BALIPORTALNEWS.COM – Panitia Kerja (Panja) Program Pendidikan Dokter Layanan primer (DLP) Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja di Universitas Gadjah Mada, Jum’at (17/2/2017).

Kunjungan dilakukan untuk menjaring aspirasi terkait rencana pendirian prodi DLP dari kalangan akademisi bidang kedokteran, kelompok masyarakat kedokteran, organisasi profesi, pejabat pemerintah dan pihak terkait di wilayah DIY.

Ketua Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, S.E., M.M., mengatakan kunjungan kerja ini merupakan salah satu agenda dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk meninjau secara langsung mengenai pendidikan kedokteran, khususnya rencana pendirian prodi DLP seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.  Program pendidikan DLP merupakan kelanjutan program profesi dokter dan program internship yang setara dengan program dokter spesialis.

Melalui kunjungan ini Ferdiansya berharap dapat menerima berbagai masukan. Masukan-masukan yang diperoleh nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah nantinya.

“UU Pendidikan Kedokteran ini cukup lama, setelah sekian tahun PP belum hadir. Kami mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan kasus ini jangan terlalu beralurt-larut dan pemerintah menyanggupi PP Pendidikan Dokter akan selesai awal April,” paparnya.

Baca Juga :  Baliportalnews.com Raih Penghargaan dari Kanwil DJP Bali

Ferdiansyah menyebutkan dengan kunjungan kerja sepesifik ini mereka berharap bisa mendapatkan masukan berupa data-data faktual terkait kondisi, kendala, dan permasalahan pendidikan kedokteran terutama tentang prodi DLP. Selain itu juga kesiapan sarana dan prasarana perguruan tinggi sebagai penyelenggara program studi DLP.

“Kami mohon bantuan dari UGM dapat memberikan solusi dan rekomendasi kepada pemerintah terkait rencana pendirian prodi DLP ini,” tuturnya.

Rektor UGM, Pro.Ir. Dwikorita Karnawati, M.Eng., Ph.D., menyambut baik kunjungan Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI ke UGM. Dia berharap melalui diksusi yang dilakukan bia diperoleh masukan dan solusi terkait rencana pendirian program DLP.

Dalam kesempatan itu Dwikorita turut menyisipkan usulan tentang pengembangan Academic Helath System (AHS) untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya diperlukan perluasan jaringan AHS, termasuk dengan rumah sakit yang dikelola Kementriann Kesehatan untuk  meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran.

“Semakin banyak rumah sakit yang terlibat harapannya bisa meningkatkan kualitas lulusan dokter,” jelasnya.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) UGM, Prof.dr. Ova Emilia, M.Med.,Ph.D., Sp.OG(K)., mendukung pendirian program DLP oleh pemerintah. Menurutnya dengan pendirian program ini menjadi peluang untuk penguatan sumber d aya manusia dibidang layanan primer.

Baca Juga :  Mouse dan Keyboard Kombo Terlaris dari Logitech Kini Hadir dalam Versi Silent

“Kami sangat mendukung pendirian prodi DLP ini,” ucapnya.

Ova mengatakan bahwa sejak tahun 1970-an FK UGM telah menerapkan pendidikan yang sifatnya layanan  masyarakat (community services). UGM fokus pada bidang tersebut karena layanan primer masih terpinggirkan. Sementara layanan primer banyak diakses masyarakat pedesaan.

“Puskesmas seolah sebagai batu loncatan untuk dokter. Lewat program DLP ini tidak hanya memperkuat SDM di layanan primer, tetapi juga di sisi karir,” tuturnya.

Sementara Plt. Rektor Universitas Islam Indoensi (UII)a, Dr.Ing.Ir., Ilya Fadjar Maharika, MA. IAI., menyatakan kesiapan untuk menyelenggarakan prodi DLP. Kompetensi DLP sangat diperlukan ditengah keterbatasan dokter di Indonesia dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Terlebih untuk memenuhi kebutuhan dokter di berbagai wilayah  3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), bukan di wilayah perkotaan.

“Harapannya penyelenggaraan pordi ini untuk menyiapkan peserta didik mengabdi di daerah 3T,” ujarnya.

Kunjungan Kerja Panja Prodi DLP diikuti 18 anggota DPR RI Komisi X. Selain akademisi bidang kedokteran dan pihak rumah sakit UGM, dalam kegiatan ini turut hadir akademisi kedokteran UII, Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Provinsi DIY, Dinas Kesehatan provinsi DIY, serta stakeholder terkait. (ika/humas-ugm/bpn)