Baliportalnews.com
Baliportalnews.com

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Masuk dalam 12 nominasi nasional, PKK Desa Dalung dinilai oleh tim Penilai dan Verifikasi Pemerintah Pusat dalam lomba Kesatuan Gerak PKK dan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan tingkat Nasional tahun 2019.

Penilaian Tim Pusat yang didampingi tim dari PKK, BKKBN Provinsi ini, dilakukan Selasa (30/4/2019) kemarin di Wantilan Pura Dalem Gede, Desa Adat Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Kedatangan Tim Pusat yang dipimpin Direktur KB Pusat drg. Widwiono bersama 4 anggota tim dan Sekretaris TP PKK Provinsi Bali Ni Made Suastini,

disambut Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Seniasih Giri Prasta, Ketua Gatriwara Badung Ny Ayu Suarthini Parwata, Wakil Ketua II PKK Badung Ny Rasniarthi Adi Arnawa, Camat Kuta Utara A.A Ngurah Arimbawa, Kadis PMD Badung Putu Gede Sridana, dan Kepala Desa Dalung I Gede Putu Arif Wiratya serta OPD terkait. Kegiatan diawali dengan peninjauan stand-stand UKM dari masyarakat Desa Dalung oleh tim Penilai Pusat dan Provinsi.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dalung, Suratini Arif Wiratya melaporkan, Desa Dalung secara administratif terdiri dari 23 banjar dinas dengan luas wilayah 675,71 hektar dan jumlah penduduk 21.332 jiwa. Desa Dalung memiliki 284 kelompok dasa wisma dari 5.395 kepala keluarga. Jumlah kader yang mendukung kegiatan PKK terdiri dari tim-tim penggerak PKK sebanyak 25 orang, kader dasa wisma 852 orang, kader UP2K PKK 3 orang, kader posyandu 125 orang, kader BKB 80 orang, kader BKR 80 orang, kader BKL 70 orang, kader PHBS 115 orang dan kader LBS 115 orang.

Baca Juga :  Rektor Unud Terima Audiensi Jajaran AMSI Bali, Dukung Kolaborasi untuk Sebarkan Informasi Baik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan TP PKK Desa Dalung terinspirasi dari kebijakan program yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung dengan konsep Tri Kona yaitu kebijakan pelayanan masyarakat dari lahir, hidup dan mati. Diimplementasikan dalam kegiatan diantaranya pelaksanaan posyandu di seluruh desa Dalung, pembinaan BKB, BKR dan BKM kesatuan gerak PKK dan KKBPK kesehatan, mewujudkan lingkungan bersih dan sehat serta mengedukasi masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat serta berpartisipasi dalam melakukan rukun kematian.

Sementara itu Wabup. Suiasa menyampaikan, kegiatan ini memiliki makna dalam membangun masyarakat secara umum. Kegiatan ini tidak terpaku dengan penilaian saja, namun momentum ini dapat digunakan sebagai bentuk motivasi bersama agar menjadi lebih baik.

Baca Juga :  Gandeng Tiga Perempuan Hebat, IndoLinen Gelar Talkshow untuk Edukasi dan Inspirasi

“Momentum ini dapat kita gunakan untuk memperbaiki sekaligus melakukan perbenahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Diantaranya dari faktor kesehatan, keluarga berencana dan gerakan PKK di Kabupaten Badung. Oleh karena itu kehadiran tim tidak hanya melakukan sebatas penilaian saja, akan tetapi dapat memberikan arah perbaikan untuk perencanaan pembangunan, sehingga berjalan dengan baik dan bersinergi dengan masyarakat. Intinya bahwa kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera dan menjadikan manusia yang berkualitas,“ terangnya.

Direktur KB Pusat drg. Widwiono menyampaikan, program KKBPK merupakan program dasar pembangunan keluarga. Untuk mewujudkan hal itu diharapkan dalam institusi masyarakat secara berjenjang mulai dari dasa wisma, PKB, PPKBD, sub-PKKBD, posyandu, poskesdes, Posbindu, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan UPPKS perlu mendapatkan perhatian bersama mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Baca Juga :  Puncak Arus Balik Tanggal 14 April 2024, Operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Berjalan dengan Lancar

Dikatakan, Desa Dalung ini masuk 12 nominator dari 34 Provinsi dan 534 Kabupaten/Kota yang dinilai oleh tim pusat. Widwiono mengusulkan kedepannya agar Pemerintah Kabupaten Badung membuat Quality Card sebagai dasar untuk menjadi inovasi Kabupaten Badung yang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 60 tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini, holistik dan integratif. Sasarannya adalah balita dibawah naungan institusi KB dalam posyandu. Ini agar dapat memantau dari kualitas kesehatan balita, mempersiapkan balita menjadi anak yang mempunyai intelejensi kuat dan pembentukan karakter bangsa.(humas-bdg/bpn)

Dapatkan berita terbaru dari Baliportalnews.com di Google News