BALIPORTALNEWS.COM – Bermula dari kekecewaan kader KMHDI kepada Bapak I Ketut Widnya Dirjen Bimas Hindu ketika mengikuti Kegiatan Konsultasi Lembaga Kepemudaan Hindu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementrian Agama Republik Indonesia pada tanggal 27 – 29 Maret 2018 di Jakarta, kekecewaan tersebut berlanjut pada pengiriman surat pernyataan sikap secara massif oleh Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI.
Dalam surat pernyataan tersebut dituliskan beberapa tuntutan kader KMHDI terhadap pernyataan Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya yang dianggap telah memandang sebelah mata keberadaan organisasi KMHDI.
Made Sudana Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Sulawesi Utara, salah satu pengirim surat pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa suratnya sudah dikirimkan melalui Pimpinan Pusat KMHDI untuk kemudian dikirimkan secara kolektif ke kantor Dirjen Bimas Hindu.
“Kami sudah mendiskusikan dan memikirkan aksi ini secara bersama dengan PD dan PC KMHDI lainnya, kami sepakat untuk mengirimkan surat pernyataan yang kami titipkan melalui Pimpinan Pusat di Jakarta untuk segera diteruskan kepada Pak Dirjen,” ungkap Sudana, Selasa (3/4/2018).
Ungkapan I Ketut Widnya yang menyatakan tidak ada organisasi kepemudaan Hindu yang memiliki sistem kaderisasi, telah menyinggung kader KMHDI yang memang menjadi salah satu peserta dalam kegiatan tersebut bersama organisasi Hindu lainnya. Sudana menambahkan bahwa KMHDI justru adalah organisasi yang telah memiliki sistem kaderisasi yang sudah berjalan secara nasional hingga ke tingkat komisariat di kampus-kampus.
“Bahkan kita memiliki jargon tersendiri yang menjadi semangat kaderisasi kita, yaitu Kaderisasi Harga Mati! Ini membuktikan bahwa KMHDI sangat serius dalam melakukan pendidikan kepada generasi muda Hindu. Salah satu tujuan kaderisasi kita adalah pengabdian umat, sehingga ketika sudah menjadi alumni kita bisa mengisi ruang-ruang sesuai dengan bidang masing-masing, baik itu sebagai politisi, birokrasi, wirausaha, jurnalis, atau bahkan melanjutkan karir organisasinya melalui Peradah, Prajaniti, ICHI, WHDI, atau PHDI” sambungnya.
Menurut Sudana, terdapat lima poin yang KMHDI layangkan melalui surat pernyataan yang telah dikirimkannya tesebut, diantaranya:
- Menyayangkan pernyataan Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya yang mengatakan “tidak ada organisasi kepemudaan Hindu yang memiliki sistem kaderisasi untuk masa depan Hindu” pada sambutannya dalam kegiatan Konsultasi Lembaga Kepemudaan Hindu, 27 Maret 2018 di Sparks Life Hotel Jakarta. Karena selama ini KMHDI terus melakukan proses kaderisasi dengan segala keterbatasan namun selalu berupaya agar proses kaderisasi dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
- Mahasiswa adalah bagian integral dari pemuda. Oleh karenanya, meski KMHDI secara khusus kadernya berasal dari tataran mahasiswa, maka secara terang-terangan Dirjen Bimas Hindu telah memandang sebelah mata eksistensi KMHDI yang telah melakukan kaderisasi sejak lama secara berkesinambungan.
- KMHDI memiliki struktural mulai dari Komisariat kampus, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah hingga Pimpinan Pusat yang mengutamakan proses kaderisasi. Sehingga akan ada banyak kader matang yang secara militansi tidak perlu diragukan lagi. Seperti saat ini ada begitu banyak kader KMHDI yang telah selesai berproses di KMHDI dan mengisi posisi-posisi strategis baik itu sebagai politisi, birokrasi hinggu menjadi pengurus organisasi Hindu mulai dari Peradah, Prajaniti, ICHI, WHDI hingga PHDI.
- Meminta kepada Dirjen Bimas Hindu Bapak I Ketut Widnya untuk segera mengklarifikasi pernyataan yang tidak berdasar tersebut agar tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap lembaga kepemudaan Hindu khususnya KMHDI.
- Meminta kepada Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya agar lebih memperhatikan keberlangsungan roda organisasi Hindu secara objektif sehingga dapat melihat tugas pokok dan fungsi setiap organisasi Hindu dengan baik.
Presidium Pimpinan Pusat KMHDI Putu Wiratnaya, membenarkan bahwa ada puluhan surat telah dikirimkan PD dan PC KMHDI yang ditujukan kepada Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya.
“Benar, pagi ini sudah kita antarkan semua surat yang dikirimkan PD dan PC KMHDI ke kantor Dirjen Bimas Hindu. Apa yang diaspirasikan oleh daerah tentunya juga menjadi aspirasi kita di tataran pusat, sehingga kita akan kawal bersama-sama,” ungkap Wirat di Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Untuk itu Wirat juga berharap mendapatkan jawaban dari aspirasi yang disampaikan oleh KMHDI “tentu kami mengharapkan respon yang positif, karena ini menjadi salah satu bentuk kritik kami terhadap pejabat Negara. Melalui kritik ini kita akan berbenah bersama dan akan semakin solid memperbaiki kualitas generasi Hindu ke depannya” tutup Presidium yang berasal dari tanah Sulawesi Selatan ini. (r/bpn)
