Desa Adat
Kedepankan Kearifan Lokal Dalam Penanganan Masalah Hukum, Gubernur Bali Sambut Baik Gagasan Wakajati Bali. Sumber Foto : Istimewa

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster menyambut baik gagasan Wakajati Bali, Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam penanganan masalah-masalah hukum dengan mengedepankan kearifan lokal Bali.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakajati Bali, Ketut Sumedana saat beraudiensi dihadapan Gubernur Bali, Wayan Koster pada, Rabu (25/8/2021) di Jayasabha, Denpasar.

Dalam pertemuan tersebut, Wakajati Bali yang enerjik ini lebih lanjut mengungkapkan agar penanganan masalah hukum lebih mengedepankan kearifan lokal Bali, maksudnya agar bisa diselesaikan terlebih dahulu di tingkat masyarakat/Desa Adat itu sendiri.

Baca Juga :  Sagung Antari Jaya Negara Kukuhkan Bunda Paud Kecamatan, Desa/Kelurahan se-Kota Denpasar

“Kalau bisa masalah-masalah hukum diselesaikan di tingkat masyarakat/Desa Adat itu sendiri. Itu yang paling baik dan perlu kita dorong bersama, apalagi Bali terkenal dengan Desa Adatnya yang benar-benar masih berfungsi dengan baik. Untuk itu Kejaksaan Tinggi siap bersinergi dengan Pemprov Bali untuk membuat produk-produk hukum seperti Perda dan Pergub sebagai payungnya,” ujar Ketut Sumedana yang pernah menjabat Kajari Gianyar seraya mengatakan maksud dan tujuan membangkitkan kearifan lokal dalam penyelesaian masalah adat, masalah gugatan perdata, masalah pidana yang tidak berdampak, masalah keluarga dan lain lainnya terkait dengan segala permasalahan masyarakat di Bali yakni untuk menghadirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum lebih dekat dalam masyarakat, tidak menimbulkan resistensi dalam masayarakat, menekan lajunya masyarakat ke Pengadilan, sehingga peradilan adat bisa berjalan lebih efektif, cepat dan efisien.

Baca Juga :  Gebyar ITB STIKOM Bali untuk Anak Negeri 2021, Total Hadiah Rp100 Juta Lebih

Disamping itu untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat, jika ini sudah terwujud, maka tidak perlu lagi penegakan hukum yang sifatnya Pro Yustisia sesuai dengan cita-cita hukum.

“Di negara-negara maju dan modern penyelesaian dengan mediasi/mediasi penal ini sudah berjalan, sehingga di beberapa Negara Eropa banyak penjara yang tutup karena tidak ada penghuni atau narapidananya,” ujar Ketut Sumedana yang mulai bertugas sebagai Wakajati Bali pertanggal 5 Agustus 2021.

Dengan dijamu kopi arak tanpa gula di Jayasabha, Wakajati Bali dihadapan Gubernur Koster, kemudian menegaskan Kejaksaan akan berkolaborasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

Baca Juga :  Tim Yustisi Kota Denpasar Gelar Penertiban di Pasar Tumpah  

“Kami siap berkolaborasi memberikan pembinaan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Adat terkait penanganan masalah hukum,” ujarnya seraya mengatakan kopi arak tanpa gula yang dinikmatinya enak sekali.(bpn)

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here