Lebih lanjut Wawan menyampaikan persoalan sosial terkait gelandangan dan tuna bukan hanya menjadi persoalan Jakarta saja, tetapi disetiap daerah Indonesia. Oleh sebab itu jika aksi blusukan akan dijadikan pola kepemimpinan Risma seyaogianya dilakukan di seluruh wilayah tanah air.
“Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah,” terangnya.
Disisi lain, Wawan menyebutkan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma secara politik sebagai bentuk sindiran dari menteri atau pemerintah pusat terhadap daerah, dalam hal ini DKI Jakarta.
“Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah. Ini loh di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan,” imbuhnya. (ika/humas-ugm/bpn)
