BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Posisi Kota Denpasar sebagai Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata tentu saja memiliki daya tarik tersendiri khususnya di Kawasan Wisata Sanur. Dengan pesona panoramanya yang sangat diminati oleh wisatawan mancanegara, domestik maupun masyarakat di Kota Denpasar. Namun saat Pandemi Covid-19 menghantam, Kawasan Sanur mengalami keterpurukan. Apalagi Sanur merupakan sumber PAD Kota Denpasar yang tentu saja memerlukan perhatian pemerintah dan stakeholder.
Untuk itu Pemerintah Kota Denpasar terus menerus meningkatkan peran mitra pemerintah melalui program revitalisasi Kawasan Pantai Sanur bersama perbankan, untuk membantu para UMKM yang telah mengalami dampak perekonomian akibat Covid-19 dan juga inflasi. Melalui program TJSL (tanggung Jawab Sosial Lingkungan) dari PT Bank BPD Bali bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial dan Dinas PUPR Kota Denpasar berupa bantuan penyediaan sarana kios Sanur untuk dua Desa Adat yaitu Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank BPD Bali dengan Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran ini di saksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar, I.G.N Jaya Negara di Kantor Wali Kota Denpasar Kamis (6/10/2022).
Dalam kesempatan itu Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada Bank BPD Bali atas partisipasinya membantu proses revitalisasi di Kawasan Pantai Sanur. Menurutnya kondisi saat seperti sangat tepat untuk melakukan terobosan revitalisasi di kawasan Pantai Sanur.
“Jika nanti wisatawannya sudah ramai maka mereka akan menikmati kawasan Pantai Sanur yang sangat eksotik, dengan demikian secara otomatis dapat membangkitkan pelaku UMKM,” jelas Jaya Negara.
Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan, sebelumnya pihaknya merasa kesulitan dana untuk pembangunan kios pedagang yang terkena proyek. Dengan adanya bantuan dari BPD Bali tentunya sangat membantu sekali dalam pembangunan kios. Nantinya pedagang yang kiosnya kena proyek bisa mendapatkan kios yang baru.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma mengatakan, untuk revitalisasi kawasan Pantai Sanur, pemerintah wajib mendapat dukungan dari berbagai stakeholder. Untuk itu Bank BPD Bali membantu melalui dana CSR. Adapun Jumlah Kios yang dibantu melalui dana TJSL atau CSR sebagai berikut. Desa Adat Sanur (Pembangunan Kios dan meja) sebanyak 22 unit dengan nilai bantuan Rp214.413.000. Sementara Desa Adat Intaran (Pembangunan kios) sebanyak 38 unit dengan nilai bantuan Rp661.542.000 lokasi Pantai Semawang Desa Adat Intaran. Total biaya pembangunan kios dan meja Rp875.955.000.
Menurutnya peran Bank BPD Bali sebagai mitra pemerintah juga melakukan kerja sama di bidang pelayanan perbankan digital dan penguatan kelembagaan UMKM dengan dua desa adat. Khususnya dengan hal-hal berkaitan dengan Layanan QRIS, Sekolah Pedagang Pantai. Peningkatan SDM UMKM kepada seluruh pedagang di Desa Adat Sanur dan Intaran.
Dengan kerjasama ini ia berharap bisa mendukung program pemerintah karena Sanur merupakan kawasan wisata yang harus diperhatikan dengan bagus.
“BPD Bali hadir membantu hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang berdagang disitu hingga situasi dan kondisi menjadi lebih baik,’’ ungkap Sudharma.
Dengan adanya revitalisasi ini pihaknya mengajak pedagang untuk menggunakan teknologi digital, karena sistem pembayaran kedepan tidak tunai lagi. Apa lagi kedepan BI dan BPD Bali memiliki Qris antar negara, sehingga wisatawan asing yang yang telah bekerjasama dengan Indonesia Qrisnya akan bisa bertransaksi di Indonesia dan begitu juga sebaliknya kita bisa transaksi di negaranya.
“Pedagang harus siap dengan hal itu, sehingga kami akan melakukan sosialisasi kembali setelah tempatnya telah siap dan pihaknya juga memberikan pendidikan cara transaksi yang sehat dan nyaman,” ucapnya.(bpn)
