Bupati dua periode ini juga mengatakan bahwa hal ini menjadi dilematis sekali ketika di suatu sisi harus menterjemahkan itu dalam bentuk pembangunan daerah, tetapi diterjemahkan juga untuk mempertahankan subak. “Inilah yang coba dipertahankan sekarang di dalam (PLP2B),” jelasnya.
Selanjutnya, Anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat Perindo sepakat untuk mendorong serta mendesak agar pembahasannya dilanjutkan dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) karena menurut pandangan fraksi hal tersebut merupakan kebutuhan daerah.
Ranperda PLP2B diharapkan akan mampu memberikan makna jangka panjang yang luar biasa bagi pemulihan ekonomi di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, lebih-lebih pulau bali merupakan pulau kecil yang syarat akan keterbatasan.(bpn)
