Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang menjadi anggota Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng juga memberikan usulan. Bahwa tetap tracing, test, treatment (3T) harus dilakukan secara masif. Kemudian, PPKM Mikro diaktifkan kembali.
“Kalau ada yang hanya bikin posko tetapi aktivitasnya kurang kita aktifkan kembali. Secara administratif imbauan Pak Bupati sudah beredar untuk aktifkan kembali posko itu. Hanya saja praktiknya harus dalam monitor kita,” ucap Suyasa.
Senada dengan Suyasa, Tenaga Ahli Pendamping Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, I Nyoman Gede Agus Asrama yang turut hadir menyebutkan bahwa berdasarkan pemaparan ada dua desa yang sampai hari ini tidak ada kasus konfirmasi positif.
Artinya, peran posko dan peran atau kesadaran masyarakat di dua desa itu sudah muncul dan bagus. Sehingga, peran-peran ini harus disemai di desa-desa yang lain.
“Dengan begitu, Kabupaten Buleleng dapat mempertahankan hal-hal baik tersebut dan menjadi contoh untuk kabupaten lain di Bali. Termasuk kabupaten lain di Indonesia. Harapannya seperti itu,” sebutnya.
Disinggung mengenai vaksin, ia menambahkan vaksin bukan satu-satunya cara menangani pandemi. Vaksin ini salah satu cara saja. Faktor yang terpenting adalah masyarakat harus sadar di mana pada masa pandemi itu harus disiplin. Disiplin akan protokol kesehatan, disiplin diri untuk tidak melanggar peraturan.
Dengan perubahan perilaku itulah salah satu kunci keberhasilan menangani pandemi dengan baik. Vaksin memang perlu, utamanya untuk lansia karena sangat terdampak apabila lansia terkena atau kontak erat dengan Orang Tanpa Gejala (OTG).
“Itu berpotensi untuk tertular. Oleh karena itu, vaksin ini memang salah satu program nasional untuk membentuk herd immunity. Dan ini memang merupakan prioritas untuk wilayah-wilayah yang bersentuhan dengan pariwisata. Kemudian kontak erat dengan pendatang. Ini yang menjadi salah satu prioritas,” tukas Agus Asrama.(adv/bpn)
