“Vaksinasi ini akan dilakukan dua kali, suntikan pertama di tanggal 2-4 September dan suntikan kedua setelah 21 hari dari penyuntikan pertama. PKK harus bergerak cepat membantu pemerintah. Kerjasama, sinergitas dan gotong royong yang baik antar komponen akan mensukseskan pelaksanaan vaksinasi ini. Mari kita lakukan hal yang kecil, dengan cinta yang besar sehingga manfaatnya benar benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina di mana berdasarkan data yang diperoleh di Provinsi Bali terdapat sekitar 12.086 penduduk penyandang disabilitas dan sekitar 10.703 atau (88,56%) berusia 18 tahun ke atas. Jumlah ini yang akan menjadi sasaran pelaksanaan vaksinasi Sinopharm.
Untuk itu pihaknya meminta agar Kepala Desa beserta dengan TP PKK untuk melakukan kembali penyisiran terhadap warganya yang menyandang disabilitas dan memenuhi syarat untuk divaksin. Data yang masuk sangatlah penting untuk skema pelaksanaan vaksinasi. Di samping itu data juga penting untuk mengecek status kependudukan dari penyandang disabilitas apakah sudah memilki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau belum. NIK berperan sangat penting tidak hanya untuk pendataan diri saat vaksinasi dan sertifikat vaksin, lebih dari itu NIK sangat penting untuk penyaluran bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas.
“Difabel baik yang sudah memilki NIK maupun belum tetap kita data untuk mendapatkan vaksin, termasuk satu pendamping difabel kalau belum di vaksin juga mendapatkan vaksin Sinopharm. Saat pelaksanaan vaksinasi juga akan disalurkan bantuan sembako dari pemerintah kepada para penyandang disabilitas. Untuk itu data sangat penting, pastikan tidak ada yang tercecer dan vaksin yang kita terima dapat tersalurkan sepenuhnya tepat waktu dan sasaran,” jelasnya.
Rapat koordinasi melalui virtual ini diikuti sekitar 500 peserta dari TP PKK Provinsi serta Kabupaten/kota seluruh Bali. Rapat juga dihadiri oleh Staf Khusus Presiden Susilo serta OPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Bali.(bpn)