PUG
Perkecil Kesenjangan, DP3AP2KB Gelar Bintek Bagi OPD dan Desa-Kelurahan. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Untuk mengingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengarusutamaan gender (PUG) perlu dilakukan perencanaan yang matang. Karena melalu perencanaan PUG yang baik diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas dan kaum rentan lainnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati saat membuka bimbingan teknis (Bintek) penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi perangkat daerah dan desa/kelurahan se-Kota Denpasar, Selasa (26/4/2022) di ruang pertemuan BKPSDM Kota Denpasar.

Lebih lanjut Wetrawati menambahkan perencanaan penganggaran responsif gender merupakan salah satu strategi pengarusutmaaan gender dalam pembangungan. Salah satu aspek penting dalam PUG adalah pada tahap perencanaan dan penganggaran yang harus mengintegrasikan perspektif gender. Jika hal tersebut sudah dirancang dengan baik, kata dia, maka seluruh perangkat daerah siap melaksanakannya.

Baca Juga :  Sesuai Formasi, 364 Peserta Dinyatakan Lulus CPNS Kota Denpasar 2019

“Hasil tahap pelaksanaan inilah yang harus kita ukur dan harus benar-benar memberikan dampak perubahan, yaitu mengecilnya kesenjangan gender,” kata Wetrawati.

Melalui bintek yang dilakukan ini memastikan proses perencaan responsive gender benar-benar di pahami dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah termasuk desa dan kelurahan. Karena dalam membuat proses perencanaan mempertimbangan perbedaan, aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas dan kaum rentan lainnya.

“Kami harapkan melalui PPRG dapat mengatasi kesenjangan dan partisipasi, manfaat pelaksanaan pembangunan antara laki-laki dan perempuan termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas dan kaum rentan lainnya,” ujar Wetrawati. Hal ini sejalan dengan tujuan sustainable development goals (SDGS) harus punya RPJM yang responsif gender termasuk bagi desa karena memiliki anggaran sendiri.

Luh Emik Eka Indriyani Kapala bidang Kualitas Hidup Perempuan Kualitas Keluarga Data dan Informasi yang juga ketua panitia penyelenggara bintek mengatakan PPRG yang dilaksanakan perangkat daerah, dan desa/kelurahan sebagai komitmen dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Karena melalaui proses perencanaan yang responsive gender dapat menjamin unsur keadilan bagi laki dan perempuan termasuk juga anak-anak, lansia, disabilitas dan kaum rentan lainnya. Menurut Emik pelatihan yang berlangsung selama empat hari diharapkan semua peserta dapat melaksanakan perencanaan yang renponsif gender.

Baca Juga :  Sesuai Formasi, 364 Peserta Dinyatakan Lulus CPNS Kota Denpasar 2019

Narasumber bintek A.A. Rai Kartini menyampaikan perencanaan responsif gender untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki dan perempuan dalam aspek akses partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan. Dengan adanya perencanaan responsif gender diharapkan mengurangi kesenjangan antara gender.(bpn)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini