BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA – Bupati Jembrana I Nengah Tamba mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong beserta rombongan ke Jembrana. Rombongan diterima di Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Rabu (1/12/2021). Turut mendampingi Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat, Agus Ngurah Krisna beserta jajaran dan para Asisten Setda Kabupaten Jembrana.
Usai diterima dan berdiskusi di Balai TNBB, rombongan langsung diajak menuju kawasan hutan mangrove di Karangsewu Gilimanuk yang masuk dalam cakupan Taman Nasional Bali Barat. Setiba dilokasi, Wamen Alue Dohong bersama Bupati Tamba dan rombongan lainnya dengan dibantu Kelompok Nelayan Karangsewu melaksanakan penanaman mangrove sebagai upaya pelestarian hutan.
Wamen LHK Alue Dohong menyampaikan kunjungannya ke Bali guna meninjau kawasan hutan mangrove, salah satunya yang berada di Kabupaten Jembrana.
“Di Jembrana kita meninjau hutan mangrove karangsewu yang masih menjadi satu kesatuan dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat. Ternyata terdapat jenis mangrove hasil perkawinan antara jenis rizhopora apiculata dengan rizhopora stylosa sehingga menghasilkan jenis mangrove yang lebih kuat rhizopora lamarckii. Mangrove ini harus betul–betul kita jaga kelestariannya,” ujarnya.
Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengucapkan selamat datang dan berterimakasih karena sudah berkunjung ke Jembrana.
“Tadi kita sudah melakukan penanaman mangrove bersama di kawasan Karangsewu ini. Semoga ini bisa memberikan dampak positif agar kita lebih peduli terhadap kelestarian hutan mangrove ini,” ucapnya.
Melalui kunjungan Wamen LHK ke Jembrana juga dimanfaatkan Bupati Tamba untuk berdiskusi banyak hal. Terutama menyangkut Taman Nasional Bali Barat. Disampaikannya, kawasan TNBB ini merupakan sebuah aset negara tetapi ada di pemerintah kabupaten Jembrana.
Menurutnya, sudah ada banyak investor yang sudah menyewa tempat itu untuk menjadikan tempat wisata, namun tidak pernah dikerjakan hingga sekarang.
“Untuk itu saya berpesan kepada Bapak Wamen LHK agar perjanjian penyewa tempat ini ditinjau kembali. Karena kondisi tersebut merugikan pemerintah kabupaten Jembrana. Jika ada penyewa dan mau membangun disini tentu akan menyerap banyak tenaga kerja disini nantinya,” tandasnya.(bpn)
