Keluarga Jagaddhita Menyelamatkan Anak Sebagai Pelaku Atau Korban Kejahatan

Oleh : AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar

 

Keluarga yang bahagia (grha jagaddhita) merupakan bagian yang terpenting dalam keberadaan anak yang terlahir di dunia. Keberadaan anak yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga jagaddhita melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental,maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan  jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Upaya perlindungan tersebut dilakukan agar anak dapat terhindar  dari berbagai kejahatan  seperti kekerasan, pelecehan seksual, perbudakan dan perdagangan anak yang pada akhirnya akan mengancam kesejahteraan anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap anak harus bersifat integral/simultan baik secara yuridis/penal Maupun non yuridis/non penal. Yang dimaksud dengan upaya penal policy adalah upaya yang dilakukan dengan memperbaiki hukum yang telah ada jika belum memenuhi kepastian hukum sehingga dengan kepastian hukum tersebut akan membuat rasa keadilan dalam hukum itu sendiri, dapat pula dikatakan bahwa upaya penal policy lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan)sesudah kejahatan terjadi berupa perlindungan secara hukum pidana. Perdata, hukum adat bisa dimasukkan dalam awig-awig.  Sedangkan upaya non penal policy lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, dan upaya non policy ini merupakan upaya yang paling strategis karena lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan dalam hal ini dapat berupa perlindungan sosial, pendidikan, keluarga, kesehatan dan lingkungan.

Dari sisi kebijakan penal, untuk menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain semakin meningkatnya kejahata terhadap anak ditengah-tengah masyarakat. Data yang dapat di kutip dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia 5 tahun ini, tahun 2011 ada sebanyak 2178 kasus, di tahun 2012 ada kasus 3512, tahun 2013 sebanyak 4311 kasus, tahun 2014 mencapai 5066 kasus dan di tahun 2015 sudah mencapai 6006 kasus. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang tersebut mempertegas  tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku dengan tujuan menimbulkan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya perlindungan korban secara represif berupa ganti rugi yang dalam hal ini  hak restitusi.

Upaya non penal policy adalah yang paling strategis dalam meniadakan kejahatan apapun yang menyentuh anak adalah pada penguatan keberadaan keluarga jagaddhita. Anak yang terlahir dalam proses yang benar melalui penguatan  Keluarga jagaddhita merupakan tujuan dari sebuah perkawinan yang memiliki empat (4) tujuan utama  yakni Dharma, Artha, Kama, dan Praja akan melahirkan anak yang baik. Seorang laki-laki (purusa) dan seorang perempuan (pradhana) berjanji untuk hidup dalam ikatan lahir batin yang dilandasi oleh kesetiaan dan cinta kasih. Tujuan dari sebuah perkawinan menuju keluarga jagaddhita dilihat dari Dharma adalah suatu kebenaran yang diyakini oleh kedua pasangan hidup agar senantiasa hidup dalam suasana penuh kepastian, tidak menimbulkan konflik hidup, karena dalam hakekat Dharma adalah keoastian dan tertib hukum dalam kehidupan manusia. Apapun yang terjadi dalam proses kehidupan harus berdasarkan kebenaran. Agar menimbulkan suatu kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian. Tujuan dari perkawinan ke dua adalah kesejahteraan dalam ekonomi ( Artha) ini merupakan tujuan yang alamiah yang setiap manusia pasti mengginginkan hal ini. Karena kesejahteraan ekonomi bagian dari kebahagiaan manusia dari sisi materi (Artha) oleh sebab itu suami harus mempunyai penghasilan yang tetap untuk bisa menghidupi keluarganya. Pemenuhan kebutuhan secara materi harus juga berdasarkan kebenaran, agar di dalam pemenuhan kesejahteraan dalam ekonomi tidak menimbulkan masalah baru. Yang nanti akan bermuara pada penggunaan artha yang tidak benar menjadikan tujuan mensejahterakan menjadi menjerumuskan yang bersentuhan dengan perlawanan hukum. Selain kesejahteraan dalam ekonomi yang tidak kalah penting adalah Kama yakni  kebahagiaan yang bersifat psikologis, yang dalam hal ini perkawinan ini harus bisa memberikan kasih sayang, saling mencintai, rasa ingin memiliki, menimbulkan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman, rasa senang dan rasa bahagia. Sedangkan tujuan yang keempat adalah Praja yakni tujuan dari sebuah perkawinan adalam untuk melahirkan keturunan dan memelihara keturunannya agar menjadi anak yang baik (anak suputra) yang nantinya akan menjadi penerus dari keluarga dan nantinya akan menjadi penerus bangsa dan negara. Disinilah dalam kedudukan sebagai penerus bangsa, anak sangat membutuhkan perlindungan khusus selain perllindungan dari keluarga jagaddhita yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. 

Perlindungan khusus terhadap anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendaoatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, anak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas telah mengamanatkan sesuia pasal 28 B ayat (2) “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” berdasarkan dengan norma tersebut maka negara dipandang berkewajuiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. yang wajib berorientasi pada prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, konsekuaensi dari Negara kita telah meratifikasi KHA, yang meliputi :

  1. Non Diskriminasi, artinya semua memiliki hak dan perlakuan yang sama tanpa membedakan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa dan agama.
  2. Kepentingan yang terbaik untuk anak, artinya prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan untuk anak yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah.
  3. Hak Untuk Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, artinya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang harus dilindungi Negara/Pemerintah.
  4. Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.

Jika saja keluarga Jagaddhita menjadi tujuan dalam perkawinan bisa diyakini anak terlahir akan menjadi anak yang suputra. Karenanya upaya penal policy dan non penal policy harus sejalan dalam penerapan untuk menjadi anak penerus bangsa terhindar sebagai pelaku atau korban kriminal, kekerasan dan lain sebagainya. ***

 

Kebohongan Dibalik Istilah “Blocking Time” Oleh Lembaga Penyiaran

Oleh : I Nengah Muliarta, Praktisi Penyiaran Bali dan Konsultan Bali Broadcast Academia (BBA)

Istilah blocking time sudah umum bagi para pekerja penyiaran, baik di radio mapun televisi. Blocking time di lembaga penyiaran sering diidentikkan dengan pemberian penguasaan waktu siar (air time). Ada juga yang mendefinisikan sebagai bentuk pembelian air time lembaga penyiaran, baik TV atau radio oleh individu, kelompok, organisasi/ lembaga, maupun institusi.

Durasi blocking time yang secara umum ditawarkan oleh lembaga penyiaran antara 30 menit hingga 60 menit, walaupun terkadang ada yang lebih dari 60 menit. Dibalik implementasi blocking time penuh dengan kebohongan dan akal-akalan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, baik kepada publik maupun kepada pembeli air time.

Apabila mendefinisikan blocking time sebagai bentuk pembelian air time, maka sebagai sebuah media posisi lembaga penyiaran tidak memiliki independensi. Ketika waktu siar sudah dibeli dan dikuasai dalam waktu tertentu maka kendali ada pada pihak pembeli air time. Sehingga apapun isi siaran yang muncul menjadi hak penuh pembeli waktu siar.

Pada posisi seperti ini seharusnya lembaga penyiaran lebih berhati-hati menggunakan istilah blocking time dalam melakukan penawaran program kepada pengiklan. Penggunaan istilah blocking time oleh lembaga penyiaran juga dilakukan secara kucing-kucingan. Pada saat melakukan penawaran kepada pengiklan lembaga penyiaran menggunakan istilah blocking time, tetapi saat berhadapan atau disidak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPI) maka lembaga penyiaran menggunakan istilah kerjasama program. Mengingat sebagai lembaga regulator penyiaran KPI melarang praktek blocking time.

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada pasal 46 ayat (10) disebutkan “waktu siar lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan”. Jika bentuknya siaran iklan juga ada batasannya, seperti yang tertuang dalam pasal 46 ayat (3) poin a. Dimana disebutkan bahwa “siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, pribadi lain, atau kelompok lain”.

Batasan dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut harusnya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran sebelum menawarkan program kepada pengiklan dengan istilah blocking time.

Strategi penawaran program blocking time yang dilakukan oleh lembaga penyiaran juga cenderung kebablasan, pukul rata dan tak pandang bulu. Lembaga yang ditawari program harusnya lembaga komersial saja. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang memang memiliki target untuk menjual dan mempromosikan produk barang/jasa atau memang lembaga yang melakukan kegiatan demi mendapatkan keuntungan.

Kenyataanya di lapangan lembaga publik, lembaga sosial dan acara kegiatan sosial menjadi sasaran. Padahal lembaga penyiaran memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat untuk menyiarkan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nampaknya lembaga penyiaran perlu diingatkan kembali terhadap fungsi sosialnya sebagai konsekuensi menggunakan frekuensi publik.

Parahnya lagi, hingga kegiatan KPI dalam bentuk literasi media melalui lembaga penyiaran menjadi target blocking time oleh lembaga penyiaran. Padahal sepatutnya lembaga penyiaran membantu KPI dan bahkan  melakukan literasi media secara mandiri. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah lembaga penyiaran yang tidak mengetahui aturan atau memang hanya kejar setoran?

Istilah blocking time pada lembaga penyiaran pada dasarnya merupakan bentuk pembohongan kepada publik. Melalui proses permohonan lembaga penyiaran mengajukan untuk mendapatkan ijin pengelolaan frekuensi. Setelah ijin didapat lembaga penyiaran justru menjual hak waktu siar tersebut kepada pihak lain hanya demi mengejar pendapatan tinggi.

Padahal Undang-Undang Penyiaran mengamanatkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Blocking time memang tidak sepenuhnya salah bila memang merupakan iklan komersial/niaga. Namun perlu kembali diingat bahwa terdapat batasan jumlah waktu siar untuk siaran iklan. Pasal 46 ayat (8) Undang-Undang Penyiaran memberikan batasan bahwa “Waktu siar iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta paling banyak 20%, sedangkan untuk lembaga penyiaran public hanya 15 persen dari seluruh waktu siaran”. Persentase 20% dan 15% tersebut juga termasuk siaran iklan layanan masyarakat yang harus disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Dengan mengambil ilustrasi bentuk program blocking time yang umum berupa dialog dan pola siaran 18 jam maka dapat diketahui proporsi iklan pada sebuah lembaga penyiaran. Bila lembaga penyiaran bersiaran selama 18 jam maka waktu siar iklan yang dimiliki adalah 18 jam dikali 20 persen dan hasilnya 3,6 jam untuk siaran iklan termasuk iklan layanan masyarakat.

Kemudian besaran persentase untuk siaran iklan layanan masyarakat khusus untuk lembaga penyiaran swasta adalah 10 persen atau 0,36 jam. Sehingga waktu siar untuk iklan komersial bagi lembaga penyiaran hanya 3,24 jam. Jika sampai program blocking time secara akumulatif lebih dari 3 jam dalam sehari maka dapat dipastikan lembaga penyiaran melebihi kuota proporsi persentase iklan.

Bagi lembaga penyiaran yang persentase iklannya melebihi ketentuan yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi teguran tertulis hingga denda administratif.

Apabila dicermati lebih dalam, praktek blocking time juga merupakan bentuk pembohongan kepada pengiklan atau pihak yang membeli waktu siar. Sebagai contoh seorang pembeli waktu siar mengambil waktu blocking time satu jam. Dalam implementasinya dilapangan saat siaran waktu satu jam akan dipotong untuk menyiarkan promo program dan iklan lainnya, sehingga waktu siaran yang didapatkan pembeli waktu siar tidak penuh 1 jam.

Hasilnya dari waktu 1 jam yang telah di beli, paling hanya 45 menit yang efektif didapatkan oleh pengiklan atau pembeli waktu siar. Belum lagi kalau di lembaga penyiaran radio dalam terkadang dalam program diselipkan lagu sebagai jeda dan tentu akan mengurangi waktu siar yang sudah dibeli.

Bagaimana dari segi harga waktu siar? Apakah blocking time memberikan keuntungan pendapatan lebih bagi lembaga penyiaran atau justru membuat harga durasi waktu siar kian murah? Dengan menggunakan pendekatan perhitungan dapat dilakukan untuk mendapatkan jawabannya.

Sebagai sebuah pendekatan pada lembaga penyiaran radio yang pada proposal penawaran menetapkan harga iklan berdurasi 60 detik dengan harga Rp.150.000 hingga Rp. 500.000. Kemudian harga program blocking time yang berdurasi 1 jam ditawarkan dengan harga Rp. 3 juta hingga Rp. 5 juta.

Jika harga satu iklan berdurasi 60 detik adalah Rp.150.000, maka dalam satu jam lembaga penyiaran radio akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 9 juta. Artinya justru dengan blocking time lembaga penyiaran menjual murah waktu siar. Dampaknya merugikan lembaga penyiaran sendiri.

Blocking time dalam pengertian berbeda dapat juga dipandang sebagai memberi kesempatan atau keleluasaan kepada pihak pembeli waktu siar untuk melakukan apapun. Mengingat ketika waktu siar sudah dibeli, apapun boleh dilakukan oleh pembeli karena sudah menjadi hak penuh pembeli waktu siar. Pada posisi seperti ini sama artinya lembaga penyiaran sudah menjual harga dirinya termasuk independensi dan netralitasnya.

Mengingat apapun isi siaran atapun yang disiarkan oleh lembaga penyiaran merupakan tanggungjawab penuh lembaga penyiaran. Ketika terdapat pelanggaran dalam isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran maka yang diberikan sanksi oleh KPI adalah lembaga penyiaran dan buka pihak pengisi siaran.

Sudah saatnya lembaga penyiaran untuk menghentikan praktek blocking time dan menghentikan penggunaan istilah blocking time dalam penawaran sebuah program. Penggunaan istilah kerjasama program lebih sesuai dan realistis. Ketika formatnya kerjasama program maka lembaga penyiaran masih memiliki hak penuh untuk melakukan kendali terhadap isi siaran.

Memegang kendali untuk menjaga isi siaran agar sesuai dengan ketentuan penyiaran baik Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Prilaku Penyiaran (P3), Standar Program Siaran (SPS) hingga aturan terkait etika jurnalistik. Memang kelemahanya adalah lembaga penyiaran tidak dapat mematok atau menentukan harga karena bentuk kerjasama sehingga berat dan ringanya harus ditanggung bersama.***


Pantau terus baliportalnews.com di :

Ganyang!!!, Iklan Lowongan Kerja Berbau SARA

BALIPORTALNEWS.COM – Ganyang!!!. Itulah kalimat perlawanan yang harus berkumandang ke pengusaha hotel di Bali yang melakukan tindakan sentimen identitas dengan membawa nama agama serta mengandung sikap diskriminasi terhadap golongan tertentu (SARA) yang kesekiankalinya muncul di Pulau Bali.

Pola penyebaran isu SARA tersebut kesekiankalinya dilakukan dengan menyebar iklan Lowongan Kerja yang menyertakan kalimat menerima karyawan Non Hindu, seperti yang dibuat oleh Management The Rich Prada Hotel Bali dalam situsnya menuliskan kalimat The Rich Prada Hotel Bali is a 5 star hotel located in Pecatu Graha Urgently we are hiring potential and high motivated candidat for position : Housekeeping Supervisor (Non Hindu) room attendant (Daily Worker) Requirement : 1. Good Command of English Both Written & Spoken, 2. Associate or Diploma Degree. 

Iklan lowongan kerja berbau SARA merupakan informasi yang benar-benar menganggu nilai kerukunan dan hal ini perlu di Ganyang. Sebab, informasi tersebut adalah salah satu upaya untuk memecahbelah antarsuku dan agama di Bali yang sudah akur berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga sekarang melalui nilai Bhinneka Tunggal Ika-nya.

Namun masalah ini kembali terulang lagi, seakan-akan mereka yang menebar SARA ini memamerkan kembali kekuatannya di Negara Pancasila. Walaupun ada yang mencoba mengoyahkan kerukunan bangsa Indonesia di Bali dengan menebar iklan lowongan kerja berbau SARA, namun sampai kapanpun Bali dan Indonesia akan bersatu merajut beragam suku dan agama yang telah dikagumi dunia internasional.

Diluar dari nilai kerukunan, iklan lowongan kerja dari Management The Rich Prada Hotel Bali yang berbau SARA itu telah melanggar peraturan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada BAB III, Pasal 5 yang telah mengamanatkan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, dan Pasal 6 yang menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Atas masalah ini, mungkin orang yang menyebarkan lowongan kerja SARA ini adalah orang yang tidak paham peraturan.

Kedepan, secara politik pemerintah harus memberikan ketegasan kepada perusahaan hotel yang melakukan diskriminasi terhadap tenaga kerja, lain dari pada itu Dinas terkait yang mengeluarkan perizinan terhadap perusahaan hotel harus rajin-rajin melakukan pengawasan untuk memastikan warga lokal Bali memperoleh pekerjaan di tanah Bali. Hal ini penting, karena persoalan kesejahteraan masyarakat selain menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggungjawab perusahaan hotel untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dengan menjalankan tanggungjawab sosialnya, tanpa menimbulkan kesenjangan sosial.

Disisi lain, dari timbulnya masalah tersebut ada sebuah pertanyaan besar, kenapa The Rich Prada Hotel Bali yang berdiri di tanah Bali sangat berani mencantumkan lowongan pekerjaan untuk mengaet karyawan Non Hindu. Apakah umat Hindu di Bali tidak bisa bekerja di hotel atau skill-nya yang kurang. Atau mungkin, Management The Rich Prada Hotel Bali ketakutan dengan adanya banyak libur yang dilakukan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu akibat aktivitas kebudayaan dan adat istiadatnya.

Kalaupun demikian hal ini perlu diluruskan bersama, karena sebagian besar generasi muda Bali yang beragama Hindu jangan diragukan lagi skill-nya untuk bekerja di hotel, dimana mereka sudah menempa ilmu pengetahuannya di perguruan tinggi negeri/swasta di Bali yang memiliki mata kuliah perhotelan atau pariwisata dengan harapan setelah kuliah bisa diterima di perhotelan untuk bekerja. Apalagi pariwisata di Bali sudah merupakan lokomotif pembangunan perekonomian masyarakat Bali, karena sebagian besar masyarakat Bali mengantungkan hidupnya kepada pariwisata termasuk perhotelan.

Kemudian, seandainya ada anggapan masyarakat Bali yang beragama Hindu itu banyak libur karena aktivitas kebudayaan dan adat istiadatnya, maka management hotel tersebut harus memahami Desa Kala Patra (Tempat, Waktu, dan Keadaan) Pulau Bali yang masyarakatnya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan budaya dan adat istiadat, hingga  mampu menjadi daya tarik wisatawan.(ptr/bpn)