Belajar dari persoalan pelik tersebut, Pemprov Bali di bawah kepempimpinan Gubernur Wayan Koster menempuh upaya serius untuk menciptakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis sumber di setiap desa/kelurahan dan desa adat. Keseriusan Gubernur Bali tertuang dalam Pergub Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
Sebagai partner pemerintah, TP PKK Bali mengambil peran dalam sosialisasi agar sistem pengelolaan sampah berbasis sumber bisa segera terwujud di seluruh desa/kelurahan dan desa adat.
“Keberadaan TPA Suwung memberi kita banyak pelajaran. Mari ubah mindset, jangan lanjutkan perilaku penanganan sampah yang hanya memindahkan sampah dari satu wilayah ke wilayah lain. Kita tak ingin ada Suwung yang lain lagi, tuntaskan pengelolaan sampah di sumbernya,” urainya.
Ia berkeyakinan, masyarakat Bali dengan tingkat intelektual yang tinggi bisa menciptakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis sumber yang nantinya dapat diwariskan secara turun temurun pada anak cucu.
“Kita contoh keberadaan subak, sistem irigasi tradisional ciptaan para leluhur yang saat ini sangat terkenal dan dikagumi. Saya berharap, dalam pengelolaan sampah, kita juga punya sistem seperti itu,” imbuhnya.
Berikutnya, perempuan yang dikenal memiliki segudang talenta ini mendorong seluruh desa/kelurahan dan desa adat di Bali segera merancang sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis sumber yang tepat untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Untuk memulainya, sejumlah desa di Bali yang telah sukses menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber bisa dijadikan contoh. Desa-desa tersebut yaitu Desa Punggul Abiansemal, Desa Taro Tegallalang, Desa Paksebali Klungkung, Desa Baktiseraga Buleleng dan Desa Adat Padang Tegal Kelurahan Ubud.
