perikanan pada awal Bulan Juni nanti.
Tentu ini menjadi peluang bagi FKP dan Yayasan MDPI untuk lebih memajukan perikanan Indonesia melalui kolaborasi riset, magang industri, dan guest lecture sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. (unud.ac.id/bpn)
