28 C
Denpasar
Kamis, 15 November 2018

PP KMHDI: Manuver Partai Politik Sudah Meresahkan

BALIPORTALNEWS.COM – Presidium Pimpinan Pusat KMHDI (PP KMHDI) Putu Wiratnaya menilai tindakan manuver para elit politik telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Pasalnya, statemen yang disampaikan ke publik tidak lagi mengedukasi, melainkan cenderung memprovokasi dan beresiko menimbulkan perpecahan.

“Ini sudah berlebihan, kepentingan elit politik yang berkamuflase menjadi kepentingan rakyat. Bukan kepentingan rakyat lagi yang mereka perjuangkan,” ungkap Putu Wiratnaya di Jakarta, Jumat (3/8/218).

Wiratnaya juga mengungkapkan kekecewaanya atas ketidak profesionalan para tokoh politik dalam beropini melalui data dan informasi ke publik. Menurutnya, menggunakan data atau informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan guna mencapai kepentingan elit tertentu hanya akan mencerminkan kemunduran proses demokrasi di Indonesia.

“Kita sudah punya lembaga yang dapat dipercaya independensinya, jika kepada lembaga-lembaga ini saja kita sudah tidak percaya karena fakta yang tidak sesuai ekspektasi mereka, lantas kepada siapa rakyat harus menaruh kepercayaanya?,” imbuh pria kelahiran Makassar ini.

Selain itu, SARA juga masih menjadi salah satu trend bagi para elit politik untuk menarik partisipasi publik. Menurutnya, partai politik harus sportif dan objektif bertarung dalam kontestasi politik, biarkan masyarakat fokus pada program,-program yang ditawarkan dan tidak digiring melalui politik SARA.

“Kita juga menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mempersepsikan sebuah opini, terlebih yang didapatkan melalui sosial media, karena kepentingan politik praktis tidak bisa digeneralisasi melalui pendekatan agama atau kepercayaan manapun” tungkasnya.

PP KMHDI meyakini, saat ini para elit politik hanya butuh kedewasaan dan kebijaksanaan ketika memutuskan untuk terlibat secara langsung maupun tidka langsung dalam kontestasi politik di Indonesia. Baik kemenangan maupun kekalahan yang diperoleh, pada akhirnya keputusan tersebut adalah pilihan rakyat. Sehingga wajib untuk dihargai dan didukung sepenuhnya, siapapun kemudian yang memenangi kontestasi tersebut.

 “Masa kampanye belum dimulai tapi berbagai tagar sudah bermunculan, penggerakan masa untuk mengkampanyekan kepentingan tertentu juga sudah muncul. Para elit sebaiknya sedikit lebih bersabar dan menjalankan mekanisme sesuai dengan prosedurnya,” tutupnya. (humas-kmhdi/bpn)

Relawan Jokowi Center Bali Dukung Jokowi di Pilpres 2019

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Meski perhelatan pemilihan Presiden masih akan digelar 19 April 2019 mendatang, namun sejumlah relawan sudah mulai bermunculan. Salah satunya dari sang petahana Joko Widodo. Yang dimotori para Jokowi Lovers, Pengacara, Dokter, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Seniman, Ibu Rumah Tangga dan para mantan birokrat telah sepakat untuk membentuk Relawan Jokowi Centre disejumlah daerah, diantaranya di Provinsi Bali.

Relawan Jokowi Centre adalah organisasi yang berorientasi kerja, terstruktur dan terkelelola melalui jaringan kepengurusan dari Pusat sampai ke Daerah dan Perwakilan Luar Negeri.

Sekretaris RJC Provinsi Bali Pontas H. Simamora, S.E. Ak., MM.,CPS menyampaikan bahwa Relawan Jokowi Centre adalah organisasi yang berbadan Hukum terdaftar di Kemenkumham dengan nama Jokowi Centre disingkat Jokowi Centre dan dideklarasikan pada tanggal 20 Oktober 2017 di Jakarta, sedangkan di Bali telah terbentuk pada November 2017 yang diketuai oleh seorang advokat ;  I Made Ardana, SH.,CIL.,CPL dengan Wakil Ketua Vidi S.M. Simanjuntak, S.E.

Sementara Dewan Penasehat diketuai oleh IGAN Rai Surya Wijaya, SE.,MBA dan Ketua Dewan Pembina I Made Ramia Adnyana, SE., MM.,CHA.

Jokowi Centre merupakan simpul Relawan pendukung Pemerintahan Presiden Jokowi dan Relawan Pemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 untuk Periode Kedua.

“RJC memberikan dukungan politik kepada Jokowi untuk pemenangan dalam Pilpres April 2019 nanti. Di Bali sendiri telah terbentuk Relawan Jokowi Centre di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota dan sekarang ini dalam proses pembentukan di tingkat Kecamatan, hingga pada akhirnya terbentuk di tingkat Desa serta komunitas atau Cluster. RJC akan bekerja untuk mengajak sebanyak-banyaknya pemilih untuk memenangkan Jokowi,” kata Made Ardana di Denpasar, Bali, Jumat (20/7/2018).

Ardana menambahkan, alasan utama relawan ini memilih Jokowi karena telah terbukti dalam masa 3-4 tahun kepemimpinannya telah banyak hasil pembangunan dan kemajuan yang signifikan, baik di Barat dan juga di Timur Indonesia, seperti misalnya infra struktur jalan, tol laut, kehidupan demokrasi dan bidang-bidang lainnya.

Sasaran utama adalah para pemilih pemula serta anak-anak muda generasi mileneal dan juga yang masih ragu-ragu yang selama ini belum mendapatkan informasi dengan baik akan pencapaian serta prestasi dalam masa kepemimipinan Jokowi.

“RJC juga akan memfungsikan anggotanya sebagai mata dan telinga di akar rumput berkaitan dengan segala permasalahan, kekurangan-kekurangan maupun harapan-harapan yang belum terwujud yang akan disampaikan langsung kepada bapak Jokowi melalui Kordinator Nasional Jokowi Centre di Jakarta, sekaligus juga bertugas untuk mengcounter stigmatisasi yang dialamatkan kepada Jokowi selama ini seperti Jokowi anti Islam, Jokowi leluhurnya PKI, dan lain-lain,” pungkasnya mengakhiri.(r/bpn)

KPU Badung Gelar Jalan Sehat Sosialisasi Pilgub Bali 2018

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung kembali menggelar sosialisasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018. Kali ini dengan kegiatan Jalan Sehat yang dilaksanakan di lapangan Bina Raga Dalung, Minggu (13/5/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata beserta anggota DPRD Badung, Kesbang Linmas, Ketua BNK Badung, Sekcam Kuta Utara, Lurah dan Perbekel se Badung, PPS dan KPPS serta tokoh masyarakat setempat serta siswa SMA di Kuta Utara dan Mengwi.

Ketua KPU Badung dalam kesempatan tersebut mengatakan sosialisasi pilgub 2018 dengan jalan sehat ini bertujuan  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai segmen pemilih dalam Pilgub Bali, yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.”Suara rakyat adalah suara Tuhan, oleh karenanya nasib Bali ke depan ada ditangan masyarakat pemilih, maka dari itu gunakan hak pilih sebaik-baiknya,” kata Agung Nakula,

Sementara itu Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, menghimbau agar masyarakat kabupaten Badung yang memiliki hak memilih agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub 2018 yang akan datang.”Salah satu bentuk demokrasi adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pilgub. Untuk itu pergunakan hak pilih saudara dengan datang langsung ke TPS untuk memilih calon pemimpin Bali,” ajak Suiasa.

Jalan Sehat Sosialisasi Pilgub Bali 2018 digelar bersamaan dengan Bulan Bakti Masyarakat Dalung sehingga menjadi semakin marak dengan berbagai kegiatan seperti pengecekan Gula Darah, Papsmears, SIM keliling dan pengecekan KTP Elektronik.

Disela-sela kegiatan juga ada pembagian hadiah suvenir Pilgub Bali 2018 bagi penjawab dengan jawaban yang benar atas  pertanyaan seputar Pilgub dan pengetahuan umum tentang kepemiluan lainnya.

Di akhir acara dilakukan pengundian hadiah berupa Sepeda Gunung, Lemari Es, TV LED, dengan hadiah utama jalan sehat berupa Sepeda Motor Honda Beat yang jatuh kepada Raditya Tama dari SMAN 1 Mengwi Badung.(humas-badung/bpn)

Tingkatkan Peran Perempuan Dalam Politik Di Kota Denpasar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Kesetaraan gender telah menjadi menonjol daam setiap platform pembangunan. Namun kenyataannya peran perempuan masih sangat kurang terutama setelah merambah area publik. Untuk itu perlu ditingkatkan terus kemampuan perempuan sehingga mampu menjadi bersaing dalam area publik.

Terlebih lagi komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Demikian disampaikan Plt. Walikota IGN Jaya Negara  dalam sambutan tertulinya yang dibacakan Asisten I Sekda Kota Denpasar I Made Toya saat membuka pendidikan kebangsaan bersepektif gender yang diikuti 30 peserta perempuan pengurus partai, Selasa (24/4/2018) di Hotel Grand Mirah. Pelatihan yang berlansung selama dua hari ini diselenggarakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar.

Lebih lanjut Jaya Negara  menyampaikan perempuan mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman dan persepsi dalam pembangunan berdemokrasi.  Untuk itu pendidikan politik untuk perempuan hal yang harus dilaksanakan sehingga bentuk pemantapan pilar-pilar demokrasi. Menurutnya pelatihan berpolitik untuk perempuan sangat penting untuk dilakukan. Sehingga akan lebih meningkatkan peran serta perempuan dalam pembanungan terutama dalam area publik.

Sementara Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti menambahkan pelatihan ini sengaja menyasar perempuan yang telah menjadi pengurus partai. Sehingga diharapkan melalui pelatihan ini mereka lebih mampu mempersiapkan diri untuk tampil di depan publik. Terlebih lagi saat ini memasuki tahun politik tentunya dengan pelatihan ini para perempuan pengurus partai diharapkan lebih siap untuk berkiprah dalam dunia politik.

“Pendidikan ini saya harapkan dapat membantu peran perempuan dalam pembangunan melalui perwakilan yang ada di partai politik,” ujarnya. Sehinnga dengan demikian keterwakilan perempuan di legeslatif khususnya dapat mencapai 30 persen.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, pada DP3AP2KB Kota Denpasar, Luh Emik Eka Indriyani mengatakan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam politik dan jabatan publik.

Terlebih perempuan mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman tentang berdemokrasi yang sehat adil dan berkualitas. Untuk itu pendidikan politik bagi perempuan kususnya pengurus partai sangat diperlukan.

Salah seorang peserta Ni Wayan Sari Galung mengatakan pelatihan bagai perempuan semacam ini sangat penting. Mengingat saat ini perempuan sangat jarang mau berpolitik terlebih bagi bagi perempuan Bali. Mengingat perempuan Bali mempunyai tugas sosial besar seperti melaksanakan kegiatan adat.

Dimana menurut Sari Galung lebih besar melibatkan peran perempuan. Untuk itu kedepannya para perempuan di Bali harus berani bangkit sehingga mempunya kesamaan dengan para peria seperti diamanatkan dalam undang-undang.(gst/humas-dps/bpn)

Terus Berdatangan Dukungan terhadap Mantra-Kerta

BALIPORTALNEWS.COM – Pasangan calon Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) benar-benar mendapat tempat di hati rakyat Bali dalam menyongsong perhelatan Pilgub Bali pada 27 Juni 2018 ini.

Di sela-sela jadwal kampanyenya, paslon yang menjadi ikon kaum muda dan generasi milenial ini makin dibanjiri dukungan dari berbagai kalangan di pelbagai penjuru Pulau Dewata.

Kamis (19/4/2018) kemarin, misalnya, Cagub Rai Mantra menerima para pendeta Kristiani di kediamannya, Griya Sebasari Renon, Denpasar. Para pendeta ini hadir untuk menyampaikan simpati dan dukungan sekaligus mendoakan paslon Mantra-Kerta menang dalam perhelatan pilgub.

Sementara itu, cawagub Sudikerta menerima aspirasi dan apresiasi dari kalangan umat Muslim. di Rumah Apresiasi Mantra-Kerta. Mereka yang notabene para ulama berpengaruh di kalangan umat Muslim terdiri atas pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Denpasar yang dipimpin H.Suyono dan perwakilan warga Muslim Desa Kepaon, Denpasar yang dipimpin H.Saiddudin. Selain menyampaikan undangan untuk menghadiri pawai taaruf menjelang bulan Ramadhan, perwakilan umat Muslim itu juga menyampaikan kesiapannya untuk memenangkan Mantra-Kerta.

Bersamaan dengan itu, hadir pula massa yang mengatasnamakan masyarakat Buleleng dari sembilan kecamatan yang dipimpin I Nyoman Suda. “Kami secara khusus datang bertemu Pak Sudikerta untuk menyampaikan dukungan untuk memenangkan Mantra-Kerta.Kami sudah merasakan bagaimana kinerja Pak Sudikerta, juga Pak Rai Mantra,” ujarnya lantang.

Suda mengungkapkan, sosok Sudikerta adalah seorang pekerja keras dan mengabdi dengan tulus kepada rakyat. “Kami di Buleleng merasakan hasil perjuangan Pak Sudikerta selama lebih dari empat tahun. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya seraya berharap Mantra-Kerta menang dan pembangunan fasilitas bandara dan pengembangan pelabuhan di Buleleng bisa diwujudkan.

Secara bersama-sama, perwakilan umat Muslim dan masyarakat Buleleng, mengacungkan dua jari dan spontan melontarkan salam dua jari. “Mantra-Kerta pemimpin Bali yang kami dambakan,” kata Suda.

Usai menerima masyarakat di rumah apresiasi, Sudikerta meluncur untuk menghadiri undangan upacara Ngusaba Desa di Wantilan Desa Pakraman Nongan, Kecamatan Rendang, Karangasem. Di tengah ribuan warga desa yang sedang menjalankan rangkaian upacara, Sudikerta diberi mandat oleh warga untuk mundut (mengusung) Ida Bhatara mapeed di jalur utama yang menuju kawasan Pura Agung Besakih itu.(ga/bpn)

Tingkatkan Soliditas Menjelang Pilkada, Kapolda Bali Tatap Muka dengan Tokoh Agama

BALIPORTALNEWS.COM – Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose melaksanakan tatap muka dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali di Puri Santrian Resort, Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (12/4/2018). Pertemuan ini untuk meningkatkan soliditas dan mendukung pelaksanaan Pilkada damai.

Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose dalam sambutannya mengatakan, kerukunan antar umat beragama khususnya di Bali selama ini sudah berjalan dengan baik meskipun sempat terjadi riak-riak kecil tapi semuanya bisa diredam melalui ketulusan hati masyarakat serta rasa memiliki bersama sehingga tidak muncul hal yang memberatkan.

“Saya berterima kasih kepada pemuka agama karena sampai sekarang toleransi  di Bali masih tetap terjaga dan ini tidak mudah dilakukan mengingat di beberapa daerah terjadi irisan-irisan,” kata Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Bali.

Terkait pelaksanaan pilkada, jenderal lulusan Akpol tahun 1988 ini menyampaikan, sejauh ini berjalan dengan aman dan kondusif.  Kondisi ini juga tidak terlepas dari peran para tokoh agama dalam menentramkan umatnya sehingga masyarakat saling menghormati.

“Berdasarkan evaluasi dari Mabes Polri belum ada hal-hal menonjol maupun pelanggaran berat dalam pelaksanaan Pilkada. Tentunya, peran tokoh agama dalam hal ini FKUB dan MUDP membantu Kepolisian dan TNI menciptakan situasi kondusif,” tegas Kapolda Bali.

Sementara, Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet berterima kasih kepada Kapolda Bali karena selama kepemimpinannya mampu menciptakan  situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. “Selama kepemimpinan Irjen Golose tidak ada yang berani berbuat onar. Ormas pun dibuat tiarap,” ucap Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet didampingi Ketua MUDP Jero Gede Suwena Putus Upadesa.

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan Pilkada yang sampai sekarang berjalan dengan damai. “Kami selalu mendengungkan kepada masyarakat agar berpolitik dengan santun dan jangan pernah memakai isu agama. Pilkada sebagai sarana mencari pemimpin yang baik agar Bali tetap aman dan damai. Beda pilihan itu wajar tapi siapapun yang nantinya terpilih harus memberlakukan masyarakat secara adil,” harapnya.(binaw/bpn)

Pengamanan Kunjungan, Silaturahmi Calon Wakil Gubernur Bali Paket Nomor 2 di Puri Angantaka

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Seusai melaksanakan Blusukan di Pasar Desa Aadat Mambal, Calon Wakil Gubernur Bali dari Paket Nomor 2 Drs. I Ketut Sudikerta melaksanakan Silaturahmi di Puri Angantaka, Senin (9/4/2018).

Kedatangan Calon Wakil Gubernur Bali Drs. I Ketut Sudikerta disambut penglingsir Puri Angantaka A.A Ngurah Oka Swastika.

Pengamanan kegiatan silaturahmi Calon Wakil Gubernur Bali dari Paket Nomor 2 Drs. I Ketut Sudikerta tersebut dilaksanakan oleh anggota Polres Badung yang terlibat dalam Satgas Tindak Operasi Mantap Praja Agung 2018.

Pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup pun di berlakukan sehingga kegiatan yang dilaksanakan Calon Wakil Gubernur Bali dari Paket Nomor 2 Drs. I Ketut Sudikerta melaksanakan Silaturahmi di Puri Angantaka berjalan dengan aman dan lancar.

Mulai dari pengamanan jalur yang dilalui hingga pengamanan tempat dilaksanakan silaturahmi di jaga oleh personil Polres badung yang telah di Floating sebelumnya menempatyi titik titik yang telah ditentukan.

Kabag Ops Polres Badung Kompol I Ketut Sukarta,S.H selaku Karendal Ops Mantap Praja Agung 2018 Polres Badung menegaskan “kami telah memfloating personil sesuai dengan titik titik yang telah ditentukan baik personil yang berpakaian dinas maupun personil berpakai preman sehingga terciptanya keamanan dalam kegiatan ini,” ungkap mantan Kabag Ops Polres Jembrana ini. (guz/bpn)

Tahun Politik: “Menciptakan Politik yang Bersahaja, Damai Tanpa SARA”

BALIPORTALNEWS.COM – Pada dasarnya tiap tahun merupakan tahun politik, dalam artian bahwa kebijakan dalam sektor publik apapun tak akan terlaksana tanpa keputusan politik. Kehidupan yang adil, sejahtera, demokratis, dan terkelola secara baik hanya dapat diwujudkan melalui keputusan politik, baik yang dibuat oleh Presiden dan DPR dalam bentuk perundang-undangan maupun yang diputuskan sendiri oleh lembaga eksekutif selaku pemerintah yang telah memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum.

Kendati demikian, tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun yang istimewa karena terselenggaranya Pilkada secara bersamaan di 171 daerah, yang merupakan pilkada serentak. Sementara Pemilihan umum 2019 adalah pemilu serentak bagi bangsa Indonesia untuk menentukan Presiden dan Legislatif dalam waktu yang bersamaan, dengan demikian dapat dipastikan pada tahun 2019 kita akan memilih dan turut serta menentukan lima lembaga demokrasi sekaligus seperti yang sudah diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Presiden dan Wakilnya, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan untuk tahapan pemilihan umum serentak tahun 2019 sudah dimulai sejak akhir tahun 2017 dengan pendaftaran dan verifikasi partai peserta Pemilu.

Momentum yang begitu padat dan rapat inilah yang kemudian menjadi momentum indah untuk disaksikan bersama. Dinamika politik yang kini begitu kencang seperti saling tarik-menarik antar Partai Politik untuk mengusung pasangan calon pun sangat gencar dilakukan hingga bernuansa sedikit tegang dan memanas. Para elite juga meyakini serta percaya bahwa formasi koalisi yang dibentuk dalam memenangkan pasangan calon di Pilkada akan menentukan keberhasilan koalisi dalam memenangkan pemilihan presiden.

Pemilu dan pilkada yang merupakan momentum untuk merayakan kedaulatan rakyat. Keduanya, bagaimanapun, harus dipandang sebagai peristiwa politik rutin yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memilih pasangan calon kepala daerah, presiden dan legislatif yang dianggap terbaik, baik dari segi rekam jejak, kapabilitas, visi dan kepemimpinan maupun moralitas dan integritasnya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang semakin baik.

Demokrasi yang Bersahaja

Tantangan berikut yang dihadapi bangsa kita memasuki tahun politik adalah bagaimana menjadikan penyelenggaraan pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada 2018 ini tak hanya berlangsung secara bebas dan demokratis, tetapi juga dalam suasana riang, gembira, dan damai. Sebaliknya, masyarakat berada di bawah tekanan mobilisasi politik berbasis identitas asal, khususnya agama dan etnis. Memilih dan/atau tidak memilih pasangan calon tertentu seolah-olah berkaitan dengan suku ataupun agama yang dianut pemilihnya. Pilkada yang seharusnya merupakan kontestasi mencari pemimpin berbasis kinerja seolah-olah berubah menjadi ajang memilih agama berbasiskan persepsi ”bias” terhadap tingkat kesalehan para pasangan calon. Apabila tidak ada upaya serius negara, parpol, dan masyarakat menghindarinya, realitas politik Pilkada Jakarta bisa terulang di daerah-daerah lain. Pada tingkat negara diperlukan konsistensi penegakan hukum, termasuk penegakan hukum kampanye pilkada berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam Pasal 69 Ayat (b) UU No 10/2016 jelas sekali ada larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan para calon kepala dalam suasana damai dan tanpa gejolak. Terlampau besar ongkos politik yang harus ditanggung bangsa kita jika pilkada yang seharusnya menjadi momentum sirkulasi pemimpin secara damai justru semakin mempertajam konflik dan pembelahan politik di tingkat masyarakat karena berpotensi berlanjut dalam Pemilu Serentak 2019. Problemnya, pilkada yang berlangsung damai dan tanpa gejolak tidak hanya mensyaratkan berlangsungnya kompetisi yang fair dan sportif, tetapi juga meniscayakan melembaganya saling percaya di antara berbagai elemen, kelompok, dan golongan masyarakat. Sulit dipungkiri bahwa salah satu persoalan besar yang menjadi sumber kekeruhan, kegaduhan politik, dan bahkan konflik politik saat ini adalah masih melembaganya suasana saling curiga di antara berbagai elemen bangsa kita. Akibatnya, seperti terekam dalam Pilkada Jakarta, masyarakat tak bisa menikmati demokrasi daerah dan partai politik. Pada pasal yang sama di ayat berikutnya juga diatur larangan kampanye yang bersifat menghasut, memfitnah, dan mengadu domba parpol, perseorangan, dan kelompok masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan rumah ibadah sebagai ajang kampanye, menghasut, memfitnah, dan mengadu domba antarmassa pendukung pasangan calon dan/atau parpol. Ini tentu tanggung jawab Polri dan penyelenggara pemilu dan/atau pilkada, khususnya Badan Pengawas Pemilu.

Politik Damai

Dalam rumah yang sama kerukunan dan kedamaian merupakan hal yang terpenting dari segala-galanya. Setiap masyarakat Indonesia ini tentu bebas mendapatkan hak asasi dan hak-hal sipilnya, bukan berarti meniadakan atau mengancam hak asasi orang lain. Dalam politik juga demikian, bebas menyuarakan aspirasi bukan berarti bebas menggunakan cara-cara liberal untuk menunjukkan identitas individualitas atau kelompoknya secara tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi merusak tatanan sosial, merugikan orang lain, atau menzalimi kepentingan umum.

Tentu siapa saja boleh berpolitik, asal dengan tata cara yang baik, damai, santun dan mementingkan kebaikan bersama, dan yang penting dari sebuah sistem politik seperti demokrasi adalah membangun kebersamaan sebagai sebuah bangsa melalui kehadiran pemerintah dan kewarganegaraan yang baik, bertanggung jawab dan amanah, serta memajukan kepentinganrakyat, peradaban yang meninggikan derajat kemanusiaan.

Dalam rangka menciptakan kebersamaan sebuah bangsa ini, tentu penting untuk kemudian menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa yang sangat plural dalam sebuah payung politik bernama NKRI. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia perlu menjaga diri agar tidak mudah terprovokasi, dan tidak melakukan provokasi.

Dengan demokrasi, sesungguhnya para pemimpin dan warganya harus lebih berhati-hati, menjaga, menghormati, membangun solidaritas dan toleransi, saling mengasihi sebagai sesama anak bangsa, dan saling memperkuat, memberdayakan, dan mensejahterakan. Itulah peradaban tinggi demokrasi semestinya. Serta menjadikan politik sebagai kendaraan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi bangsa dan tanah air.

Tanpa SARA

Di tingkat parpol, persoalannya adalah kurangnya kesadaran para pemimpin partai atas daya rusak kompetisi yang diwarnai oleh politisasi berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini tecermin dari kehadiran sejumlah elite pemimpin parpol dalam ajang mobilisasi massa bernuasa SARA menjelang Pilkada Jakarta pada 2017. Mereka tidak menyadari bahwa luka politik dan sosial yang ditimbulkan oleh pembelahan politik berbasis SARA bukan hanya sulit disembuhkan, melainkan juga berpotensi diwariskan secara turun-temurun oleh para pendukung dan loyalis partai di tingkat akar rumput. Pada tingkat masyarakat, para elite dan pemimpin masyarakat juga perlu menyadari betapa luas, dalam, dan masif potensi kerusakan yang dialami bangsa kita jika pilkada dan pemilu memfasilitasi konflik berbasis sentimen SARA. Tidak ada kerusakan yang melebihi kerusakan dan kehancuran yang diakibatkan oleh konflik berbasis SARA. Kehancuran yang dialami oleh Suriah dan Irak di Timur Tengah akibat perjuangan mereka yang menamakan diri sebagai Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) merupakan contoh telanjang betapa dahsyat kebinasaan yang diakibatkan konflik berbasis SARA. Oleh karena itu, tantangan terbesar bangsa kita dalam menyongsong tahun politik dan Pemilu Serentak 2019 bukan sekadar mencari dan memilih pemimpin terbaik, berintegritas, dan bertanggung jawab. Lebih jauh dari itu, tak kalah penting adalah bagaimana agar proses mencari pemimpin terbaik dilakukan secara damai, bermartabat, dan tanpa intervensi sentimen berbasis SARA. Apalagi, sangat jelas, republik yang disepakati para pendiri bangsa di masa lalu bukanlah negara berbasis agama, suku, ras, atau golongan tertentu, melainkan negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Tentu menjadi tanggung jawab moral kita semua untuk turut merawat keberagaman dalam rangka memperkokoh Indonesia. (drm/bpn)

KPU Tabanan Sosialisasikan Tahapan Pilgub Bali 2018

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – KPU Tabanan melaksanakan sosialisasi tahapan Pilgub Bali 2018 di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Kegiatan tersebut dimulai pada Kamis (5/4/2018) hingga Jumat (6/4/2018).

Ketua KPU Tabanan Luh Darayoni dan semua komisioer KPU Tabanan turun langsung ke masing-masing kecamatan. Pada hari pertama sosialisasi tersebut, di Kecamatan Tabanan diisi oleh I Gede Putu Weda Subawa, Selemadeg Timur oleh Luh Darayoni, Selemadeg Barat oleh I Ketut Narta, Penebel oleh Luh Made Sunadi, dan Kecamatan Marga oleh I Wayan Sutama.

Sementara di lima kecamatan yang lain, dilaksanakan pada Jumat (6/4). Antara lain di Kecamatan Selemadeg, Pupuan, Kerambitan, Baturiti, dan Kecamatan Kediri.

Peserta yang diundang dalam kegiatan sosialisasi tersebut, antara lain perbekel, bendesa adat, ketua BPD, ketua PPS se-kecamatan masing-masing, karang taruna, juga ibu-ibu PKK.

“Tujuan dari sosiaisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilgub Bali, yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang,” ujar Darayoni. (ita/bpn)

SOSIAL MEDIA BALI PORTAL NEWS

757FansSuka
9PengikutMengikuti
485PengikutMengikuti
3,369PengikutMengikuti
83PengikutMengikuti
22PelangganBerlangganan