Hal tersebut untuk memastikan kesiapan Bali dalam implementasi CHSE di setiap daerah tujuan wisatanya benar–benar diterapkan dan kepastiannya tinggal menunggu waktu, untuk menerima data dari Kementerian Kesehatan bahwa Bali memang benar–benar bisa efektif dalam memutus mata rantai Covid–19.
“Kita pastikan dulu bahwa Covid–19 ini dengan protokol yang ketat dan disiplin dengan tahapan–tahapan yang sudah ditentukan Bapak Gubernur ini bisa dipastikan. Sehingga bisa diadopsi secara menyeluruh,” ungkap Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Saat disinggung mengenai isu yang beredar, tentang pembahasan “Wisata Halal” di Bali. Sandiaga menegaskan agar publik jangan sampai terpecah belah soal isu tersebut. Karena hal tersebut sering menimbulkan kesalah pahaman di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan.
Menurutnya, Pariwisata Bali hanya berbasis budaya dan kearifan lokal, serta kebijakannya pun sudah ditentukan oleh Gubernur Bali. “Gubernur Bali sudah menegaskan bahwa Pariwisata Bali berbasis budaya dan kearifan lokal. Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kita semua sepakat bahwa Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Kadis Pariwisata yang akan menentukan kebijakan disini. Kita hanya mengikuti saja dan akan mensupport dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.” tegas Menparekraf.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada rencana penerapan “Pariwisata Halal” di Bali seperti yang banyak diwacanakan. Hal tersebut juga, dipertegas langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali, Putu Astawa, yang menambahkan bahwa, isu–isu tersebut tidak benar adanya. Sehingga masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam mengambil kesimpulan terhadap berita-berita yang beredar belakangan ini.
“Kita kan sudah banyak hotel yang bersertifikat dan restoran–restoran yang halal itu banyak di Bali. Tetapi trending Bali tetap adalah Pariwisata Budaya Bali dengan mengusung kearifan lokal, Tri Hita Karana, dengan nilai–nilainya yang apa kita sebut dengan Sat Kerthi,” ungkap Kadis Pariwisata Bali, Putu Astawa.
Sehingga dalam tersebut, Kemenparekraf meminta langsung kepada seluruh pemimpin daerah di Bali, untuk dapat bergerak cepat dalam upaya memulihkan sektor pariwisata, serta mampu beradaptasi dengan protokol tatanan kehidupan era baru, dalam mewujudkan pariwisata yang lebih aman dan berkualitas di Provinsi Bali. (aar/bpn)
