BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya generasi penerus bangsa untuk memperingati Hari Lahirnya Bung Karno setiap tanggal 6 Juni yang pada tahun 2020 ini memasuki usia 119 tahun.
Hal itu diungkapkan dalam acara pembukaan Bulan Bung Karno yang ditandai dengan Seminar Secara Daring (Webinar) memperingati Hari Lahirnya Bung Karno di Ruang Rapat Gedung Gajah, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (6/6/2020).
“Kita bertanggung jawab untuk mewarisi ide dan gagasan Bung Karno yang memang sangat relevan dalam mengisi gerak dinamika pembangunan Indonesia maupun Bali secara khususnya,” kata Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, tanggal 6 Juni adalah momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hari itu diperingati sebagai hari lahirnya Bapak Pendiri Bangsa sekaligus Proklamator Indonesia.
“Dalam perjalanan sejarahnya, beliau mampu mempimpin pergerakan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat dan bangsa yang memiliki satu tujuan untuk bernegara,” jelas Gubernur Koster dalam Webinar bertajuk Aktualisasi Trisakti Bung Karno dalam Menyongsong Bali Era Baru tersebut.
Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini melanjutkan bahwa cita-cita dan gagasan Bung Karno dituangkan dalam nilai-nilai Pancasila yang digali dari nilai-nilai murni Indonesia. “Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian menjadi cita-cita luhur sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pancasila menjadi ideologi dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yang terus hidup di tengah-tenagh bangsa yang bergerak maju setelah kemerdekaannya,” urai Pria kelahiran Semebiran, Kabupaten Buleleng ini.
Ide-Ide dan gagasan Bung Karno itu menurut Gubernur Koster yang paling dikenal dan sangat penting untuk bangsa Indonesia adalah ajaran Trisakti Bung Karno. Ajaran yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. “Trisakti Bung karno diimplementasikan melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan,” ucapnya.
Ide dan gagasan Bung Karno ini lanjut Gubernur Koster harus terus digelorakan dan dibumikan kepada generasi penerus bangsa Indonesia agar selalu ingat, memahami sejarah dengan benar.
Sementara khusus untuk di Bali, ajaran Tri Sakti Bung Karno dijelaskan Gubernur telah diimplementasikan dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. “Bali menjadi sebuah laboratorium politik dalam mengimplementasikan ide, gagasan dan cita-cita Bung Karno melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Itulah sebabnya Bali jadi daerah percontohan dan menurut saya secara historis, sosiologis dan ideologis, merupakan wilayah yang paling tepat untuk Pembangunan Semesta Berencana,” sebutnya.
Ide dan gagasan serta cita-cita Bung Karno tersebut menurut mantan anggota DPR RI tiga periode ini dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah yang kemudian diimplementasikan dalam sejumlah kebijakan maupun regulasi yang dilaksanakan secara bertahap. “Saat ini kita sudah memiliki sejumlah regulasi yang meliputi tiga belas Perda dan dua puluh tiga Pergub yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan visi pembangunan Provinsi Bali. Jadi total kita siapkan tiga puluh enam regulasi untuk menjalankan secara tertib pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menuju Bali Era Baru,” ujarnya.
Bali Era Baru ditegaskan Gubernur Koster adalah suatu era dengan tatanan kehidupan baru yang diisi dengan nilai-nilai dan spirit baru. Dijabarkannya, dimensi yang pertama adalah keseimbangan alam dan budaya Bali, lalu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pangan, sandang, papan dan bidang dasar kehidupan yang lain. Dan dimensi ketiga adalah terwujudnya satu manajemen resiko untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di masa yang akan datang, dinamika skala lokal, nasional maupun global.
“Seperti ujian pandemik Covid-19 saat ini. Ini adalah satu peristiwa yang harus dimaknai sebagai suatu proses untuk menuju keseimbangan baru, momentum untuk keseimbangan baru, era baru, tatanan, gagasan prinsip dan tertib disiplin dalam menjalankan kehidupan. Khususnya dalam membangun Bali,” terangnya.
Namun demikian, Gubernur juga mengingatkan untuk tidak berhenti hanya dalam lingkup seminar-seminar dan kegiatan seremonial semata. “Jauh lebih penting untuk memberikan makna, bisa dihidupkan dalam pembangunan Bali menuju Bali Era Baru,” tutupnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, AA Gede Oka Wisnumurti yang hadir selaku narasumber menyebut gagasan berdikari yang dicetuskan Bung Karno dalam pidato kenegaraannya di tahun 1964 sangat relevan dengan keberadaan lembaga desa adat.
“Bung Karno tegas menyatakan Indonesia tidak condong ke kapitalis atau komunis dalam (era, red) Perang Dingin, namun punya ideologinya sendiri yakni Pancasila. Bahwa Indonesia bukan boneka bahkan kacung, kita negara merdeka dan bisa menentukan nasib kita sendiri,” jelasnya.
Ideologi tersebut sebut dia lebih dipertajam lagi melalui Nawacita Presiden Jokowi dan juga visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali oleh Gubernur Koster yang tercermin melalui penguatan desa adat dengan makin diperkuat lewat Perda Nomor 4 Tahun 2019. “Desa adat dalam tata kelolanya punya kemandirian yang luar biasa, hampir seperti negara. Ada nilai-nilai yang sangat dihormati, kebijkan, program kerja, kultur, pola hubungan sosial dan seterusnya. Desa adat jadi model untuk kedaulatan di bidang politik, basis ideologi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan dan kesejahteraan bersama,” urai Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali ini.
Dalam kesempatan selanjutnya narasumber kedua Prof I Wayan Suparta mengatakan untuk mewujudkan Tri Sakti Bung Karno yakni berdikari secara ekonomi maka lebih terlebih dahulu mesti berdaulat pangan di tingkat desa. “Kedaulatan adalah sebuah sikap yang dipilih Bung Karno untuk tidak mau dipimpin pihak lain. Indonesia punya kekayaan berlimpah dan kemerdekaannya dibangun dari kemandirian,” tegas akademisi Pertanian Universitas Udayana ini.
Pangan menurut Prof Suparta adalah modal dasar yang bisa mempengaruhi berbagai sektor mulai dari ekonomi hingga politik. “Tidak mungkin orang lapar bicara politik, bicara ekonomi, dan desa adalah ujung tombak pangan. Sumber daya alam dan masyarakat desa-lah yang berperan dalam perspektif kedaulatan pangan tersebut,” katanya.
Bali menurut Prof Suparta sejatinya sudah menjalankan hal tersebut sejak dahulu dan bahkan sudah berakar sebagai suatu kearifan lokal. “Hanya saja kultur pertanian Bali tergerus Revolusi Hijau lewat penyeragaman varietas, pupuk, pestisida dan sebagainya. Hasilnya petani kita jagi sangat bergantung dan kehilangan kedaulatannya,” sesalnya.
Hal ini yang menurutnya perlu dibangkitkan kembali dan sebetulnya telah terlihat dalam visi Nawacita dan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang di dalamnya terkandung pula poin-poin mengenai kedaulatan pangan. “Dan harus disadari pula, kultur pertanian di Bali tak hanya melulu soal pangan dan ekonomi tapi juga memberikan vibrasi unik dan eksotis yang bisa mengundang orang untuk berkunjung ke Bali,” terangnya.
Terkait Kebudayaan, Wayan ‘Kun’ Adnyana sebagai narasumber selanjutnya menyebut budaya sebagai suatu kepribadian membuat kita sebagai bangsa terhormat dan sejajar dengan bangsa lainnya. “ Narasi-narasi kecil sudah dicontohkan Bung Karno. Contohnya penggunaan peci sebagai identitas bangsa, atau dengan tegas menyebut ibundanya yang berasal dari Bali sebagai sosok yang menurunkan darah seni, merupakan sebuah ikhtiar untuk lebih terhormat dan berdaulat, khususnya di bidang budaya,” papar akademisi yang juga Kadis Kebudayaan Provinsi Bali ini.
Bali menurut Kun Adnyana, melalui Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menunjukkan komitmen untuk secara sistematis menjaga dan menguatkan kebudayaan Bali. “Budaya dibsini berperan membentuk jatidiri, integritas dan kompetensi kita dalam lingkup kebudayaan dunia, asas yang sangat sukarnois dan pancasilais. Sebagai sumber pembangunan karakter, norma masyarakat dari hulu ke hilir, sekala dan niskala,” katanya. “Kita juga sedang membangun suatu database kebudayaan Bali dengan mengakomodasi 19 obyek kebudayaan untuk menjaga ‘varietas’ kebudayaan kita,” pungkasnya.
Dalam webinar yang diikuti 100 peserta tersebut, nampak pula Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Bali.(ads/bpn)
