BALIPORTALNEWS.COM – Perguruan tinggi dituntut dapat mengembangkan pendidikan yang responsif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja trampil sesuai dengan dunia industri.
Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk Menjawab Tantangan Sektor Jasa Indonesia yang diselenggarakan FEB UGM, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia bekerja sama dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), di FEB UGM Jum’at (9/3/2018).
Dosen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Gumilang Aryo Sahadewo menyebutkan tenga kerja di Indonesia mengalami mismatch dengan pasar kerja. Salah satunya disebabkan kurangnya relevansi pendidikan di perguruan tinggi dengan kebutuhan di dunia industri.
“Desain kurikulum yang ada tidak responsif dengan kebutuhan industri. Sebagai penyedia tenaga kerja kurang bisa menyediakan tenaga kerja yang relevan dan skill yang dibutuhkan industri sehingga produktivitasnya rendah,” katanya.
Menurutnya perguruan tinggi harus responsif untuk menjawab tantangan kebutuhan kerja. Antara lain dengan mengembangkan kurikulum dan program studi yang relevan dengan dunia kerja.
Persoalan lain adalah rendahnya konektivitas perguruan tinggi dengan industri. Minimnya koneksi dengan industri menjadikan rendahnya informasi terkait kebutuhan tenaga kerja yang saat ini banyak dibutuhkan pasar kerja.
“Kolaborasi perguruan tinggi dengan industri sangat penting untuk mengatasi persoalan fundamental di Indonesia terkait skill mismatch ini,” jelasnya.
Praktisi dan Dewan Penasihat Indonesia Services Dialogue, Taufikurrahman menyampaikan saat ini perguruan tinggi banyak meluluskan tenaga kerja yang kurang dibutuhkan pasar. Sebaliknya hanya sedikit meluluskan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang relevan dengan industri.
Hal tersebut menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan antara perguruan tinggi dengan industri. Karenanya kedepan diperlukan upaya untuk memverifikasi kesesuaian program studi dengan kebutuhan dunia industri.
“Perlu dikembangkan model kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dibutuhkan untuk mengurangi gap tersebut,” katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Prof. Ainun Na’im menyampaikan pemerintah menyiapkan Kerangka Kualifikasi Nasional sebagai upaya dalam penyiapan tenaga kerja terampil dan berdaya saing. Pengembangan dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri. (ika/humas-ugm/bpn
