Terus Berdatangan Dukungan terhadap Mantra-Kerta

BALIPORTALNEWS.COM – Pasangan calon Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) benar-benar mendapat tempat di hati rakyat Bali dalam menyongsong perhelatan Pilgub Bali pada 27 Juni 2018 ini.

Di sela-sela jadwal kampanyenya, paslon yang menjadi ikon kaum muda dan generasi milenial ini makin dibanjiri dukungan dari berbagai kalangan di pelbagai penjuru Pulau Dewata.

Kamis (19/4/2018) kemarin, misalnya, Cagub Rai Mantra menerima para pendeta Kristiani di kediamannya, Griya Sebasari Renon, Denpasar. Para pendeta ini hadir untuk menyampaikan simpati dan dukungan sekaligus mendoakan paslon Mantra-Kerta menang dalam perhelatan pilgub.

Sementara itu, cawagub Sudikerta menerima aspirasi dan apresiasi dari kalangan umat Muslim. di Rumah Apresiasi Mantra-Kerta. Mereka yang notabene para ulama berpengaruh di kalangan umat Muslim terdiri atas pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Denpasar yang dipimpin H.Suyono dan perwakilan warga Muslim Desa Kepaon, Denpasar yang dipimpin H.Saiddudin. Selain menyampaikan undangan untuk menghadiri pawai taaruf menjelang bulan Ramadhan, perwakilan umat Muslim itu juga menyampaikan kesiapannya untuk memenangkan Mantra-Kerta.

Bersamaan dengan itu, hadir pula massa yang mengatasnamakan masyarakat Buleleng dari sembilan kecamatan yang dipimpin I Nyoman Suda. “Kami secara khusus datang bertemu Pak Sudikerta untuk menyampaikan dukungan untuk memenangkan Mantra-Kerta.Kami sudah merasakan bagaimana kinerja Pak Sudikerta, juga Pak Rai Mantra,” ujarnya lantang.

Suda mengungkapkan, sosok Sudikerta adalah seorang pekerja keras dan mengabdi dengan tulus kepada rakyat. “Kami di Buleleng merasakan hasil perjuangan Pak Sudikerta selama lebih dari empat tahun. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya seraya berharap Mantra-Kerta menang dan pembangunan fasilitas bandara dan pengembangan pelabuhan di Buleleng bisa diwujudkan.

Secara bersama-sama, perwakilan umat Muslim dan masyarakat Buleleng, mengacungkan dua jari dan spontan melontarkan salam dua jari. “Mantra-Kerta pemimpin Bali yang kami dambakan,” kata Suda.

Usai menerima masyarakat di rumah apresiasi, Sudikerta meluncur untuk menghadiri undangan upacara Ngusaba Desa di Wantilan Desa Pakraman Nongan, Kecamatan Rendang, Karangasem. Di tengah ribuan warga desa yang sedang menjalankan rangkaian upacara, Sudikerta diberi mandat oleh warga untuk mundut (mengusung) Ida Bhatara mapeed di jalur utama yang menuju kawasan Pura Agung Besakih itu.(ga/bpn)

Tingkatkan Soliditas Menjelang Pilkada, Kapolda Bali Tatap Muka dengan Tokoh Agama

BALIPORTALNEWS.COM – Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose melaksanakan tatap muka dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali di Puri Santrian Resort, Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (12/4/2018). Pertemuan ini untuk meningkatkan soliditas dan mendukung pelaksanaan Pilkada damai.

Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose dalam sambutannya mengatakan, kerukunan antar umat beragama khususnya di Bali selama ini sudah berjalan dengan baik meskipun sempat terjadi riak-riak kecil tapi semuanya bisa diredam melalui ketulusan hati masyarakat serta rasa memiliki bersama sehingga tidak muncul hal yang memberatkan.

“Saya berterima kasih kepada pemuka agama karena sampai sekarang toleransi  di Bali masih tetap terjaga dan ini tidak mudah dilakukan mengingat di beberapa daerah terjadi irisan-irisan,” kata Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Bali.

Terkait pelaksanaan pilkada, jenderal lulusan Akpol tahun 1988 ini menyampaikan, sejauh ini berjalan dengan aman dan kondusif.  Kondisi ini juga tidak terlepas dari peran para tokoh agama dalam menentramkan umatnya sehingga masyarakat saling menghormati.

“Berdasarkan evaluasi dari Mabes Polri belum ada hal-hal menonjol maupun pelanggaran berat dalam pelaksanaan Pilkada. Tentunya, peran tokoh agama dalam hal ini FKUB dan MUDP membantu Kepolisian dan TNI menciptakan situasi kondusif,” tegas Kapolda Bali.

Sementara, Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet berterima kasih kepada Kapolda Bali karena selama kepemimpinannya mampu menciptakan  situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. “Selama kepemimpinan Irjen Golose tidak ada yang berani berbuat onar. Ormas pun dibuat tiarap,” ucap Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet didampingi Ketua MUDP Jero Gede Suwena Putus Upadesa.

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan Pilkada yang sampai sekarang berjalan dengan damai. “Kami selalu mendengungkan kepada masyarakat agar berpolitik dengan santun dan jangan pernah memakai isu agama. Pilkada sebagai sarana mencari pemimpin yang baik agar Bali tetap aman dan damai. Beda pilihan itu wajar tapi siapapun yang nantinya terpilih harus memberlakukan masyarakat secara adil,” harapnya.(binaw/bpn)

Pengamanan Kunjungan, Silaturahmi Calon Wakil Gubernur Bali Paket Nomor 2 di Puri Angantaka

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Seusai melaksanakan Blusukan di Pasar Desa Aadat Mambal, Calon Wakil Gubernur Bali dari Paket Nomor 2 Drs. I Ketut Sudikerta melaksanakan Silaturahmi di Puri Angantaka, Senin (9/4/2018).

Kedatangan Calon Wakil Gubernur Bali Drs. I Ketut Sudikerta disambut penglingsir Puri Angantaka A.A Ngurah Oka Swastika.

Pengamanan kegiatan silaturahmi Calon Wakil Gubernur Bali dari Paket Nomor 2 Drs. I Ketut Sudikerta tersebut dilaksanakan oleh anggota Polres Badung yang terlibat dalam Satgas Tindak Operasi Mantap Praja Agung 2018.

Pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup pun di berlakukan sehingga kegiatan yang dilaksanakan Calon Wakil Gubernur Bali dari Paket Nomor 2 Drs. I Ketut Sudikerta melaksanakan Silaturahmi di Puri Angantaka berjalan dengan aman dan lancar.

Mulai dari pengamanan jalur yang dilalui hingga pengamanan tempat dilaksanakan silaturahmi di jaga oleh personil Polres badung yang telah di Floating sebelumnya menempatyi titik titik yang telah ditentukan.

Kabag Ops Polres Badung Kompol I Ketut Sukarta,S.H selaku Karendal Ops Mantap Praja Agung 2018 Polres Badung menegaskan “kami telah memfloating personil sesuai dengan titik titik yang telah ditentukan baik personil yang berpakaian dinas maupun personil berpakai preman sehingga terciptanya keamanan dalam kegiatan ini,” ungkap mantan Kabag Ops Polres Jembrana ini. (guz/bpn)

Tahun Politik: “Menciptakan Politik yang Bersahaja, Damai Tanpa SARA”

BALIPORTALNEWS.COM – Pada dasarnya tiap tahun merupakan tahun politik, dalam artian bahwa kebijakan dalam sektor publik apapun tak akan terlaksana tanpa keputusan politik. Kehidupan yang adil, sejahtera, demokratis, dan terkelola secara baik hanya dapat diwujudkan melalui keputusan politik, baik yang dibuat oleh Presiden dan DPR dalam bentuk perundang-undangan maupun yang diputuskan sendiri oleh lembaga eksekutif selaku pemerintah yang telah memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum.

Kendati demikian, tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun yang istimewa karena terselenggaranya Pilkada secara bersamaan di 171 daerah, yang merupakan pilkada serentak. Sementara Pemilihan umum 2019 adalah pemilu serentak bagi bangsa Indonesia untuk menentukan Presiden dan Legislatif dalam waktu yang bersamaan, dengan demikian dapat dipastikan pada tahun 2019 kita akan memilih dan turut serta menentukan lima lembaga demokrasi sekaligus seperti yang sudah diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Presiden dan Wakilnya, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan untuk tahapan pemilihan umum serentak tahun 2019 sudah dimulai sejak akhir tahun 2017 dengan pendaftaran dan verifikasi partai peserta Pemilu.

Momentum yang begitu padat dan rapat inilah yang kemudian menjadi momentum indah untuk disaksikan bersama. Dinamika politik yang kini begitu kencang seperti saling tarik-menarik antar Partai Politik untuk mengusung pasangan calon pun sangat gencar dilakukan hingga bernuansa sedikit tegang dan memanas. Para elite juga meyakini serta percaya bahwa formasi koalisi yang dibentuk dalam memenangkan pasangan calon di Pilkada akan menentukan keberhasilan koalisi dalam memenangkan pemilihan presiden.

Pemilu dan pilkada yang merupakan momentum untuk merayakan kedaulatan rakyat. Keduanya, bagaimanapun, harus dipandang sebagai peristiwa politik rutin yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memilih pasangan calon kepala daerah, presiden dan legislatif yang dianggap terbaik, baik dari segi rekam jejak, kapabilitas, visi dan kepemimpinan maupun moralitas dan integritasnya dalam rangka mewujudkan Indonesia yang semakin baik.

Demokrasi yang Bersahaja

Tantangan berikut yang dihadapi bangsa kita memasuki tahun politik adalah bagaimana menjadikan penyelenggaraan pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada 2018 ini tak hanya berlangsung secara bebas dan demokratis, tetapi juga dalam suasana riang, gembira, dan damai. Sebaliknya, masyarakat berada di bawah tekanan mobilisasi politik berbasis identitas asal, khususnya agama dan etnis. Memilih dan/atau tidak memilih pasangan calon tertentu seolah-olah berkaitan dengan suku ataupun agama yang dianut pemilihnya. Pilkada yang seharusnya merupakan kontestasi mencari pemimpin berbasis kinerja seolah-olah berubah menjadi ajang memilih agama berbasiskan persepsi ”bias” terhadap tingkat kesalehan para pasangan calon. Apabila tidak ada upaya serius negara, parpol, dan masyarakat menghindarinya, realitas politik Pilkada Jakarta bisa terulang di daerah-daerah lain. Pada tingkat negara diperlukan konsistensi penegakan hukum, termasuk penegakan hukum kampanye pilkada berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam Pasal 69 Ayat (b) UU No 10/2016 jelas sekali ada larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan para calon kepala dalam suasana damai dan tanpa gejolak. Terlampau besar ongkos politik yang harus ditanggung bangsa kita jika pilkada yang seharusnya menjadi momentum sirkulasi pemimpin secara damai justru semakin mempertajam konflik dan pembelahan politik di tingkat masyarakat karena berpotensi berlanjut dalam Pemilu Serentak 2019. Problemnya, pilkada yang berlangsung damai dan tanpa gejolak tidak hanya mensyaratkan berlangsungnya kompetisi yang fair dan sportif, tetapi juga meniscayakan melembaganya saling percaya di antara berbagai elemen, kelompok, dan golongan masyarakat. Sulit dipungkiri bahwa salah satu persoalan besar yang menjadi sumber kekeruhan, kegaduhan politik, dan bahkan konflik politik saat ini adalah masih melembaganya suasana saling curiga di antara berbagai elemen bangsa kita. Akibatnya, seperti terekam dalam Pilkada Jakarta, masyarakat tak bisa menikmati demokrasi daerah dan partai politik. Pada pasal yang sama di ayat berikutnya juga diatur larangan kampanye yang bersifat menghasut, memfitnah, dan mengadu domba parpol, perseorangan, dan kelompok masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan rumah ibadah sebagai ajang kampanye, menghasut, memfitnah, dan mengadu domba antarmassa pendukung pasangan calon dan/atau parpol. Ini tentu tanggung jawab Polri dan penyelenggara pemilu dan/atau pilkada, khususnya Badan Pengawas Pemilu.

Politik Damai

Dalam rumah yang sama kerukunan dan kedamaian merupakan hal yang terpenting dari segala-galanya. Setiap masyarakat Indonesia ini tentu bebas mendapatkan hak asasi dan hak-hal sipilnya, bukan berarti meniadakan atau mengancam hak asasi orang lain. Dalam politik juga demikian, bebas menyuarakan aspirasi bukan berarti bebas menggunakan cara-cara liberal untuk menunjukkan identitas individualitas atau kelompoknya secara tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi merusak tatanan sosial, merugikan orang lain, atau menzalimi kepentingan umum.

Tentu siapa saja boleh berpolitik, asal dengan tata cara yang baik, damai, santun dan mementingkan kebaikan bersama, dan yang penting dari sebuah sistem politik seperti demokrasi adalah membangun kebersamaan sebagai sebuah bangsa melalui kehadiran pemerintah dan kewarganegaraan yang baik, bertanggung jawab dan amanah, serta memajukan kepentinganrakyat, peradaban yang meninggikan derajat kemanusiaan.

Dalam rangka menciptakan kebersamaan sebuah bangsa ini, tentu penting untuk kemudian menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa yang sangat plural dalam sebuah payung politik bernama NKRI. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia perlu menjaga diri agar tidak mudah terprovokasi, dan tidak melakukan provokasi.

Dengan demokrasi, sesungguhnya para pemimpin dan warganya harus lebih berhati-hati, menjaga, menghormati, membangun solidaritas dan toleransi, saling mengasihi sebagai sesama anak bangsa, dan saling memperkuat, memberdayakan, dan mensejahterakan. Itulah peradaban tinggi demokrasi semestinya. Serta menjadikan politik sebagai kendaraan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi bangsa dan tanah air.

Tanpa SARA

Di tingkat parpol, persoalannya adalah kurangnya kesadaran para pemimpin partai atas daya rusak kompetisi yang diwarnai oleh politisasi berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini tecermin dari kehadiran sejumlah elite pemimpin parpol dalam ajang mobilisasi massa bernuasa SARA menjelang Pilkada Jakarta pada 2017. Mereka tidak menyadari bahwa luka politik dan sosial yang ditimbulkan oleh pembelahan politik berbasis SARA bukan hanya sulit disembuhkan, melainkan juga berpotensi diwariskan secara turun-temurun oleh para pendukung dan loyalis partai di tingkat akar rumput. Pada tingkat masyarakat, para elite dan pemimpin masyarakat juga perlu menyadari betapa luas, dalam, dan masif potensi kerusakan yang dialami bangsa kita jika pilkada dan pemilu memfasilitasi konflik berbasis sentimen SARA. Tidak ada kerusakan yang melebihi kerusakan dan kehancuran yang diakibatkan oleh konflik berbasis SARA. Kehancuran yang dialami oleh Suriah dan Irak di Timur Tengah akibat perjuangan mereka yang menamakan diri sebagai Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) merupakan contoh telanjang betapa dahsyat kebinasaan yang diakibatkan konflik berbasis SARA. Oleh karena itu, tantangan terbesar bangsa kita dalam menyongsong tahun politik dan Pemilu Serentak 2019 bukan sekadar mencari dan memilih pemimpin terbaik, berintegritas, dan bertanggung jawab. Lebih jauh dari itu, tak kalah penting adalah bagaimana agar proses mencari pemimpin terbaik dilakukan secara damai, bermartabat, dan tanpa intervensi sentimen berbasis SARA. Apalagi, sangat jelas, republik yang disepakati para pendiri bangsa di masa lalu bukanlah negara berbasis agama, suku, ras, atau golongan tertentu, melainkan negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Tentu menjadi tanggung jawab moral kita semua untuk turut merawat keberagaman dalam rangka memperkokoh Indonesia. (drm/bpn)

KPU Tabanan Sosialisasikan Tahapan Pilgub Bali 2018

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – KPU Tabanan melaksanakan sosialisasi tahapan Pilgub Bali 2018 di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Kegiatan tersebut dimulai pada Kamis (5/4/2018) hingga Jumat (6/4/2018).

Ketua KPU Tabanan Luh Darayoni dan semua komisioer KPU Tabanan turun langsung ke masing-masing kecamatan. Pada hari pertama sosialisasi tersebut, di Kecamatan Tabanan diisi oleh I Gede Putu Weda Subawa, Selemadeg Timur oleh Luh Darayoni, Selemadeg Barat oleh I Ketut Narta, Penebel oleh Luh Made Sunadi, dan Kecamatan Marga oleh I Wayan Sutama.

Sementara di lima kecamatan yang lain, dilaksanakan pada Jumat (6/4). Antara lain di Kecamatan Selemadeg, Pupuan, Kerambitan, Baturiti, dan Kecamatan Kediri.

Peserta yang diundang dalam kegiatan sosialisasi tersebut, antara lain perbekel, bendesa adat, ketua BPD, ketua PPS se-kecamatan masing-masing, karang taruna, juga ibu-ibu PKK.

“Tujuan dari sosiaisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilgub Bali, yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang,” ujar Darayoni. (ita/bpn)

Praktisi Hukum ini Pilih PSI untuk Berpolitik

BALIPORTALNEWS.COM – Benny Hariyanto, memilih untuk menginggalkan zona nyaman untuk menjadi pelayan masyarakat dan menjadi millik publik melalui jalur politik. Pengacara sekaligus Dosen Hukum Mahendradatta ini mendapatkan banyak dorongan dari berbagai pihak dan komunitas untuk menyuarakan mengenai ketimpangan sosial dan hukum yang terjadi hari ini. Menurut pemuda yang telah menangani 380 perkara prodeo ini, konflik yang terjadi di masyarakat seringkali kurang atensi dari pemerintah.

“Tidak hadirnya Negara dalam konfilik-konflik masyarakat, terabaikannya para pencari keadilan dan maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksaaan dan praktek-praktek koruptif yang masih menyelimuti birokrasi negeri ini. Hal-hal tersebut yang membuat saya merasa terbeban, sehingga ingin turut serta membawa angin perubahan melalui jalur politik,” papar Benny saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia.

Benny memilih PSI sebagai partai untuk bertarung di pemilihan legislatif karena menurutnya PSI menjunjung tinggi toleransi dan ini sesuai DNA PSI yaitu Merawat keragaman. Menurut Benny, issu SARA selalu menjadi isu andalan di tiap perhelatan politik,  baik Nasional dan di Bali sekalipun. Ini sangat tidak mencerminkan Indonesia yang Bhineka. Melalui PSI, pihaknya mengaku ingin juga menyuarakan keragaman dan anti intoleransi. “Saya sebelumnya melihat-lihat juga partai politik yang lain, namun saya lebih memilih PSI karena pertama PSI memiliki wajah dan warna yang berbeda dari partai lain, kedua PSI menjunjung tinggi tolerasi,” imbuh pemuda yang juga sedang  menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Bali Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI).

Benny Hariyono, S.H,.M.H, CPL  telah beracara sejak tahun 2013 sebagai Pengacara Praktek/ Advokat. Sebagai managing partner Dei BHR Law Office ia telah menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Hukum) pada Universitas Warmadewa Denpasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan telah menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana dengan konsentrasi Hukum Agraria dan Investasi pada program Magister Hukum, Menyelesaikan pendidikan khusus Profesi Konsultan hukum Pasar Modal dan Pendidikan khusus pengacara pengadaan barang dan jasa dan memperoleh gelar Certifikat Procurement Lawyer serta Pendidkan Mediator dan memperoleh Sertifikat Mediator dari lembaga pendidikan IICT yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung RI serta didukung oleh latar belakang pendidikan singkat lainnya serta seminar-seminar hukum  baik yang bersifat lokal maupun Nasional. Sebelum membuka kantor Hukum berpraktek pada Kantor Hukum/Law Office Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H & Associate dan  Nahak de Yong & Partners Advokat, Konsultan Hukum & Mediator.

Selain berprofesi sebagai Pengacara/ Advokat Penasihat Hukum. BENNY HARIYONO,  S.H.,M.H.CPL di percaya sebagai Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali untuk mengampuh mata kuliah, Hukum Dagang, Hukum Perbankan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Jaminan dan perjanjian Kredit, Tindak Pidana Narkotika & Psikotropika, Perancangan Kontrak, Hukum Perkawinan dan waris serta Hukum Pidana. Selain itu pula di percaya aktif menduduki posisi Riset pada Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Mahendradatta Bali. Tugas keseharian yaitu menjadi Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpuan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Denpasar.

Pengalaman lainnya saat ini ia di percaya sebagai Kepala Devisi Hukum dan Pengaduan pada Lembaga Perlindungan Konsumen Bali (LPK Bali) yang merupakan bagian dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN ) di Jakarta. Jabatan Organisasi Profesi Hukum adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Bali Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) & Ketua CHAPTER BALI Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI). Selain itu pula menjadi Kepala Humas Asosiasi mediator bali sebagai organisasi tempat bernaungnya para mediator untuk menyelsaikan perkara secara alternative melalui ADR  dan Ketua Devisi Litigasi dari Asosiasi Pengadaan Indonesia cabang. Selain di bidang profesi hukum Aktifitas politik juga dikerjakan dengan menjadi Ketua bidang Advokasi dan Hukum Kordinator Daerah (KORDA) JOKOWI CENTER. Dan Anggota Dewan Pakar Hukum & HAM Dewan Pimpinan Wilayah Partai solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali.

Dari berbagai pengalaman tersebut, Benny memiliki motivasi yang kuat unntuk menjadi wakil rakyat yaitu menjadi pelayan buat rakyat dan bukan menjadi bos besar. Pihaknya telah mendaftarkan diri melalui PSI dan akan menjadi Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi dari dapil Denpasar. “Mari bersama membangun Negeri jangan hanya menjadi penikmat tapi jadilah pembangkit untuk Indonesia yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat.” tutupnya.

Sementara itu Ketua DPW PSI Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto saat serah terima berkas pendaftaran menyatakan sangat mengapresiasi Benny yang ingin bergerak melalui dunia politik dan menjadi calon anggota legislatif melalui PSI. Adi berharap semakin banyak anak muda yang ikut berjuang di legislatif, untuk itu pihaknya masih terus mengjak dan mencari orang-orang baik yang mau berjuang melalui PSI. “Minat anak muda terhadap politik saya rasa masih rendah, namun kami tidak akan lelah untuk mengajak anak muda bergerak untuk menjadi anggota PSI dan Caleg PSI. Maka dari itu kami masih membuka peluang bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan diri sebagai caleg khususnya di Bali. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di Kantor DPW PSI Bali, Jalan Kusuma Bangsa 1 no 11 dan kami tunggu hingga akhir April 2018,” papar Adi Susanto. (humas-psi/bpn)

Rai Mantra: Revitalisasi Sungai Penting untuk Pelestarian Lingkungan

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Calon Gubernur Bali dari Koalisi Rakyat Bali (KRB) Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menjelaskan kepada awak media soal upaya yang dilakukan selama memimpin Kota Denpasar yakni merevitalisasi beberapa aliran sungai yang mengaliri Kota Denpasar. Menurutnya, program reviltalisasi sungai itu hanyalah merupakan instrumen saja.

“Program revitalisasi sungai itu hanya merupakan instrumen dan bukan tujuan itu sendiri. Sementara tujuan yang harus dicapai adalah pelestarian lingkungan yang harus tetap terjaga dan akan bermuara pada pendidikan ekologis dari masyarakatnya,” ujar Rai Mantra di Denpasar, Kamis (15/3/2018).

Menurutnya, pendidikan ekologis itu berhubungan erat dengan manusian sebagai subjek pembangunan. “Selama ini kita dijuluki sebagai orang yang kotor, sering membuang sampah ke sungai sehingga air sungai tercemar. Image ini harus diubah bahwa peradaban dan budaya kita bukanlah orang yang tidak bisa menjaga kebersihan, membuang sampah ke sungai,” ujarnya. Manusia sebagai subjek pembangunan harus menerima manfaatnya dari setiap pembangunan yang ada. “Inilah sesungguhnya tujuan dari program revitalisasi sungai di Denpasar,” ujar Calon Gubernur Bali nomor urut 2 ini.

Beberapa contoh yakni Tukad Bindu, Tukad Badung. Saat ini kedua sungai tersebut sudah menjadi tempat rekreasi, sport, dan kuliner. “Kita harus memanfaatkan tempat yang sebelumnya kotor dan tidak berguna menjadi berguna. Dari yang tidak bernilai menjadi bernilai. Inilah sesungguhnya esensi dari pembangunan itu sendiri,” tambahnya.

Upaya ini memang tidak mudah karena memerlukan pemberdayaan yang besar, pembiyaan yang besar, dengan proses yang panjang dan melelahkan. Proses edukasi itu harus dilalui dengan susah payah.

“Bila masyarakatnya teredukasi dengan baik, peradaban terbangun dengan baik, memiliki kesadaran yang tinggi maka pemerintah akan lebih terbantu, kualitas hidup akan semakin baik, kesejahteraan akan meningkat, perekonomian bertumbuh,” ujarnya.

Kondisi ini akan berhubungan indeks kebahagian manusia di Bali. Revitalisasi sungai ini bisa dilakukan di seluruh Bali. Tentu saja harus diperhatikan kebutuhan, sumber daya dan potensi di kabupaten masing-masing. (ga/bpn)

Demer: Rai Mantra Punya “Bibit, Bebet dan Bobot”

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Masyarakat kini semakin maju dan cerdas. Karena itu dalam menyalurkan aspirasinya mereka tak bisa dipaksa apalagi disuruh-suruh. Terlebih pemilih milenial yang rata-rata memiliki wawasan luas terhadap pemimpin yang menjadi idolanya. “Mereka setidaknya punya tiga dasar pertimbangan yakni santun, berkarakter jujur serta cerdas. Kalau dulu istilahnya punya bibit, bebed dan bobot,” ujar Anggota DPR RI Gede Sumarjaya Linggih yang kerap disapa Demer saat ditemui di sela-sela Konser Musik “Salam Dua Jari” di lapangan Astina Gianyar, Minggu (11/3/2018) malam.

Demer melihat kemasan acara gelaran musik yang melibatkan para musisi Bali dan masyarakat sebagai cara-cara santun dalam menyampaikan dan menyerap aspirasi masyarakat. “Saya tidak melihat adanya pengerahan massa di lapangan. Justru mereka datang karena hati nurani. Apalagi hal yang disampaikan juga bersifat edukatif,” jelas tokoh Golkar asal Buleleng ini.

Melalui konser seni musik ini juga bisa dijadikan ajang pemberian pandangan yang luas pada masyarakat.Terlebih masyarakat Bali terkenal dengan seni dan budayanya yang kental. “Inilah cara cara kampanye masa depan yang patut ditumbuhkan di masyarakat karena memberi dampak positif bagi pembelajaran berdemokrasi yang baik ke depannya,” ujarnya.(ga/bpn)

Masyarakat Gelgel Siap Menangkan Koster-Ace dan BAGIA

BALIPORTALNEWS.COM, KLUNGKUNG – Pasangan Calon  (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardana Sukawati (Koster-Ace) serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Bagus Oka–I Ketut Mandia (BAGIA) terus memanen dukungan dari masyarakat Kabupaten Klungkung.

Kali ini dukungan datang dari komponen masyarkat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang mendeklarasikan diri siap memenangkan Koster-Ace dan BAGIA pada Pilkada Serentak 2018, Sabtu (9/3/2018) di Banjar Jeroagung Klod, Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung.

Hadir ikut mendampingi dalam acara simakrama yang dihadiri ratusan warga tersebut, Sekretaris Alit Kusuma Kelakan, Ketua Tim Pemenanhan Koster-Ace dan BAGIA Kabupatan Klungkung AA Gede Anom, perwakilan partai pengusung yakni Hanura, PAN, PPP, PKB dan PKPI serta tokoh masyarakat setempat.

Calon Gubernur (Cagub) Wayan Koster mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Klungkung. Selanjutkan ia memaparkan visi misi dan program kerja unggulan Koster-Ace. Di antaranya pendidikan gratis,  pelestarian adat budaya berbasis banjar serta pendidikan gratis.

“Nantinya program kesehatan gratis akan dilaksanakan secara online, pelayanan dan tanggungan penyakitnya akan lebih disempurnakan lagi dari  program JKBM. Dan untuk para sulinggih dan pemangku akan ada jaminan secara khusus, ” jelasnya.

Sementara BAGIA mengungkapkan bahwa pola Satu Jalur akan mampu mempercepat pembangunan di Gumi Serobotan sehingga mampu mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain di Bali.

Membuktikan komitmennya dalam melestarikan adat budaya Bali, Koster -Ace akan mengembalikan peran institusi banjar secara tradisional yang sejak dahulu berperan sebagai pusat pengembangan serta pelesatarian adat budaya Bali. Lantas caranya?

Calon Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmennya bahwa setelah terpilih sebagai gubernur Bali periode 2018-2023, pihaknya tak hanya akan melaksanakan program pembenahan bale banjar secara fisik. Namun juga kembali menghidupkan kegiatan berkesenian, adat serta budaya masyarakat dengan  berbasis banjar.

“Setelah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004, tiap tahun saya membantu pembangunan sekitar 30-an bale banjar dan wantilan di seluruh Bali. Mungkin jumlahnua sudah ada sekitar 300-an. Termasuk juga seperangkat alat gamelan. Nanti astungkara terpilih, tiyang akan lanjutkan lagi dengan kelengkapan lainya untuk menunjang segala aktivits  di banjar,” ungkapnya.

Tujuannya menurut dia, adalah untuk melestarikan seni, adat dan budaya Bali sehingga tetap lestari, bahkan makin berkembang. “Khususnya agar generasi muda kita tetap melakoni kehidupan berkesenian, adat serta budaya Bali. Namun harus ada sarana dan prasaranan sebagai fasilitas penunjangnya. Nah, ini yang bantu adalah pemerintah,” katanya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya akan mengangkat tenaga kontrak yang berasal dari lingkungan banjar setempat. Para tenaga kontrak ini nantinya bertugas untuk melatih serta mengajarkan warga berbagai kegiatan yang terkait seni dan budaya Bali. “Nanti kita siapkan semuanya. Tenaga pelatih, alat-alatnya seperti gamelan termasuk juga kustum bila perlu kta juga siapkan. Anggarannya dari APBD Provinsi. Sudah saya hitung itu semua,” terangnya.

Dengan begitu, ia berharap agar aktivitas berkesenian juga kegiatan budaya di masyarakat akan lebih hidup dan semarak kembali dari sebelumnya. “Kami berharap sekeha santhi, sekeha gong dan sekehe keseniannya lainnya bisa lebih hidup dan semarak lagi. Semuanya yang dibutuhkan akan kita siapkan,” tegasnya.

Bila hal itu terealisasi, pihaknya berkeyakinan kehidupan seni, adat, budaya Bali, tak hanya lestari namun makin semarak dan berkembang. “Iya bagaimana lestari dan berkembang kalau tidak difasilitasi. Itu sudah menjadi kewajiban, dan sekaligus bukti keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian adat dan budaya kita,” pungkasnya. (r/bpn)