Prof. Nandang Alamsah Deliarnoor, “Forum Privilegiatum pada Hukum Pemerintahan di Indonesia Harus Segera Dibuat”

BALIPORTALNEWS.COM – Eksistensi Forum Privilegiatum—hak khusus pejabat tinggi untuk diadili pada pengadilan khusus—pada hukum pemerintahan di Indonesia menjadi conditio sine qua non atau tidak terelakkan dalam menghadapi beratnya penanganan kasus korupsi,  dan sebagai sarana pertanggungjawaban negara in casu para pejabat negara. Dengan demikian, diharapkan konsep pemerintahan bersih akan tercapai.

Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum saat membacakan orasi ilmiah berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis (8/2/2018) siang. Orasi ilmiah tersebut berjudul “Forum Privilegiatum dalam Hukum Pemerintahan”.

Prof. Nandang menjelaskan bahwa Forum Privilegiatum adalah suatu sistem peradilan, baik itu dari segi penyelenggaraan peradilan maupun sebagai proses mengadili. Ia menggagas adanya Forum Privilegiatum dalam Hukum Tata Pemerintahan diantaranya untuk memeriksa pejabat negara apakah telah melanggar hukum tata pemerintahan atau hukum lain, baik pidana maupun perdata.

Lebih lanjut Prof. Nandang menyampaikan bahwa lembaga praperadilan saat ini dijadikan “pelarian” bagi para pejabat negara untuk memperoleh kepastian hukum secara cepat apakah dia bersalah atau tidak walaupun berdasarkan kewenangan baik secara atribusi dan derivasi praperadilan tidak memiliki kewenangan itu.

“Oleh karena itu Forum Privilegiatum yang khusus untuk mengadili para pejabat negara ini harus segera dibuat agar jelas legalitasnya dan tidak menjadi polemik serta perdebatan akademik lagi,” ujar Prof. Nandang.

Urgensi dan eksistensi Forum Privilegiatum ini juga untuk menjawab keterkaitan isu korupsi, yang seringkali menjadi jebakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi ketika menghadapi masalah yang harus direspons secara cepat (extra ordinary).

“Akibatnya, timbul ketakutan untuk mengambil keputusan atas persoalan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Sebab, di kemudian hari mereka bisa dipermasalahkan dan dituduh melakukan korupsi yang dikarenakan arti dari korupsi bisa menimbulkan multi tafsir terhadap tindakan diskresi yang dilakukan pejabat publik,” ujar Prof. Nandang.

Extra Ordinary Discretion (EOD) belum diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Menurut Prof. Nandang, prosedur bisa dikesampingkan asalkan tetap dalam kerangka kewenangan pejabat yang bersangkutan dan substansinya tidak ada penyalahgunaan wewenang serta substansinya  bermanfaat bagi orang banyak.

“Untuk mengujinya apakah EOD ini melenceng dilakukan secara Forum Privilegiatum di Mahkamah Agung. Untuk mengakomodir gagasan ini bisa merevisi UUAP atau UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada MA mengadili untuk yang pertama dan terakhir pejabat negara karena dianggap telah penyalahgunakan wewenang, baik baik onrechtmatige overheidsdaad maupun detournement de papour/wilekeu,” ujar Prof. Nandang. (humas-unpad/bpn)

Prof. Arief Anshory Yusuf, “Selain Masalah Sosial, Indonesia Hadapi Tantangan Besar dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan”

BALIPORTALNEWS.COM – Tidak banyak yang menyadari bahwa keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Sayangnya, keseimbangan tersebut nampaknya belum dapat sepenuhnya terwujudkan setelah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka.

Demikian disampaikan Prof. Arief Anshory Yusuf, S.E, M.Sc., Ph.D, saat membacakan orasi ilmiah berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Lingkungan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (9/02). Pada kesempatan tersebut, orasi ilmiah dibacakan Prof. Arief dengan judul “Trade off Antara Pertumbuhan, Keadilan, dan Lingkungan: Mitos atau Realitas?”.

Diungkapkan Prof. Arief, selain masalah sosial seperti ketimpangan dan kemiskinan, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara  yang sangat rentan dengan bencana terkait perubahan iklim.

“Adanya konflik antara agenda pertumbuhan ekonomi, keadilan ekonomi, dan lingkungan sering diartikan sebagai sesuatu yang alamiah. Sehingga, trade-off antara ketiganya sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari,” ujar Prof. Arief.

Lebih lanjut Prof. Arief menjelaskan bahwa green economy sering didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang selain mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial juga bisa mengurangi kerusakan alam dan lingkungan. Paradigma ini dapat menjadi anti-tesis dari trade-off antara pertumbuhan dan lingkungan.

Dijelaskan pria kelahiran Bandung, 19 Oktober 1972 ini, pertumbuhan inklusif dapat menghilangkan trade-off antara pertumbuhan dan ketimpangan, dan green economy dapat menghilangkan trade-off antara pertumbuhan dan lingkungan.

“Pertumbuhan inklusif dan green economy tidak bisa terjadi dengan sendirinya karena sistem ekonomi pasar yang kita anut, buta dengan keadilan dan eksternalitas lingkungan. Ketimpangan dan kerusakan alam bukan bagian dari hitung-hitungan untung rugi para pelaku ekonomi. Oleh karena itu peran negara sangat diperlukan untuk melakukan koreksi-koreksi. Dalam keadilan ekonomi, misalnya, melalui pemerataan kesempatan dalam konteks pengembangan human capital terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial,” papar Prof. Arief.

Dalam konteks pengelolaan SDA dan lingkungan, lanjut Prof. Arief, setidaknya diperlukan dua hal dimana pemerintah berperan penting. Pertama, adalah optimalisasi pengelolaan hasil SDA agar manfaatnya masih dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Kedua, adalah bagaimana jasa-jasa ekosistem bukan hanya dapat dikenali oleh pelaku ekonomi, tetapi menjadi bagian terpisahkan dari keputusan-keputusan ekonomi mereka. Pemerintah dapat berperan untuk membantu internalisasi eksternalitas lingkungan melalui berbagai instrumen kebijakan.

Trade-off antara pertumbuhan, keadilan dan lingkungan bukanlah sesuatu yang alamiah dan tak bisa dihindari. Trade-off itu hanya menjadi realitas kalau itu satu-satunya pilihan. Padahal, pilihan-pilihan lain dalam mengelola pembangunan tersedia. Kita hanya perlu membuka diri terhadap paradigma-paradigma baru, berpikir dan bekerja sedikit lebih keras, dan bersinergi. Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kalau kita percaya itu, trade-off antara pertumbuhan, keadilan, dan lingkungan hanyalah mitos. Pembangunan berkelanjutan adalah realitas,” tutur Prof. Arief. (humas-unpad/bpn)

Unpad Buka Penerimaan Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan PSDKU Lewat Jalur SNMPTN dan SBMPTN

BALIPORTALNEWS.COM – Jelang masa penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2018/2019, Universitas Padjadjaran menerima mahasiswa baru program Sarjana melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sementara untuk program Sarjana Terapan dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) penerimaan dilakukan melalui jalur SBMPTN.

Hal tersebut disampaikan Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad saat menggelar jumpa pers di ruang Executive Lounge, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis (8/2/2018) sore. Dalam jumpa pers tersebut, turut hadir Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Arry Bainus, M.A., Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik Aulia Iskandarsyah, PhD., dan Kepala Kantor Komunikasi Publik Ade Kadarisman, M.T.

Untuk tahun ini, persentase alokasi daya tampung kedua jalur sebesar 30% untuk SNMPTN dan 70% untuk SBMPTN. Jika dinominalkan, Unpad menerima 2.292 mahasiswa baru dari jalur SNMPTN dan 4.433 mahasiswa dari jalur SBMPTN.

Rektor menjelaskan, sebanyak 51 program studi dibuka untuk pendaftaran SNMPTN. Sementara di jalur SBMPTN, dibuka pendaftaran untuk 59 program studi. Delapan program studi tambahan di SBMPTN merupakan program studi Sarjana Terapan/Diploma-IV serta dua program studi baru yang akan dibuka tahun ini, yaitu Bisnis Digital dan Aktuaria.

Berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya, dimana Unpad membuka jalur seleksi mandiri untuk program Sarjana Terapan dan PSDKU, maka tahun ini tidak ada seleksi mandiri untuk dua program tersebut. Seleksi seluruhnya dilakukan melalui jalur SBMPTN.

Adapun untuk mekanisme pendaftaran program studi PSDKU Pangandaran dan Garut, peserta tinggal mendaftar ke program studi Sarjana regulernya. Misalnya, ketika ingin mendaftar di program studi Peternakan di PSDKU Pangandaran, peserta tingga memiliki program studi Peternakan Unpad. Selanjutnya, akan keluar opsi pendaftaran untuk Peternakan reguler maupun Peternakan PSDKU.

“Begitu pula dengan Keperawatan, dimana prodinya dibuka di Jatinangor, Pangandaran, dan Garut. Nanti ada tiga (opsi) pendaftaran,” kata Rektor.

Bebaskan Biaya Pendidikan Dokter

Unpad kembali berkomitmen untuk menggratiskan biaya program Sarjana Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis. Program bebas biaya yang telah memasuki tahun ketiga ini dilakukan dalam rangka pemenuhan tenaga dokter dan dokter spesialis di daerah.

“Kalau mau sekolah dokter di Unpad, harus siap ditempatkan di daerah yang membutuhkan. Dalam hal ini Unpad memberikan penghargaan dengan tidak perlu membayar uang kuliah,” ujar Rektor. (humas-unpad/bpn)

Merespons Kebutuhan Global, Unpad Buka Program Studi Bisnis Digital dan Aktuaria

BALIPORTALNEWS.COM –  Pada tahun akademik 2018/2019 mendatang, Universitas Padjadjaran akan membuka dua program studi (prodi) baru pada jenjang Sarjana, yaitu Bisnis Digital pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Dua prodi ini dibuka untuk menjawab tantangan menghadapi perubahan global saat ini. Sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo dalam Dies Natalis ke-60 Unpad, disebutkan bahwa perguruan tinggi, termasuk Unpad, didorong untuk membuka program studi yang tidak konservatif.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat menggelar jumpa pers dengan para wartawan, Kamis (8/2/2018) sore mengatakan, dibukanya prodi Bisnis Digital dan Aktuaria juga merupakan respons kebutuhan global terkait tantangan revolusi industri ke-4.

“Ini merespons kebutuhan global ‘zaman now’,” ujar Rektor.

Prodi Bisnis Digital memiliki kekuatan pada pembelajaran bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Prodi ini dikembangkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang penguasaan start up digital, market place, big data, hingga artificial intelligence.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, bagi Unpad, pengembangan prodi ini dilakukan sebagai implementasi teknologi digital perguruan tinggi.

Para pengajar disiapkan tidak hanya dari FEB, tetapi juga lintas sektor keilmuan, seperti dari Fakultas Hukum terkait bidang implementasi Undang-undang ITE, Fakultas Ilmu Komunikasi, hingga dari prodi Teknik Informatika. Unpad juga akan memperluas kerja sama dengan praktisi bisnis yang sudah bergerak di bidang bisnis digital.

Untuk tahun akademik 2018/2019, prodi bisnis digital pertama di Indonesia ini dibuka dengan daya tampung 40 mahasiswa. Pendaftaran untuk prodi ini dibuka melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Sementara untuk prodi Aktuaria, Rektor menjelaskan, prodi ini dibuka dalam rangka pemenuhan tenaga aktuaris di Indonesia. Tenaga ini dibutuhkan salah satunya untuk menghitung risiko dalam aktivitas bisnis, terutama di bidang asuransi.

“Tenaga Aktuaris belum banyak, padahal menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Aktuaris ini sangat dibutuhkan,” jelas Rektor.

Prodi Aktuaria dibuka dengan daya tampung 50 mahasiswa. Seperti prodi Bisnis Digital, pendaftaran prodi dibuka melalui jalur SBMPTN. (humas-unpad/bpn)

Prof. Yetti Herdiyati Sumantadireja, “Karies Gigi pada Balita di Indonesia Masih Tinggi”

BALIPORTALNEWS.COM – Karies gigi pada balita masih menjadi permasalahan dental tertinggi di Indonesia. Angka prevalensi karies pada anak balita di Indonesia berada di angka 90,05%. Badan Kesehatan Dunia (WHO) PBB juga menyebut, Indonesia memiliki prevalensi Early Childhood Caries (ECC) tertinggi pada anak usia 3-5 tahun.

Demikian disampaikan Guru Besar bidang Ilmu Kesehatan Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unpad Prof. Dr. Yetty Herdiyati  Sumantadiredja, drg., Sp.Ped(K), saat menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pelantikan dan pengukuhan sebagai guru besar oleh Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis (8/2/2018) pagi.

Orasi ilmiah yang dibacakan Prof. Yetti itu berjudul “Peranan Gen gtf B/C yang Mengekspresikan Enzim Glukosiltransferase Streptococcus Mutans pada ECC untuk Menuju Anak Indonesia Sehat”.

Prof. Yetty memaparkan, ECC atau karies gigi pada balita disebabkan empat faktor utama, yaitu gigi yang rentan, plak, substrat, dan waktu. Jika dikaitkan, penyebab karies ini didasarkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara daya tahan gigi dan faktor kariogenik, yaitu gigi yang kuat akan lebih tahan terhadap serangan karies dibandingkan gigi yang rentan.

ECC ini awalnya ditandai adanya gambaran titik putih (white spot) pada gigi insisif sulung rahang atas sepanjang margin gingiva atau bagian tepi gusi yang menyelimuti gigi. Gambaran ini terlihat pada usia satu tahun yang diikuti kerusakan pada inisisif lateral gigi.

Apabila gejala ini tidak diintervensi, menjelang usia dua tahun karies dalam berlanjut hingga merusak seluruh mahkota gigi insisif sentral rahang atas dan diikuti kerusakan pada molar satu rahang bawah. Jika masih tetap dibiarkan, pada usia tiga dan empat tahun, karies ini dapat berlanjut mengenai gigi molar kedua rahang bawah.

Puncaknya, ketika di usia lima tahun, seluruh gigi sulung, kecuali kaninus sulung, seluruhnya telah terkena karies.

“Penyebab ECC dikarakteristikkan adanya kolonisasi awal Streptococcus mutans dalam rongga mulut. Ini merupakan bakteri komensal dalam rongga mulut dan berperan penting dalam pembentukan karies,” jelas Prof. Yetty.

Lebih lanjut dijelaskan, Streptococcus mutans memiliki 4 enzim glukosiltransferase (GTF), yaitu GTF A hingga GTF D. Dari empat enzim tersebut, enzim GTF B dan GTF C yang dapat menyebabkan terbentuknya karies. Pengeluaran enzim GTF ini dikode oleh Gen gtf B dan gtf C yang mampu menghasilkan glukan tidak larut.

Penanganan ECC tidak bisa hanya melibatkan anak dan dokter gigi saja. Peran orang tua, pengasuh, dan pemerintah juga penting dilibatkan dalam penanganan tersebut. Sebab, pencegahan ECC mengutamakan pada promosi tingkah laku dalam merawat gigi, seperti menyikat gigi, keterjangkauan fluoride atau senyawa dalam pasta gigi yang berfungsi menyehatkan gigi, hingga kebiasaan pola makan sehat.

Guru besar yang lahir Bandung, 16 April 1953 tersebut mengatakan, orang tua perlu mendampingi anak dalam menyikat gigi. Penggunaan pasta gigi ber-fluoride minimal dua hari sekali dilakukan sesegera mungkin jika gigi sulung anak mengalami erupsi. Proses ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya ECC.

Selain itu, pencegahan ECC juga dilakukan melalui pendekatan pola makan anak. Prof. Yetti mengatakan, kontrol terhadap makanan yang dapat menyebabkan karies perlu dilakukan dari usia 12 bulan dan terus dijaga selama masa anak-anak. Orang tua juga perlu melatih bayi untuk menghentikan kebiasaan minum susu dalam botol antara usia 12 – 16 bulan, dan mulai membiasakan minum dari gelas. (humas-unpad/bpn)

CfDS UGM Masuk Daftar Nominasi WSIS Prize 2018

BALIPORTALNEWS.COM – Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL UGM masuk dalam daftar penerima nominasi World Summit on Information Society (WSIS) Prize 2018.

WSIS Prize 2018 merupakan anugerah tahunan yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU) yakni salah satu badan yang bernaung di bawah kendali PBB. Acara penganugerahan yang dilakukan sejak tahun 2012 ini bertujuan untuk mengapresiasi para individu, LSM, organisasi regional/nasional/internasional, badan swasta dan institusi pemerintahan yang telah berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat berbasis pendekatan pemanfaatan TIK untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDG) pada tahun 2030 kelak.

Pada kompetisi di tahun 2018 ini, CfDS bersama berhasil terpilih sebegai salah satu penerima nominasi WSIS Prize 2018 dalam 18 kategori  bersama dengan 16 inisiatif lainnya dari Indonesia.

“CfDS UGM masuk dalam penerima nominasi kategori 1 yaitu kategori “the role of government and all stakeholders”,” jelas Project Officer – Partnership and External Affairs CfDS,  Fahreza Daniswara, Kamis (8/2/2018) di UGM.

Membawa inisiatif berjudul “Knowledge Building toward Indonesian Digital Society”. Hal tersebut sejalan dengan misi CfDS sebagai pusat studi di UGM yang memiliki fokus utama untuk membangun masyarakat digital di Indonesia melalui berbagai macam kegiatan seperti penelitian, pelatihan, seminar serta acara publik.

Fahreza menyebutkan saat ini proses penganugerahan WSIS Prize 2018 tengah memasuki masa pemilihan secara terbuka bagi publik  yang dibuka hingga tanggal 18 Februari 2018. Oleh sebab itu, dia memohon dukungan dari masyarakat Indonesia dengan memilih CfDS meriah penghargaan WSIS Prise 2018. Pemberian vote dapat dilakukan dengan mengunjungi link bit.ly/voteforcfds.

“Kami mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dengan turut memberikan vote sekaligus memperbesar peluang CfDS UGM dan inisiasi lain dari Indonesia agar dapat mengharumkan nama Indonesia di penghargaan WSIS Prize 2018,” paparnya. (ika/humas-ugm/bpn)

Sekolah Vokasi UGM Kirim Mahasiswa ke Korea Selatan

BALIPORTALNEWS.COM – Sekolah Vokasi (SV) UGM mengirimkan 10 mahasiswanya untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di Korea Selatan.

Kesepuluh mahasiswa tersebut teridri dari 8 mahasiswa prodi D3 Bahasa Korea dan 2 mahasiswa prodi D3 Bahasa Inggris. Mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar di Gangneung Wonju National University, Kyungnam University, dan Kangwon University.

“Empat mahasiswa akan belajar di Gangneung Wonju National University, dua di Kyungnam University, dan empat di Kangwon University,” jelas Kepala prodi Bahasa Korea, Supriadianto, S.S., M.A., Kamis (8/2/2018)

Adi mengatakan dalam program pertukaran mahasiswa ini, kesepuluh mahasiswa SV UGM akan belajar antar 6 bulan hingga 1 tahun. Dalam program ini beberapa mahasiswa mendapatkan beasiswa secara penuh dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya hidup di Korea, tiket pesawat pp, dan asrama. Sementara beberapa lainnya hanya menerima bantuan biaya pendidikan saja.

“Melalui program pertukaran mahasiswa ini mereka juga bisa belajar budaya Korea dan juga ajang mengasah komunikasi, kepemimpinan dan membangun jejaring internasional,” jelas Adi.

Menurut rencana delegasi dari SV UGM dijadwalkan berangkat menuju Korea Selatan pada 28 Februari mendatang. Sebelumnya, mahasiswa telah dilepas secara langsung oleh Dekan SV UGM, Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D., didampingi Kepala Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya (DBSMB) Dr. Endang Soelistiyowati, M.Pd. , Kepala Program Studi Bahasa Korea Supriadianto, S.S, M.A., serta Manager KUI Andri Handayani, S.S., M.A pada 19 Januari 2017 lalu. (ika/humas-ugm/bpn)

Mahasiswa KKN UGM Beri Pelatihan Pengembangan Teh Bunga Krisan

BALIPORTALNEWS.COM – Mahasiswa KKN PPM UGM mendorong pemanfaatan  bunga krisan dan mawar yang banyak dibudidayakan petani di Desa Sidomulyo, Kota Batu, Malang menjadi produk teh yang bernilai ekonomis.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi pembuatan teh bunga krisan dan bunga mawar bagi Kelompok Tani Krisan Mulyo Joyo. Para mahasiswa yang tergabung dalam KKN PPM UGM JTM 16 memberikan penyuluhan terkait proses pembuatan dan pengolahan krisan dan mawar menjadi teh.

Tim KKN PPM UGM ini beranggotakan mahasiswa interdisipliner yaitu Jonathan Kent (Fakultas Teknik), Andini Nursetiani (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Reinaldo Salim (Fakultas Teknik, dan Tamara Adys (FISIPOL). Mereka menjalani KKN sejak tanggal 23 Desember 2017 hingga 9 Februari 2018 dengan dosen pembimbing lapangan Ganies Riza Aristya, S.Si., M.Sc.

Andini mengatakan dalam acara ini juga disampaikan pemaparan tentang pemilihan dan pemerikan bunga, proses pembuatan teh, pengembangan desain kemasan.

“Kita juga sampaikan analisis biaya pembuatan teh krisan dan teh mawar,”tuturnya, dalam rilis yang dikirim Kamis (8/2/2018).

Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi positif dari petani bunga di Sidomulyo. Mereka terlihat cukup antusias mengikuti sosialisasi tersebut dan berdiskusi terkait penegmbangan produk.

“Harapannya dari kegiatan ini, para petani dapat memanfaatkan potensi bunga krisan dan mawar menjadi produk olahan yang bernilai jual tinggi serta menjadi minuman khas Desa Sidomulyo,” pungkasnya. (ika/humas-ugm/bpn)

Sambut Hut Kota Denpasar Ke-230, Kwarcab Denpasar Gelar Seminar Pendidikan Karakter

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – -Menyambut HUT ke-230 Kota Denpasar yang jatuh pada tanggal 27 Februari sebagai kemeriyahan pelaksanaan Hut oleh seluruh masyarakat. Kalangan pendidikan juga ikut berperan seperti yang dilaksanakan Gerakan Pramuka Denpasar menggelar seminar kepramukaan pendidikan karakter, Rabu (7/2/2018) bertempat di Graha Sewaka Dharma Lumintang.  Seminar sehari ini diikuti 300 Pramuka Penegak dan Pandega yang menghadirkan pembicara Prof. Wayan Naba.

Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya yang dibacakan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Ketut Sudana mengatakan, Gerakan Pramuka merupakan bagian pendidikan nasional yang bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual dan fisiknya. Sehingga diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda, serta menanam semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara bagi kaum muda.

Mengingat dalam pramuka bukanlah materi atau isi pelajaran yang lebih dipentingkan melainkan melahirkan dan menumbuhkan sikap-sikap serta perbuatan-perbuatan yang baik akan  membentuk intelegensia, kekuatan jasmani dan karakter dari diri tersebut.

Dalam sambutannya Walikota Rai Mantra juga menitip pesan dan harapan kepada anak-anak Pramuka Penegak dan Pandega se Kota Denpasar supaya menjadikan Pendidikan Kepramukaan sebagai aktifitas yang menyenangkan dan menarik yang dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter diri individu. Sehingga adik-adik dapat menjadi pribadi yang tangguh bermanfaat bagi diri sendiri, bangsa dan negara.

Sementara Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Denpasar I.G.N Lanang Jelantik mengatakan, pendidikan kepramukaan itu sangat strategis dalam mengembangkan kompetensi  peserta didik termasuk pembinaan karakter. Melalui pendidikan kepramukaan khususnya seminar pendidikan karakter ini pihaknya akan metransfer nilai-nilai karakter yang memiliki makna secara moral. Agar dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dalam seminar ini pihaknya mendatangkan Tokoh Pendidikan Kota Denpasar Prof Wayan Naba. Dengan itu bentuk-bentuk kekerasan dan penyimpangan yang marak terjadi saat ini bisa diminimalisir.

Seperti yang ketahui di Kota-kota besar terjadi kejadian extra ekstrim, namun di Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota I.G.N Jaya Negara berserta jajarannya khususnya dibidang pendidikan dapat meminimalisasi kenakalan remajanya.

Hal tersebut bisa dilakukan karena Walikota bersama Wakil Walikota sangat memperhatikan  pendidikan kepramukaan mulai dari gerakan siaga, penegak dan pendega.  ‘’Dengan memperhatikan pendidikan Indek Pembangunan Manusia di Kota Denpasar mencapai 82,58%, ini merupakan terbaik di Bali dan melebihi nilai rata-rata pusat,’’ ujarnya.

Menurutnya yang menjadi indikator penilaian pencapaian IMP di nilai dari bidang pendidikan menyangkut dari, ketuntasan wajar, angka antisipasi murni, dan pestasi dari anak-anak Denpasar, ditambah  indikator di bidang kesehatan dan ekonomi.  (ayu/humas-dps/bpn)