BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA – Bupati Jembrana, I Nengah Tamba bertemu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (HC) Drs. Abdul. Halim Iskandar, M.Pd di Kantor Kementerian Desa, PDTT Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021). Kordinasi itu dalam upaya mewujudkan desa mandiri bahagia menuju Jembrana sebagai kabupaten satu data.
Dihadapan menteri desa, Bupati Tamba mengungkapkan keinginannya untuk satu data ini adalah efisiensi. Selain itu arah pembangunan nanti bergerak berdasarkan data.
Jadi tidak ada data yang tumpang tindih dari bawah hingga tingkat pemerintahan diatas. “Ini tentu pekerjaan yang tidak mudah. Karena itu kita mengharapkan pendampingan dari Kementerian. Selain itu kita juga ingin dibuatkan regulasi terkait pengggunaan dana desa untuk membayar tenaga survei IT yang akan ada di setiap desa. Mereka akan bertanggung jawab atas pemenuhan data itu,” kata Bupati.
Diharapkan lewat jalinan kerja semua unsur pemkab dan dukungan Kemendes, bisa menjadikan percontohan, bagaimana pemanfaatan satu data yang terintegrasi dan akurat.
“Nantinya Jembrana satu data yang terintegrasi itu dapat dimanfaatkan oleh semua OPD, instansi Terkait, dan juga Desa serta kelurahan,” imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Jembrana I Made Gede Budiartha menambahkan sat ini Jembrana sudah membuat Aplikasi pendataan KK miskin berbasis lokasi. Dari aplikasi itu, pengguna tinggal mengklik akan muncul nama, alamat, lokasi, dan foto masyarakat yang miskin. Akan tetapi hambatannya saat ini masih dengan indikator yang belum lengkap.
“Dengan mengintegrasikan pada aplikasi SDGs Kementerian Desa dan PDTT yg lebih lengkap diharapkan mendapatkan data lengkap, akurat untuk penyaluran bantuan, perencanaan pembangunan, dan mendapatkan respon publik terhadap pelayanan Desa,” harapnya.
Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, menyambut baik serta mendukung ide dan usaha Pemkab Jembrana terkait satu data.
Menurutnya data sangat penting untuk penentuan dan landasan pengambilan kebijakan. Terkait pengggunaan dana desa, kata Iskandar sejatinya sangat sederhana.
Kuncinya, berguna terhadap kemajuan perekonomian dan meningkatkan SDM Desa. “Kegiatan terkait integrasi data untuk satu data jelas kaitannya dengan kepuasan pelayanan masyarakat desa dan penentuan kebijakan. Integrasi data sangat baik untuk saling melengkapi dan yang terpenting data berkelanjutan,” jelasnya.
Menteri Iskandar juga sepakat untuk mendukung dan mendampingi kabupaten Jembrana terkait integrasi data dan mewujudkan satu data.
Nantinya, persoalan payung hukum terkait pengggunaan dana desa untuk kepentingan SDM pengelola data akan dibantu oleh sekjen dan biro hukum sebagai dasar penggunaan anggaran dana desa.
Pihaknya juga berjanji akan terus berkordinasi dengan Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut pertemuan hari ini.
“Kementerian akan berkoordinasi dengan kadis kominfo dan Tim ahli bidang IT terkait posisi kabupaten dan kementerian dalam kerja sama integrasi data ini,” sambung menteri kelahiran Jombang Jawa Timur.(bpn)
