Ganyang!!!, Iklan Lowongan Kerja Berbau SARA

BALIPORTALNEWS.COM – Ganyang!!!. Itulah kalimat perlawanan yang harus berkumandang ke pengusaha hotel di Bali yang melakukan tindakan sentimen identitas dengan membawa nama agama serta mengandung sikap diskriminasi terhadap golongan tertentu (SARA) yang kesekiankalinya muncul di Pulau Bali.

Pola penyebaran isu SARA tersebut kesekiankalinya dilakukan dengan menyebar iklan Lowongan Kerja yang menyertakan kalimat menerima karyawan Non Hindu, seperti yang dibuat oleh Management The Rich Prada Hotel Bali dalam situsnya menuliskan kalimat The Rich Prada Hotel Bali is a 5 star hotel located in Pecatu Graha Urgently we are hiring potential and high motivated candidat for position : Housekeeping Supervisor (Non Hindu) room attendant (Daily Worker) Requirement : 1. Good Command of English Both Written & Spoken, 2. Associate or Diploma Degree. 

Iklan lowongan kerja berbau SARA merupakan informasi yang benar-benar menganggu nilai kerukunan dan hal ini perlu di Ganyang. Sebab, informasi tersebut adalah salah satu upaya untuk memecahbelah antarsuku dan agama di Bali yang sudah akur berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga sekarang melalui nilai Bhinneka Tunggal Ika-nya.

Namun masalah ini kembali terulang lagi, seakan-akan mereka yang menebar SARA ini memamerkan kembali kekuatannya di Negara Pancasila. Walaupun ada yang mencoba mengoyahkan kerukunan bangsa Indonesia di Bali dengan menebar iklan lowongan kerja berbau SARA, namun sampai kapanpun Bali dan Indonesia akan bersatu merajut beragam suku dan agama yang telah dikagumi dunia internasional.

Diluar dari nilai kerukunan, iklan lowongan kerja dari Management The Rich Prada Hotel Bali yang berbau SARA itu telah melanggar peraturan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada BAB III, Pasal 5 yang telah mengamanatkan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan Pasal 6 yang menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Atas masalah ini, mungkin orang yang menyebarkan lowongan kerja SARA ini adalah orang yang tidak paham peraturan.

Kedepan, secara politik pemerintah harus memberikan ketegasan kepada perusahaan hotel yang melakukan diskriminasi terhadap tenaga kerja, lain dari pada itu Dinas terkait yang mengeluarkan perizinan terhadap perusahaan hotel harus rajin-rajin melakukan pengawasan untuk memastikan warga lokal Bali memperoleh pekerjaan di tanah Bali. Hal ini penting, karena persoalan kesejahteraan masyarakat selain menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggungjawab perusahaan hotel untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dengan menjalankan tanggungjawab sosialnya, tanpa menimbulkan kesenjangan sosial.

Disisi lain, dari timbulnya masalah tersebut ada sebuah pertanyaan besar, kenapa The Rich Prada Hotel Bali yang berdiri di tanah Bali sangat berani mencantumkan lowongan pekerjaan untuk mengaet karyawan Non Hindu. Apakah umat Hindu di Bali tidak bisa bekerja di hotel atau skill-nya yang kurang. Atau mungkin, Management The Rich Prada Hotel Bali ketakutan dengan adanya banyak libur yang dilakukan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu akibat aktivitas kebudayaan dan adat istiadatnya.

Kalaupun demikian hal ini perlu diluruskan bersama, karena sebagian besar generasi muda Bali yang beragama Hindu jangan diragukan lagi skill-nya untuk bekerja di hotel, dimana mereka sudah menempa ilmu pengetahuannya di perguruan tinggi negeri/swasta di Bali yang memiliki mata kuliah perhotelan atau pariwisata dengan harapan setelah kuliah bisa diterima di perhotelan untuk bekerja. Apalagi pariwisata di Bali sudah merupakan lokomotif pembangunan perekonomian masyarakat Bali, karena sebagian besar masyarakat Bali mengantungkan hidupnya kepada pariwisata termasuk perhotelan.

Kemudian, seandainya ada anggapan masyarakat Bali yang beragama Hindu itu banyak libur karena aktivitas kebudayaan dan adat istiadatnya, maka management hotel tersebut harus memahami Desa Kala Patra (Tempat, Waktu, dan Keadaan) Pulau Bali yang masyarakatnya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan budaya dan adat istiadat, hingga  mampu menjadi daya tarik wisatawan.(ptr/bpn)

Cerdas Menanggapi Hoax

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pesatnya kemajuan teknlogi informasi dalam penyampaian berita, membuat berita dengan mudah tersebar luas secara cepat. Hanya cukup hitungan detik sebuah informasi akan tersebar luas melampaui batasan samudra hingga negara. Ironinya, di negara kita pesatnya kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan tingginya budaya membaca.

Negara yang pluralisme dan rendahnya minat baca menyebabkan masyarakat kita mudah menjadi korban berita hoax. Oleh karenanya melembagakan budaya membaca salah satu alternatif bagi kita untuk menangkal berita-berita hoax. Karena dengan membaca akan melatih kemampuan sesorang untuk menganalisa sebuah berita.

Semakin banyak buku yang dibaca maka semakin berkembang pula kemampuannya dalam menganalisa sebuah berita. Tentunya kemampuan menganalisa yang baik menjadikan orang bijaksana menanggapi berita sehingga tidak mudah terprovokasi. Lebih dari itu membaca adalah salah satu dinding untuk mencegah kebodohan.

Mudahnya berita beredar di dunia maya terkadang dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertangung jawab dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh karenanya kita harus memiliki trik jitu untuk menganalisa kebenaran dari sebuah berita.

Dengan demikian PC KMHDI Denpasar merasa perlu untuk mengadakan diskusi publik tentang bagaimana kita sebagai generasi muda agar lebih bijak dalam menanggapi berita Hoax tersebut, Sebagai Realisasi dari kegiatan tersebut, Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2017 yang bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda, PC KMHDI Denpasar Mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Cerdas Menanggapi Hoax”.

Narasumber dari kegiatan tersebut ialah I Kadek Nurbawa, SE yang merupakan Demisioner KPID Provinsi Bali dan Made Iwan Darmawan adalah seorang penulis yang di moderatori oleh I Wayan Darmayasa Kabid Litbang PC KMHDI Denpasar.

Selain itu kedua narasumber itu merupakan alumni dari KMHDI. Peserta dari kegiatan tersebut berjumlah 15 orang yang berasal dari kader PD KMHDI Bali, PC KMHDI Denpasar dan PC KMHDI Badung.

Made Iwan Darmawan dalam penyampainya menenkankan agar kita selaku kader KMHDI harus bisa dan suka dengan kegiatan menulis karena secara tidak langsung disaat menulis kita akan banyak membaca untuk menambah wawasan.

Selain itu ketika bisa menulis keuntungan lainya adalah kita akan terlihat sama dihadapan siapapun, Kadek Nurbawa selaku narasumber juga menekankan bahwa bukanlah Hoax yang harus diperangi atau dihilangkan,  Kontrol Hoax pada diri sendiri, kita lah sebagai konsumen dari informasi itu harus lebih cerdas dalam menanggapi agar tidak menjadi korban berita Hoax tersebut.

Made Joniarta sebagai ketua panitia acara tersebut juga berharap demikian, berharap agar generasi muda khususnya kader KMHDI dapat lebih cerdas dalam menanggapi berita apapun yang belum tentu kejelasanya, Agar dapat bisa menyaring segala informasi yang masuk dan tidak menjadi korban dari berita Hoax. (humas-kmhdi.denpasar/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

Kebohongan Dibalik Istilah “Blocking Time” Oleh Lembaga Penyiaran

Oleh : I Nengah Muliarta, Praktisi Penyiaran Bali dan Konsultan Bali Broadcast Academia (BBA)

Istilah blocking time sudah umum bagi para pekerja penyiaran, baik di radio mapun televisi. Blocking time di lembaga penyiaran sering diidentikkan dengan pemberian penguasaan waktu siar (air time). Ada juga yang mendefinisikan sebagai bentuk pembelian air time lembaga penyiaran, baik TV atau radio oleh individu, kelompok, organisasi/ lembaga, maupun institusi.

Durasi blocking time yang secara umum ditawarkan oleh lembaga penyiaran antara 30 menit hingga 60 menit, walaupun terkadang ada yang lebih dari 60 menit. Dibalik implementasi blocking time penuh dengan kebohongan dan akal-akalan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, baik kepada publik maupun kepada pembeli air time.

Apabila mendefinisikan blocking time sebagai bentuk pembelian air time, maka sebagai sebuah media posisi lembaga penyiaran tidak memiliki independensi. Ketika waktu siar sudah dibeli dan dikuasai dalam waktu tertentu maka kendali ada pada pihak pembeli air time. Sehingga apapun isi siaran yang muncul menjadi hak penuh pembeli waktu siar.

Pada posisi seperti ini seharusnya lembaga penyiaran lebih berhati-hati menggunakan istilah blocking time dalam melakukan penawaran program kepada pengiklan. Penggunaan istilah blocking time oleh lembaga penyiaran juga dilakukan secara kucing-kucingan. Pada saat melakukan penawaran kepada pengiklan lembaga penyiaran menggunakan istilah blocking time, tetapi saat berhadapan atau disidak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPI) maka lembaga penyiaran menggunakan istilah kerjasama program. Mengingat sebagai lembaga regulator penyiaran KPI melarang praktek blocking time.

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada pasal 46 ayat (10) disebutkan “waktu siar lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan”. Jika bentuknya siaran iklan juga ada batasannya, seperti yang tertuang dalam pasal 46 ayat (3) poin a. Dimana disebutkan bahwa “siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, pribadi lain, atau kelompok lain”.

Batasan dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut harusnya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran sebelum menawarkan program kepada pengiklan dengan istilah blocking time.

Strategi penawaran program blocking time yang dilakukan oleh lembaga penyiaran juga cenderung kebablasan, pukul rata dan tak pandang bulu. Lembaga yang ditawari program harusnya lembaga komersial saja. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang memang memiliki target untuk menjual dan mempromosikan produk barang/jasa atau memang lembaga yang melakukan kegiatan demi mendapatkan keuntungan.

Kenyataanya di lapangan lembaga publik, lembaga sosial dan acara kegiatan sosial menjadi sasaran. Padahal lembaga penyiaran memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat untuk menyiarkan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nampaknya lembaga penyiaran perlu diingatkan kembali terhadap fungsi sosialnya sebagai konsekuensi menggunakan frekuensi publik.

Parahnya lagi, hingga kegiatan KPI dalam bentuk literasi media melalui lembaga penyiaran menjadi target blocking time oleh lembaga penyiaran. Padahal sepatutnya lembaga penyiaran membantu KPI dan bahkan  melakukan literasi media secara mandiri. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah lembaga penyiaran yang tidak mengetahui aturan atau memang hanya kejar setoran?

Istilah blocking time pada lembaga penyiaran pada dasarnya merupakan bentuk pembohongan kepada publik. Melalui proses permohonan lembaga penyiaran mengajukan untuk mendapatkan ijin pengelolaan frekuensi. Setelah ijin didapat lembaga penyiaran justru menjual hak waktu siar tersebut kepada pihak lain hanya demi mengejar pendapatan tinggi.

Padahal Undang-Undang Penyiaran mengamanatkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Blocking time memang tidak sepenuhnya salah bila memang merupakan iklan komersial/niaga. Namun perlu kembali diingat bahwa terdapat batasan jumlah waktu siar untuk siaran iklan. Pasal 46 ayat (8) Undang-Undang Penyiaran memberikan batasan bahwa “Waktu siar iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta paling banyak 20%, sedangkan untuk lembaga penyiaran public hanya 15 persen dari seluruh waktu siaran”. Persentase 20% dan 15% tersebut juga termasuk siaran iklan layanan masyarakat yang harus disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Dengan mengambil ilustrasi bentuk program blocking time yang umum berupa dialog dan pola siaran 18 jam maka dapat diketahui proporsi iklan pada sebuah lembaga penyiaran. Bila lembaga penyiaran bersiaran selama 18 jam maka waktu siar iklan yang dimiliki adalah 18 jam dikali 20 persen dan hasilnya 3,6 jam untuk siaran iklan termasuk iklan layanan masyarakat.

Kemudian besaran persentase untuk siaran iklan layanan masyarakat khusus untuk lembaga penyiaran swasta adalah 10 persen atau 0,36 jam. Sehingga waktu siar untuk iklan komersial bagi lembaga penyiaran hanya 3,24 jam. Jika sampai program blocking time secara akumulatif lebih dari 3 jam dalam sehari maka dapat dipastikan lembaga penyiaran melebihi kuota proporsi persentase iklan.

Bagi lembaga penyiaran yang persentase iklannya melebihi ketentuan yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi teguran tertulis hingga denda administratif.

Apabila dicermati lebih dalam, praktek blocking time juga merupakan bentuk pembohongan kepada pengiklan atau pihak yang membeli waktu siar. Sebagai contoh seorang pembeli waktu siar mengambil waktu blocking time satu jam. Dalam implementasinya dilapangan saat siaran waktu satu jam akan dipotong untuk menyiarkan promo program dan iklan lainnya, sehingga waktu siaran yang didapatkan pembeli waktu siar tidak penuh 1 jam.

Hasilnya dari waktu 1 jam yang telah di beli, paling hanya 45 menit yang efektif didapatkan oleh pengiklan atau pembeli waktu siar. Belum lagi kalau di lembaga penyiaran radio dalam terkadang dalam program diselipkan lagu sebagai jeda dan tentu akan mengurangi waktu siar yang sudah dibeli.

Bagaimana dari segi harga waktu siar? Apakah blocking time memberikan keuntungan pendapatan lebih bagi lembaga penyiaran atau justru membuat harga durasi waktu siar kian murah? Dengan menggunakan pendekatan perhitungan dapat dilakukan untuk mendapatkan jawabannya.

Sebagai sebuah pendekatan pada lembaga penyiaran radio yang pada proposal penawaran menetapkan harga iklan berdurasi 60 detik dengan harga Rp.150.000 hingga Rp. 500.000. Kemudian harga program blocking time yang berdurasi 1 jam ditawarkan dengan harga Rp. 3 juta hingga Rp. 5 juta.

Jika harga satu iklan berdurasi 60 detik adalah Rp.150.000, maka dalam satu jam lembaga penyiaran radio akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 9 juta. Artinya justru dengan blocking time lembaga penyiaran menjual murah waktu siar. Dampaknya merugikan lembaga penyiaran sendiri.

Blocking time dalam pengertian berbeda dapat juga dipandang sebagai memberi kesempatan atau keleluasaan kepada pihak pembeli waktu siar untuk melakukan apapun. Mengingat ketika waktu siar sudah dibeli, apapun boleh dilakukan oleh pembeli karena sudah menjadi hak penuh pembeli waktu siar. Pada posisi seperti ini sama artinya lembaga penyiaran sudah menjual harga dirinya termasuk independensi dan netralitasnya.

Mengingat apapun isi siaran atapun yang disiarkan oleh lembaga penyiaran merupakan tanggungjawab penuh lembaga penyiaran. Ketika terdapat pelanggaran dalam isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran maka yang diberikan sanksi oleh KPI adalah lembaga penyiaran dan buka pihak pengisi siaran.

Sudah saatnya lembaga penyiaran untuk menghentikan praktek blocking time dan menghentikan penggunaan istilah blocking time dalam penawaran sebuah program. Penggunaan istilah kerjasama program lebih sesuai dan realistis. Ketika formatnya kerjasama program maka lembaga penyiaran masih memiliki hak penuh untuk melakukan kendali terhadap isi siaran.

Memegang kendali untuk menjaga isi siaran agar sesuai dengan ketentuan penyiaran baik Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Prilaku Penyiaran (P3), Standar Program Siaran (SPS) hingga aturan terkait etika jurnalistik. Memang kelemahanya adalah lembaga penyiaran tidak dapat mematok atau menentukan harga karena bentuk kerjasama sehingga berat dan ringanya harus ditanggung bersama.***


Pantau terus baliportalnews.com di :

Kenakalan Remaja di Bali Makin Serius

Oleh : Putu Rumawan Salain, Pengamat Pendidikan

 

Maraknya pemberitaan terkait dengan kenakalan remaja akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan besar yang jawabannya perlu kecermatan dalam kasus demi kasus. Secara garis besar atau umum akan berdalih bahwa pendidikan merupakan arena membentuk kecerdasan dan kepribadian termasuk perilaku anak didik memiliki tanggung jawab utama. Kiranya pandangan tersebut tidaklah salah, namun harus diingat bahwa hamper 2/3 waktu mereka setiap hari berada diluar sekolah, bisa di rumah ataupun diluar rumah. Jika demikian adanya maka bibit nakal dapat saja terbentuk ketika waktunya berada di luar rumah, di rumah, ataupun di sekolah. Dengan catatan bahwa tidak ada satu manusiapun yang lahir di dunia untuk menjadi penjahat! Semuanya berharap menjadi manusia sempurna dengan seutuh-utuhnya “suputra”

Tekanan sekolah dari guru dan kawan-kawannya dapat saja merubah sikap dan mental mereka. Apakah menjadi pendiam, reaksioner, ataupun lainnya. Demikian pula kerasnya kehidupan dan penghidupan di rumah dapat saja mereka memperoleh tekanan dari orang tua maupun keluarganya. Bahkan mungkin saja diantara mereka ada yang tenaga dan pikirannya dibutuhkan oleh orang tuanya untuk menopang ekonomi keluarga. Kondisi tersebut dapat saja membentuk anak didik menjadi mandiri dan terkadang tidak mau mendengarkan nasehat atau pendapat orang lain.

Dua lokasi tersebut diatas masing-masing memiliki fasilitator, motivator, maupun inspirator yaitu yang di sekolah disebut guru “Guru Waktra” sedangkan guru yang di rumah disebut dengan Guru Rupaka “orang tua”. Diluar dua lokasi keberadaan siswa tersebut diatas, siswa juga berada di lingkungan mereka yang mengajarkan berbagai hal yang sulit di monitor. Bukankah  mereka sebagai makhluk sosial dalam bersosialisasinya bisa tanpa batas usia, tanpa mengenal profesi, maupun jenis kelaminnya.

Labilnya usia remaja menjadikannya  mereka mencari tokoh atau figur di luar rumah ataupun sekolah. Tumbuhnya geng motor dan lainnya adalah salah satu contoh yang sedang berlangsung kini. Keberanian para remaja berbuat melawan hukum atau merugikan orang lain tampaknya dapat dinyatakan bahwa mereka sudah pasti melupakan dua unsur Catur Guru lainnya yaitu Guru Swadyaya “sang pencipta” dan Guru Wisesa“pemerintah”. Guru  Swadyaya meletakkan tata nilai atas keyakinan dengan landasan hukum atau norma agama, sedangkan satunya lagi yaitu Guru Wisesa menuntun kita untuk melaksanakan  ketentuan yang ditetapkan oleh Negara. Melawan terhadap keyakinan maupun Negara masing-masing ada konsekuensinya.

Perubahan jaman yang demikian cepat melalui bantuan Informasi dan Teknologi (IT) menyebabkan manusia bebas berselancar  mendapatkan berbagai informasi melalui komputer yang statis maupun bergerak sampai dengan hand phone dengan tidak mengenal jarak dan waktu. Bahkan tidak jarang anak-anak usia sekolah mencari tahu tentang berbagai informasi yang tidak layak sesuai usianya.  Alat-alat tersebut bervariasi dari segi harga, dimensi,  dan kualitasnya, kita tinggal memilihnya sesuai dengan kemampuan. Bagi yang tidak mampu mereka cukup dengan mengunjungi warnet yang tanpa pengawas. 

Dunia maya ini memang mengasyikkan bahkan cenderung menyeret penggunanya menjadi individu yang egois, ketergantungan dan kecanduan serta waktunya banyak tersita untuk itu. Hampir disetiap ruang publik dijumpai orang dari berbagai usia memainkan gadgetnya. Maraknya dunia maya ini dipandang sebagai salah satu pemicu meningkatnya kenakalan remaja. Harus diakui bahwa teknologi maupun informasi bersama-sama atau sendiri-sendiri mempengaruhi dan mengubah sikap dan perilaku, padahal semua maklum bahwa ke dua hal tersebut memiliki manfaat yang sangat berguna. OLeh karenanya yang mampu membatasinya adalah diri sendiri, jangan biarkan anak-anak yang sedang tumbuh berguru secara otodidak menggunakan gadget. Dampingi dan berikan peralatan yang memadai sambil memberikan nasehat tentang yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan catatan. Memang sulit, tapi wajib dilakukan demi masa depan mereka yang penuh dengan tantangan dan perubahan.

Manusia pada era globalisasi ini cenderung didorong menjadi konsumtif karena belitan industri dan kaum kapitalis menyebabkan uang semakin dibutuhkan dalam kehidupan dan penghidupan. Setiap insan suka tidak suka, senang tidak senang dituntut untuk punya uang dengan berbagai cara untuk mempertahankan dan melangsungkan hidupnya. Hidup menjadi keras, mandiri, terukur yang selanjutnya akan mempengaruhi perilakunya. Ada yang sanggup menyesuaikan dirinya ada yang antara sanggup dan tidak, dan yang paling tidak beruntung adalah bagi yang tidak sanggup. Ketiga-tiganya memiliki resiko yang sama dalam hal terimbas berbagai pengaruh. Ketidak mampuan memperoleh kebutuhan mereka menimbulkan berbagai cara untuk memilikinya. Akibat kebutuhan bertalian dengan konsumerisme dengan pragmatisme dan prestise menjadikan orang melakukan hal-hal yang tidak rasional dan berlawanan dengan norma.

Oleh karenanya virus kenakalan pada remaja dapat saja terjadi oleh karena alasan-alasan yang sepele dan tidak masuk akal dan banyak diantaranya jiga disebabkan karena peniruan yang diperoleh dari melihat, mendengar dan mungkin juga melihat kejadian disekitarnya ataupun juga melalui film-film yang memuat kekerasan atau penyimpangan perilaku yang dapat dinikmati melalui TV, film, atau video yang dapat ditonton secara individual ataupun nobar (nonton bareng) di rumah atau diluar rumah. Usia remaja yang labil ditengarai sangat menyukai peniruan dan sayangnya peniruan tersebut tidak berlangsung melalui bimbingan yang benar.  

Dari berbagai deskripsi diatas, kenakalan remaja yang semakin serius di Bali perlu penanganan yang lebih serius dan holistik dan manusiawi. Catur Guru merupakan salah satu benteng yang perlu disosialisasikan di setiap insan pendidikan. Dampingi anak-anak disaat menikamati hiburan melalui siaran TV atau ketika mereka di dalam kamar sedang menggunakan computer ataupun dengan gadget. Sudah saatnya berkomonikasi dengan anak-anak kini disekati dengan memposisikan diri sebagai kawannya dan bukan dengan otoriter layaknya orang tua atau guru dengan anak atau muridnya.  Pemerintrah seharusnya tidak melakukan pembiaran dan menganggap masalah ini remeh karena muara dari segala kejahatan tersebut ujung-ujungnya dapat berlabuh di penggunaan narkoba dan miras. Pemerintah diharapkan hadir dan melakukan berbagai upaya kearah perbaikan moral dan akhlak serta memberikan contoh (bukan dikotori dengan korupsi dan lainnya).

Sudah saatnya mengembalikan dan meningkatkan peran konseling di setiap sekolah untuk memonitor gejala-gejala awal penyimpangan dari anak didik. Guru-guru konseling seharusnya berani dan jujur mengungkapakan persoalan yang dihadapi para siswa yang bermasalah. Dengan cara yang sama diharapkan pula orang tua siswa bekerjasama dengan guru konseling untuk mengawasi dan membinmbing putera-puterinya dan bukan dengan memusuhinya. Di dunia nyata yang semakin banyak menawarkan beragam produk yang instan dalam berbagai hal seharusnya dihadapi dengan mampu memilih dan membentengi dirinya dengan keteguhan dan prinsip yang baik dan benar. Benar menurut agama “Guru Swadyaya”  dan pemerintah “Guru Wisesa”  serta percaya dan menerapkan apa yang diberikan oleh guru sekolah “Guru Waktra” dan kedua orang tua “Guru Rupaka”. Dan…. Jangan pernah lupa bahwa dalam ranah kehidupan ini masih ada Tat Twam Asi dan Karma Phala. ***