“Jadi kalau kita lihat antara KUHP yang sekarang ini dengan pemasyarakatan tidak sinkron. Yang satu (KUHP) pendekatannya ‘perbuatan’, yang satu (RUU KUHP) terkait ‘pembinaan narapidana’ atau treatment of offenders,” jelas mantan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.
RUU KUHP disusun dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu rekodifikasi terbuka, demokratisasi, dan modernisasi. Pada rekodifikasi terbuka, KUHP mengalami perubahan karena kondisi filosofisnya tidak lagi sesuai dengan Pancasila, sosiologis, maupun yuridisnya.
“Kedua adalah demokratisasi. Pada saat Indonesia merdeka, demokrasi menjadi suatu pilar utama. Jadi itu pun juga harus disesuaikan dengan hukum pidana kita,” kata Dhahana.
“Terbukti dengan adanya penghormatan hak asasi manusia. Itu pun juga diadopsi menjadi kriteria terhadap situasi yang ada di RUU KUHP,” jelasnya.
Selanjutnya adalah modernisasi. Karena ini warisan kolonial, kata Dhahana, kita ingin membuat sistem hukum yang sesuai dengan nafas Indonesia, sesuai dengan Pancasila, konstitusi, adab di Indonesia, prinsip hukum, hak asasi manusia, dan tentunya harmonisasi.
“Karena kalau kita bicara KUHP yang sekarang ini, jika bagaikan rumah, itu sudah banyak bolong-bolongnya, sudah banyak bocor-bocornya, mungkin nggak sesuai lagi dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia,” kata pria 52 tahun ini di Gedung RRI, Jl. Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat.
“Dengan kondisi KUHP saat ini, maka kita perlu memiliki KUHP nasional yang sesuai dengan nilai Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, pun juga prinsip-prinsip hukum yang ada di masyarakat,” pungkasnya. (bpn)
