BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) I Kadek Andre Nuaba mengungkapkan ekonomi digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi kaum buruh.

“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini terjadi didominasi akibat adanya omotomatisasi atau digitalisasi yang masif terjadi akibat adanya pengembangan ekonomi digital, di dalamnya terdampak terhadap buruh yang bekerja di sektor transportasi, retail, perbankan, dan manufaktur khususnya otomotif” ungkapnya.

Labor Institute mencatat lebih kurang 100 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya di tahun 2018 ini dikarenakan digitalisasi disektor tersebut. Dan diprediksi akan terus meningkat di tahun 2019.

Menurut Andre, PHK akan berdampak pada tumbuhnya informalisasi tenaga kerja dengan akan semakin menjamurnya Pekerja Kaki Lima (PKL) atau pekerja mandiri yang akan menimbulkan kesemerautan penataan kota-kota besar, yang akan berdampak terhadap permasalahan sosial.

“Pemerintah perlu membuat blue print strategi penciptaan lapangan kerja di era digitalisasi dan juga harus mulai fokus pada revitalisasi sistem pendidikan yang mengedepankan keterampilan digital,” sambung Andre.

Baca Juga :  Kiat Atasi Kecanduan Internet Pada Anak

Selain itu, menurutnya sistem outsourcing juga masih menjadi masalah yang paling krusial bagi kaum buruh Indonesia. Minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing, seperti minimnya perlindungan terhadap Jaminan Sosial (BPJS), kontrak kerja yang tidak adil, dan tenaga kerja outsourcing yang dibayar dibawah upah minimum.

“Untuk itu pemerintah harus hadir untuk meningkatkan pengawasan terjadap pengguna tenaga kerja kita dan perlu merevisi sistem pengupahan buruh di Indonesia yang harus mengedepankan kebutuhan hidup layak para buruh,” tutupnya.(humas-kmhdi/bpn)