BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyempatkan diri untuk mendatangi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, disela-sela kunjungan kerjanya selama di Bali pada Kamis (27/1/2022).
Dalam kesempatannya tersebut, pria kelahiran Oktober 1964 tersebut mengungkapkan bahwa kehadiran MPP di setiap daerah membuktikan adanya kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang mudah dan transparan kepada masyarakat khususnya Provinsi Bali.
“Ada beberapa Provinsi yang saya kunjungi belum memiliki Mal Pelayanan Publik. Ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa kedepannya kita juga akan dorong lagi agar tiap Provinsi memiliki MPP seperti Badung, Bali ini,” ungkap Mantan Kapolri tersebut.
Kedatang Tito Karnavian di Kabupaten Badung tersebut disambut pejabat lain, seperti Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Badung Adi Arnawa, Dandim 1611/Badung Kol Inf Dody Trio, dan Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes. Dalam kesempatannya, Mendagri Tito juga mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, keberadaan MPP ini merupakan keinginannya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah melalui konsep satu atap (one roof system) yang berada dalam satu tempat sekaligus.
“Ini memang sudah menjadi arahan dan perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil kepada kami. Kami juga diberikan arahan untuk membuat mal pelayanan publik ini bisa betul-betul beroperasi di Indonesia,” jelas Tito.
Kedepannya, kehadiran MPP disetiap daerah di Indonesia diharapkan akan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit. Nantinya, upaya pembangunan MPP di tiap daerah akan mampu mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia.
“Pentingnya MPP ini adalah wadah untuk mempermudah masyarakat, dimana negara itu benar-benar hadir dalam memberikan pelayanan yang mudah, clear, kemudian transparan, dan mengedepankan keterbukaan,” tegas Mendagri. (aar/bpn)
