30 C
Denpasar
Sabtu, 20 Oktober 2018

Pemerintah Pusat Bangga Denpasar Sebagai Kota Pusaka Dunia

BALI-PORTAL-NEWS.COMKota Denpasar menjadi salah satu Kota di Indonesia yang masuk dalam jaringan Kota Pusaka Dunia yang memiliki Warisan Kota Pusaka. Pada Tahun ini Denpasar mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah pelaksanaan strategic meeting Organitation World Heritage City (OWHC) pada Agustus mendatang yang mendapatkan suport langsung Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Kemenko PMK)  RI.

Pada Rabu (27/7/2016) Kemenko PMK melalu Deputi Kebudayaan mengundang Pemkot Denpasar untuk dapat hadir di Jakarta dalam pembahasan persiapan strategic meeting OWHC. Pertemuan tersebut dihadiri Sekda Kota Denpasar A.A. Ngurah Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar didampingi Kadis Pariwisata Kota Denpasar Wayan Gunawan, Kabag Kerjasama Setda Kota Denpasar Dewa Made Ariawan dan Plt. Kadis Kebudayaan Ni Nyoman Sujati.

Rapat dipimpin Deputi Bidang Kebudayaan Kemenko PMK,  Haswan Yunaz diruang pertemuan Kemenko PMK di Jakarta yang juga dihadiri beberapa pejabat Kementerian serta tampak hadir Direktur Eksekutif Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Nanang Asfarinal yang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan pertemuan OWHC di Kota Denpasar.

“Ini menjadi kebanggaan kita bersama Denpasar masuk dalam jajaran OWHC, dengan kegiatan saat ini yang menjadikan Denpasar sebagai pusat pertemuan strategic meeting OWHC,” ujar Deputi Haswan Yunaz.

Lebih lanjut Yunaz juga mengapresiasi langkah Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Walikota I G.N. Jaya Negara beserta  jajaran serta masyarakat Denpasar yang telah berkomitmen dalam menjaga, melestarikan berbagai warisan pusaka yang ada di Kota Denpasar.

Masuknya Denpasar dalam jaringan Kota Pusaka Dunia setelah Kota Solo bukan langkah yang mudah, namun menjadi tantangan dalam berbagai program pelestarian tersebut. Terdapat 21 negara yang masuk dalam anggota komite warisan dunia diantaranya Indonesia, Republik Korea, Jamaika, Filipina dan Vietnam. Word Heritage Commite adalah salah satu lembaga yang bernaung dibawah UNESCO yang bertugas untuk mengadakan persidangan dalam rangka penilaian usulan warisan dunia. Ia juga menjelaskan adapun manfaat dari masuknya Kota Denpasar dalam jaringan Kota Pusaka dunia diantaranya meningkatkan citra Indonesia dimata Internasional, mendapatkan perhatian badan Internasional, dan meningkatkan promosi pariwisata. Hal ini tentunya juga menjadi salah satu program Sustainable Development Goals 2030 sebagai Variable target yakni peningkatan upaya melindungi dan menjaga warisan alam dan budaya dunia.

Disamping itu juga masuknya dalam jaringan Kota Pusaka Dunia menjadi salah satu kategori Pilar Kota Berkelanjutan 2015-2045 dengan mewujudkan kota layak yang aman dan nyaman, kota hijau dan kota cerdas. “Kami harapkan kota-kota di Indonesia yang telah masuk dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia dapat melakukan studi banding dan bertukar pikiran dengan Kota Denpasar terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan,” ujarnya.

Sementara Sekda Kota Denpasar A.A. Ngurah Rai Iswara mengatakan Pembahasan dan persiapan pertemuan OWHC Asian-Pasiffic yang diikuti 41 jaringan kota pusaka dari  9 negara yang akan di selenggarakan dari tanggal 7-10 Agustus mendatang di Hotel Bali Beach Sanur telah dilakukan.

Pembahasan pertemuan juga telah melibatkan Sekretariat Regional OWHC Asian-Pasiffic, Ja-Hyun Jang hadir langsung di Kota Denpasar serta bersepakat dalam beberapa pembahsan pertemuan nanti pada Strategic Meeting yang akan membahas keterlibatan generasi muda atau Youth Networking untuk dapat memahami akan pentingnya pusaka budaya yang dimilikinya.

Rai Iswara juga menjelaskan terdapat dua Kota di Indonesia yang masuk dalam jaringan Kota Pusaka Dunia yakni Denpasar dan Kota Solo, dengan masuknya dalam OWHC tersebut Denpasar telah siap melaksanakan pertemuan tingkat Internasional. Sehingga kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan seluruh masayarakat Kota Denpasar dalam mensukseskan pertemuan yersebut. “Tidak hanya sekedar dalam kesuksesan acara, namun diharapkan tuan rumah Kota Denpasar dapat memberikan manfaat dalam pelestarian Kota-kota Pusaka Dunia,” ujar Rai Iswara.

Sumber : Pur Humas Dps

Simakrama Gubernur Bulan Juli Digelar Di Wantilan DPRD Bali

BALI-PORTAL-NEWS.COMAgenda rutin Pemprov Bali Simakrama bersama Gubernur Made Mangku Pastika dengan masyarakat untuk bulan Juli akan digelar pada hari Sabtu (30/7/2016).

Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Humas Setda Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, pada siaran persnya di Denpasar, Selasa (26/7/2016). “Jadi bulan ini kita kembali mengelar simakrama untuk bulan Juli yang akan dilaksanakan di wantilan DPRD, di Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Niti Mandala Denpasar,” ujarnya.

Dewa Mahendra juga menambahkan jika tema simakrama pada bulan ini adalah ‘Tranparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Publik’. Birokrat asal Buleleng ini menjelaskan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mengajukan permasalahan dan aspirasi agar datang lebih pagi yaitu 08.00 WITA untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, karena Simakrama sendiri  baru akan dimulai pukul 09.00 WITA.

Lebih lanjut, dalam simakrama yang telah memasuki kali ke-81 ini, masyarakat bisa mengutarakan segala gagasan bahkan unek-uneknya langsung ke Gubernur Bali. “Bapak Gubernur akan hadir  didampingi oleh Wagub Ketut Sudikerta, Sekda Provinsi Bali Cok Ngurah Pemayun beserta kepala SKPD di lingkungan Pemprov Bali dan akan langsung  menanggapi masalah ataupun aspirasi para peserta,” imbuhnya.

Diharapkan pelaksanaan simakrama sendiri bisa menjadi bahan evaluasi atas kinerja Pemprov Bali  dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.  “Simakrama merupakan bentuk upaya transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Bali Mandara,” ucap Dewa Mahendra.

Sementara bagi  masyarakat yang tidak berkesempatan untuk hadir, simakrama juga dapat dipantau langsung melalui saluran Pro 1 RRI Denpasar 88,6 MHz atau menyaksikan langsung melalui live streaming di www.birohumas.baliprov.go.id pada jam yang sama.  Simakrama akan berlangsung sampai pukul 12.00 Wita yang kemudian ditutup dengan Tri Sandya dan makan siang bersama.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Cetak SDM Handal, Universitas Pertahanan Tawarkan Kerjasama ke Pemkot Denpasar.

BALI-PORTAL-NEWS.COM – Untuk medidik kader – kader dan meningkatkan kualitas SDM di bidang pertahanan yang akan dipersiapkan sebagai calon pemimpin handal dimasa yang akan datang diperlukan institusi yang mewadahi pendidikan di bidang pertahanan mendukung sistem pertahanan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut Universitas Pertahanan yang beralamat di Komplek IPSC Sentul Bogor melakukan menawarkan kerjasama dengan Pemkot Denpasar.

Hal ini disampaikan Rektor Universitas Pertahanan yang diwakili Letjen TNI I Wayan Midhio saat melakukan audiensi ke kantor Walikota Denpasar yang diterima langsung Wakil Walikota Denpasar, IGN Jayanegara didampingi Plt. Kadisdikpora Kota Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta beserta sejumlah SKPD dilingkungan Pemkot Denpasar, Rabu (27/7/2016).

Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI I Wayan Midhio, dalam perkenalannya mengatakan universitas yang dipimpinnya berada dibawah naungan Kementrian Pertahanan RI dan telah berdiri sejak 2009. Kami membuka diri kepada seluruh lapisan masyarakat, tak memandang latar belakang pendidikannya. Asalkan punya semangat belajar dan telah lulus S1 dengan IPK minimal 3,00. Sementara untuk TNI minimal pangkat Kapten/AKP dan khsusus Prodi Strategi Perang Semesta pendaftar minimal berpangkat Kolonel.

Adapun penerimaan mahasiswa baru di tiap tahun ajarannya dimulai periode bulan Februari hingga April dengan proses belajar mengajar akan berjalan setahun dengan proses penempuhan Tesis diambil selama 2 semester. Setelah selesai menempuh pendidikan akan diberikan sertifikat Madya Kader, Kader Intelektual selain juga Ijasah gelar S2.

“Universitas Pertahanan merupakan program beasiswa S2 (Scholarship Program) memiliki beberapa fakultas diantaranya Fakultas Strategi Pertahanan yang terdiri dari Prodi Strategi Perang Semesta, Prodi Peperangan Asimetris, Prodi Diplomasi Pertahanan, Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Prodi Strategi Pertahanan Darat, Prodi Strategi Pertahan Laut dan Prodi Strategi Pertahanan Udara. Fakultas Manajemen Pertahanan terdiri dari Prodi Manajemen Pertahanan, Prodi Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional dan Prodi Ekonomi Pertahanan dan yang terakhir Fakultas Keamanan Nasional dengan Prodi Kemananan Maritim, Prodi Ketahanan Energi dan Prodi Damai dan Resolusi Konflik. Tahun depan pun kami berencana membuka Prodi yang berkaitan dengan teknologi” ujar Wayan Midhio.

Lebih lanjut Wayan Midhio mengatakan dalam proses pembelajarannya, Universitas Pertahanan bekerjasama dengan beberapa pihak baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama luar negeri antara lain dengan Cranfield University UK, Nanyang University, RSIS (Rajaratman School of International Studies) dan US National Defence University (US NDU) sementara ada pula kerjasama dengan beberapa universitas nasional dan badan- badan seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan.

Wakil Walikota Denpasar, IGN Jayanegara menyambut positif kedatangan perwakilan Universitas Pertahanan. “Suatu kehormatan dan secara pribadi saya ucapkan terimakasih atas kedatangan Rektor Universitas Pertahanan. Pendidikan dibidang pertahanan sangat penting dalam menghadapi tantangan dimasa depan. Sebaiknya pendidikan semacam ini nantinya lebih banyak ditujukan kepada Kades Lurah agar nantinya mereka lebih mempunyai strategi dalam memahami dan mengetahui potensi wilayah.

Selain itu pendidikan pertahanan ini juga sangat tepat digencarkan di ranah politik. Dimana nantinya akan sangat bagus apabila Parpol mewajibkan kadernya menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan sebelum mencalonkan diri di Pilkada. Tentu tujuannya agar saat menjalankan amanah rakyat nanti mereka paham ilmu pertahanan negara yang bisa diaplikasikan saat menajalnkan tugas. “Namun semuanya harus dipelajari lebih mendalam lagi apabila ingin menerapkannya kepada para Kades/Lurah, melihat persyaratan minimal memiliki ijasah S1. Namun secara garis besar ini merupakan suatu langkah positif dan Pemkot Denpasar akan mempelajari dan menindaklanjuti butir- butir kerjasama ini”. ujar Jayanegara.

Sumber : Esa Humas Dps
Editor : Putu Tistha

Walikota Rai Mantra Hadiri Munas Ke-V APEKSI Kota Jambi

BALI-PORTAL-NEWS.COMWalikota Denpasar, I.B Rai Dharmawijaya Mantra yang didampingi Ketua PKK Kota Denpasar, Ny. I.A. Selly Dharmawijaya Mantra, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Ketut Mister,  Asisten Administrasi Umum, IGN Eddy Mulya dan beberapa pimpinan SKPDdilingkungan Pemkot Denpasar menghadiri pembukaan Munas APEKSI (Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) ke-5 Tahun 2016.

Pembukaan ini dibuka secara langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Commentarial 7 Dalam Negeri RI, DR. Soni Sumarsono didampingi oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola Sulkifli, Walikota Jambi, H. Syarif Fasha, Rabu (27/7/2016) di Abadi Convention Centre, Kota Jambi. Kegiatan Munas APEKSI ini juga dihadiri oleh 98 Walikota se-Indonesia yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 28 Juli mendatang. Sebelumnya, pada Selasa malam (26/7/2016) bertempat di Hotel Ratu Convention Centre, Walikota Rai Mantra juga menghadiri acara gala diner.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, DR. Soni Sumarsono dalam sambutannya mengatakan, misi kitahanya satu yakni menyelesaikan kepemerintahan dengan baik, apa yang belum sempurna hendaknyalah disempurnakan. Selain itu, konsep kenegaraan harus bisa hadir dalam kepemerintahan pada layanan publik, berikanlah pelayanan yang luar biasa kepada rakyat sesuai dengan konsep nawacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden.

Dengan adanya pengembangan smart city atau kota cerdas yang berbasis teknklogi, rakyat tidak perlu datang ke kantor, cukup dengan handphone semua jenis pelayanan bagi publik di pemerintahan bisa diakses.

Menurut Somarsono semua kekuranggan dipelayanan publik tidak boleh dihentikan, namun harus tetap dijalankan dan menjadi komitmen kita bersama. Pada bulan Agustus mendatang, Sumarsono mengharapkan semua Kabupaten/Kota telah menyelesaikan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 18 tahun 2016. “Apapun rekomendasi dari Munas ini kami akan menindaklanjutinya, dan bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan program inovasidaerah , Pemerintah Pusat akan memberikan reward kepada Bupati/Walikota terbaik,” kata Sumarsono.

 Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Walikota Manado, Vicky Lumentut mengatakan Munas ini merupakan sebuah forum untuk menyamakan gerak dan langkah dalam menghadapi perubahan paradigma dalam tata pemerintahan serta mengevaluasi kebijakan empat tahunyang sekaligus menentukan kebijakan empat tahun yang akan datang. “Forum ini merupakan forum yang sangat strategis bagi seluruh anggota APEKSI, selain itu forum ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan tupoksi organisasi  dan menyusun rekomendasi terhadap pemerintah dan keputusan lain sesuai dengan AD/ART APEKSI,” jelasnya.

Sementara Walikota Rai Mantra didampingi Kabag Pemerintahan Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Juli Artabrata yang di temui di sela-sela pembukaan APEKSI mengatakan bahwa  APEKSI ini diharapkan dapat sebagai media untukberkomunikasi antar kota dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Demikian juga masalah-masalah yang dialami pada masing-masing pemerintah kota bisa di diskusikan melalui forum APEKSI ini yang mana nantinya bisa dijadikan rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada pemerintahpusat. “Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan kerjasama yang baik antar daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.” pungkas Rai Mantra.

Sumber : Ngurah Humas Dps
Editor : Putu Tistha

Ayu Pastika Ajak Bangun Kesadaran Tangani Sampah dengan Tindakn Nyata

BALI-PORTAL-NEWS.COMPermasalahan sampah dewasa ini menjadi momok yang sering kali meresahkan dan akan menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup, kesehatan masyarakat serta kelangsungan kepariwisataan Bali. keprihatinan ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Peduli Lingkungan Provinsi Bali Ny. Ayu Pastika, disela-sela pembukaan acara Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat bertempat di UPT. Balai Pengembangan Ketrampilan Khusus Tenaga Kesehatan (BPKKTK), Biaung, Denpasar pada Senin (25/07/2016).

Menurutnya diperlukan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua komponen termasuk masyarakat agar permasalahan ini tidak berlarut larut. Dimulai dari kesadaran yang dilanjutkan dengan tindakan nyata ia yakin persoalan sampah ini akan bisa ditangani. “Semua orang harus terlibat dimulai dengan kesadaran dari masing masing individu. Sudah saatnya kita menjadikan sampah tidak lagi sebagai limbah namun sebagai berkah yang mendatangkan rupiah,”cetusnya.

Pada kesempatan itu Ia juga menyambut baik kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang menyasar para pelaku pengelolaan sampah di 9 Kabupaten /Kota di Bali. “ ilmu  pengolahan dan pemanfaatan sampah ini saya harapkan bisa juga diketoktularkan kepada yang lain. “Kegiatan ini sangat sejalan dengan upaya Pemprov Bali yang tengah berupaya menjadikan Bali sebagai Provinsi  Hijau (Bali Green Province) dan salah satunya dijabarkan dalam program Bali Clean and Green,” ujarnya.

Guna menyukseskan program tersebut, TP PKK sebagai organisasi kewanitaan yang bertujuan memberdayakan keluarga diharapkan mengambil peran dalam upaya pelestarian lingkungan. “Saya berharap seluruh anggota PKK memberi perhatian penuh dan peduli terhadap lingkungan, ini merupakan aksi nyata dalam melestarikan lingkungan dan merupakan bagian dari yadnya. Kita berkewajiban mewariskan lingkungan yang bersih dan lestari bagi anak dan cucu kita mendatang,. Terkait pengolahan sampah, Saya yakin jika sampah dipilah dengan tepat dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomis bagi kita,” pungkasnya.

Dengan pengelolaan sampah secara benar, ia yakin upaya-upaya penanganan sampah secara terpadu yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat akan mendukung pelaksanaan program Bali Mandara, khususnya terkait dengan upaya mewujudkan Bali sebagai Green Province.

Senada dengan Ayu Pastika,  Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, menyampaikan bahwa sudah selayaknya penanganan sampah yang ada di Bali dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dengan menyiapkan rencana pengurangan dan penanganan sampah agar dapat diwujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Menurutnya, kendala tersbeut dapat disikapi dengan mengupayakan hal-hal seperti membangun kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola sampah dari sumber, dimana rumah tangga wajib dikelola dengan prinsip reuse, reduce dan recycle (3R). Kedua, perlu diupayakan secara bertahap penyiapan sarana dan prasarana serta pengurangan sampah sehingga jumlahnya memadai dengan timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Ketiga, harus dikembangkan kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat di penglolaan sampah dengan menumbuhkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terpadu dan bank sampah sehingga residu sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir TPA dapat dikurangi. “Melalui upaya-upaya tersbeut saya yakin kedepan permasalahan sampah dapat dikurangi”, ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Acara Wayan Sarjana melaporkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersbeut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih ketrampilan tenaga pengelola persaampahan di amsing-masing Kab/Kota se-Bali, agar dapat melaksanakan 3R dengan memanfaatkan sampah organik menjadi kompos dan menyalurkan sampah non organik ke bank sampah serta mendaur ulang menjadi barang ekonomi kreatif. Peserta pelaithan berjumlah 30 orang, yang berasal dari perwakilan pengelolaan sampah masing-masing Kab/Kota, akan mengikuti pelatihan selama tiga hari yaitu 25-27 Juli 2016.

Para peserta akan mendapatkan pelatihan teori sebanyak 40%, studi lapangan 10% dan praktek sebanyak 50% dengan materi praktek seperti, Kebijakan penglolaan lingkungan, Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan implementasi pengelolaan sampah metode 3R, Partisipasi Lembaga Adat sebagai model penyelamatan lingkungan dan 8 materi lainnya.

Disamping itu, studi lapangan akan dilaksanakan kebeberapa lokasi diantaranya TPS terpadu 3R Desa Kesiman Kertalangu, Bengkel Kretaif Pangan Asri, Bank Sampah Takmung dan lainnya. Sedangkan narasumber yang akan menyampaikan materi tersbeut berasal dari kalangan pemerintah dan praktisi yang ebrgerak dalam bidang pengelolaan sampah.

Sumber : Humas Pemprov Bali
Editor : Putu Tistha

Kewenangan Tower Bukan Kewengan Provinsi, Melainkan Kabupaten dan Kota

BALI-PORTAL-NEWS.COMAjang Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS)  yang digelar pada minggu (24/7/2016) di manfaatkan oleh I Nengah Dawan Arya kepala bidang perhubungan darat, Dinas perhubungan, informasi dan komunikasi provinsi bali, yang menanggapi pemberitaan media mengenai maraknya tower ilegal yang disinyalir  merugikan negara di kota Denpasar. Ia menjelaskan sesuai dasar hukum Permen Kominfo Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi, kewenangan masalah tower sepadan jalan adalah kewenangan dari Pemerintah Kota Denpasar dan masing masing Kabupaten. Dan setelah pihaknya  melakukan konfirmasi keberadaan tower tersebut merupakan bagian pendukung komunikasi yang berhubungan dengan alat komunikasi berupa telepon atau hand phone yang membutuhkan signal. “Keberadaan tower tower tersebut berfungsi untuk memperkuat signal jaringan telpon. Dan masing masing dari pengelolan dan pemilik tower secara jelas sudah memberikan kontribusi sebesar Rp 2.000.000 per tahun/ tiang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah kota Denpasar,”.

Orasi selanjutnya  datang dari Kabid pengkajian dan pengembangan, dinas pariwisata provinsi bali I Ketut Astra yang menjelaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata wajib terus diupayakan karena  Bali merupakan destinasi terbaik nomor 1 di Asia dan destinasi terbaik nomor 2 didunia. Kedatangan wisatawan hingga saat ini karena mereka masih melihat Bali memiliki hal istimewa, yakni Budaya dan Adat sebagai Icon pariwisata dengan keramahan masyarakatnya, serta kemanan yang dijamin.

Dalam upaya membuka desitinasi baru ini, maka sesuai UU Nomor 10 tahun 2009 sebagai daerah destinasi pariwisata, pemerintah dan masyarakat sama sama memiliki kewenangan untuk menjaga Bali dalam mengembangkan destinasi dengan kriteria memiliki atraksi sebagai ciri khas daerah yg bersangkutan, memiliki aksebilitas jalan dan infrastruktur terkait jarak dan waktu tempuh menuju sebuah tempat atau daerah pariwisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan, serta sarana akomodasi sebagai pendukung pariwisata, seperti hotel, penginapan, restourant serta transportasi yang nantinya secara serta merta melibatkan  pemberdayaan masyarakat yang wajib menjadi sejahtera dan dijamin oleh UU.  “Sehingga hal ini diharapkan dapat membantu menurunnya angka kemiskinan  di Bali,” ujarnya.

Sementara Wenten ariawan dari warga kota denpasar menyampaikan sarannya agar pembangunan Dermaga Sandingan Gunaksa-dermaga nusa penida yang dikerjakan sejak 2005 lalu kembali dilanjutkan. Termasuk membuat kolam labuh sepanjang 200 meter dari dermaga agar kapal roro dapat berlabuh langsung di dermaga setempat, sehingga kapal dapat terlindung dari hantaman ombak besar.

Wayan suweta seorang wiraswasta asal badung menyampaikan sarannya agar pemerintah menyisihkan APBD untuk Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga bermanfaat untuk memupuk minat anak sejak kecil terutama yang berkaitan dengan olah raga.

Sumber : Humas Pemprov Bali
Editor : Putu Tistha

Bantuan Bedah Rumah Diharapkan Jadi Motivasi Sanjaya untuk Bekerja

BALI-PORTAL-NEWS.COMBantuan bedah rumah yang diberikan pemerintah tidak boleh menjadikan penerimanya semakin malas , namun sebaliknya harus dijadikan motivasi untuk terus berusaha dan bekerja. Demikian harapan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat meninjau lokasi pembangunan bantuan bedah rumah untuk keluarga Dewa Made Sanjaya warga Dusun Kawan, Ds. Manggis, Manggis, Karangasem, Minggu (24/7/2016). “Setelah dapat fasilitas jangan jadi malas, jangan berpikir baru miskin akan terus dibantu pemerintah sehingga jadi manja. Bantuan ini harus dipakai sebagai penyemangat  untuk terus bekerja membangun keluarga,” cetus Gubernur yang sangat peduli terhadap kemiskinan tersebut.

Keluarga Dewa Made Sanjaya sendiri hidup dalam kesederhanaan, dimana Sanjaya  sehari-harinya  bekeja sebagai kuli bangunan, dan istrinya Desak Putu Merti pun membantu mencari nafkah sebagai tukang angkut pasir. Penghasilan yang pas-pasan hanya cukup untuk makan sehari-hari, beban hidup pun dirasa bertambah berat manakala penghasilan yang minim itu juga harus dibagi lagi untuk membiayai sekolah 3 orang anaknya. “Untuk belanja sembako biasanya tiang ngebon dulu sama tetangga tiang, kalau sudah dapat upah kerja baru tiang bayar, apa lagi tiang harus menyekolahkan 3 anak, tiang merasa beban tiang semakin berat,” ujar Sanjaya.

Keluarga itu terpaksa  tinggal berdesak-desakan dalam satu gubuk yang dimanfaatkan untuk seluruh aktifitas sehari-hari, sebagai tempat tdur sekaligus dapur yang hanya dibatasi dinding gedeg. Anak kedua dari pasangan itu, Dewa Ayu Made Yuniantari (13), pun tidak mau tinggal diam, ia membantu meringankan beban orang tuanya untuk mencari bekal sendiri dengan menjadi penari lepas ke hotel-hotel bersama sanggar yang ada didusun setempat, dengan upah Rp 25.000,- per sekali menari.

Pastika yang prihatin mendengar penuturan Sanjaya,  kemudian  menawari Yuniantari yang saat ini duduk di kelas 3 SMP untuk melanjutkan sekolahnya di SMA atau SMK Bali Mandara. “Kenapa harus melanjutkan ke sekolah umum, kenapa tidak ke SMA/SMK Bali Mandara. Kamu sudah masuk kriteria, karena yang bisa sekolah disana kriteria utamanya adalah miskin. Jadi jangan salah persepsi, untuk masuk disana tidak harus berprestasi. Dibiayai pemerintah juga, jadi tidak perlu keluar uang,  tahun depan kamu daftar disana saja,” ujar Pastika.

Kondisi yang dialami penari seperti Yuiatari diharapkan dapat membuka mata para pelaku wisata agar bisa memberikan upah yang layak. Karena tidak semua pelaku seni itu berasal dari kalangan mampu, sehingga dengan penghasilan yang sesuai bisa membuat seni yang digeluti memberikan penghidupan. Lebih jauh, Pastika pun mengharapkan peran serta pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Bali, karena sesuai kewenangan setiap kk kurang mampu juga merupakan kewajiban masing-masing daerahnya. “Bagaimanapun juga kk miskin itu tetap tanggung jawab Kabupaten/Kota yang mewilayahi, seharusnya mereka juga berperan aktif. Jangan semua dilimpahkan ke Pemprov. Dan ini untungnya kita mau menangani, seharuanya kita cuma membantu,” cetusnya.

Tak hanya itu, Gubernur Pastika yang pada kesempatan itu turut didampingi Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng,Kadis Sosial  I Nyoman Wenten  dan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, SH.,MH,  pun meminta peran aktif Kepala Desa untuk mendata setiap warganya secara detail, baik mengenai kk kurang mampu, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Karena aparat desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang bisa mengetahui kondisi warganya secara pasti untuk membantu memediasi hal-hal yang dialami oleh masyarakat untuk penanganan lebih lanjut. Seperti halnya kesehatan terutama mata, tiap kepala desa diharapkan bisa mendata warganya yang menderita katarak, kebutaan, atau gangguan penglihatan lainnya, untuk dilaporkan ke RS Mata Bali Mandara. “Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, dalam satu desa terdapat lebih dari 10 penderita katarak, maka pihak RS Mata Bali Mandara yang akan mendatangi saudara-saudara untuk melakukan operasi yang diderita di puskesmas terdekat,” pungkas orang nomor satu di Bali itu.

Ditambahkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Wayan Wenten, banyak masyarakat yang belum memahami alur pemberian bantuan bedah rumah. Data yang disampaikan tahun berjalan merupakan pengajuan data sebelumnya, jadi jika ada warga yang belum masuk data tidak serta merta bisa dibantu, karena sudah ada penerima yang masuk data sebelumnya. Sehingga pemberian bantuan pun harus menunggu penuntasan yang masuk sebelumnya, baru selanjutnya diberikan kepada calon penerima baru. Pengajuan oleh kepala desa pun diharapkan sudah masuk tahun sebelumnya, dan ini menurutnya juga berlaku bagi bantuan-bantuan pemerintah lainnya yang terpaku pada sistem penganggaran.

Sementara itu, Kepala Desa Manggis, Wayan Partika Suyasa sangat berterima kasih atas bantuan yang diterima warganya. Dari 18 kk miskin yang diajukan tahun ini 8 kk sudah dibantu oleh Pemprov.

Sumber : Humas Pemprov Bali
Editor : Putu Tistha

Pastika Tanamkan Sikap Anti Narkotika pada Remaja dan Anak-Anak

BALI-PORTAL-NEWS.COMHanya ada dua pilihan bagi mereka yang coba-coba menggunakan narkotika yaitu penjara atau kuburan. Pesan itu disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika kepada remaja dan anak-anak yang hadir pada acaraDeklarasi dan Pengukuhan Pengurus Yayasan Barisan Anti Narkotika Indonesia (BANNI) Bali di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Sabtu (23/7/2016).

“Pilihannya hanya dua, kalau tidak penjara ya kuburan. Tak ada yang lain,” tandasnya. Agar pesan itu makin tertanam di kalangan remaja dan anak-anak, Pastika pun menuliskannya pada sejumlah lukisan karya peserta lomba yang digelar di sela-sela acara pengukuhan dan deklarasi tersebut.
Pastika pun tak segan-segan menyebut narkotika sebagai bahaya jahanam yang mengancam berbagai sendi kehidupan. Selain merugikan secara ekonomi, narkotika juga memicu berbagai penyakit, menurunkan produktifitas, menghancurkan rumah tangga  hingga merenggut nyawa para pecandunya. Karenanya, Pastika menyebut upaya pencegahan jauh lebih penting dibanding penangkapan dan penindakan. Untuk itu, dia wanti-wanti agar segenap masyarakat, khususnya kalangan remaja dan anak-anak tidak pernah mencoba yang namanya narkotika. “Jangan pernah menerima tawaran dari siapapun, karena dia akan membunuhmu,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu Pastika juga menggugah kepekaan kalangan orang tua terhadap perubahan yang terjadi pada putra atau putri mereka. “Harus curiga kalau anak kita tiba-tiba bengong dan malas mandi, demikian pula sebaliknya kalau mendadak rajin hingga melakukan aktifitas di luar kebiasaan seperti mencuci mobil malam-malam. Bisa jadi itu efek ekstasi,” bebernya.

Mantan Kalakhar BNN ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran para siswa, mahasiswa dan masyarakat luas dalam deklalasi BANNI yang digelar bertepatan dengan momentum hari anak nasional. “Paling tidak seribu orang yang hadir di sini selamat dan tidak akan pernah mencoba narkoba,” tambahnya. Selanjutnya, mereka yang hadir dalam acara deklarasi diharapkan dapat mempengaruhi teman atau anggota keluarga masing-masing untuk menjauhi narkoba.

Harapan serupa juga diutarakan Deputi Rehabilitasi BNN Pusat DR. Diah Setia Utami. Menurutnya, upaya memerangi narkoba telah menjadi agenda nasional karena belakangan ancamannya kian serius. Selain korbannya yang terus bertambah, modus operandinya juga makin canggih dan beragam. Saat ini, kata dia, tak kurang dari 246 juta orang di seluruh dunia pernah menyalahgunakan narkotika. “Jenis narkotika yang beredar di pasaran juga makin beragam dan saat ini telah mencapai 643 jenis,” paparnya.

Mengingat besarnya ancaman tersebut, BNN Pusat menaruh apresiasi terhadap kehadiran BANNI Bali. Dia berharap yayasan ini bersatu dengan gerakan lainnya dalam memerangi narkotika bersama dengan BNN dan lembaga penegak hukum.

Sementara itu, Ketua BANNI Bali I Nyoman Baskara mengungkapkan bahwa narkotika telah menjadi isu yang mengancam dunia dalam dua dasa warsa terakhir. Bahkan, Indonesia telah menjadi salah satu pasar dalam perdagangan gelap narkotika. “Mengingat begitu masifnya ancaman tersebut, kita tak bisa lagi hanya berwacana, berdiskusi dan seminar. Semangat dan kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan untuk menangkal ancaman narkotika,” ujarnya.

Menurut Baskara, fakta itulah yang menjadi spirit lahirnya BANNI. “Kami akan menjadi bagian dalam upaya memerangi narkotika karena kita tak dapat menyerahkan tugas ini hanya pada pemerintah,” imbuhnya seraya menambahkan bahwa BANNI akan bergerak dalam upaya pencegahan, advokasi dan rehabilitasi. Pasca dikukuhkan dan deklarasi, langkah pertama yang akan dilaksanakan BANNI adalah melakukanroad show ke lembaga pemerintah, perguruan tinggi, sekolah dan lembaga adat.

Acara pengukuhan diwarnai penyerahan pataka dari Deputi Rehabilitasi BNN Pusat dr.Diah Setia Utami kepada Ketua Yayasan BANNI Nyoman Baskara. Selain itu juga dilakukan penandatanganan deklarasi oleh Gubernur Pastika, Wagub Ketut Sudikerta dan Deputi Rehabilitasi BNN Pusat. Acara yang dihadiri oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Sugeng Priyanto dan Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol. Putu Gede Suastawa tersebut juga diiisi penyampaian testimoni oleh dua mantan pecandu narkotika yaitu Gede dan Belki. Keduanya dengan lantang mengajak seluruh masyarakat untuk berani mengatakan tidak pada narkoba karena dampaknya yang sangat merugikan.

Sumber : Humas Pemprov Bali
Editor : Putu Tistha

Wagub Minta Tim Porwanas PWI Bali Jaga Sportivitas dan Solidaritas

BALI-PORTAL-NEWS.COM – Tim Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali yang akan berlaga  di ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional ( Porwanas ) ke XII yang digelar di Bandung Jawa Barat  diminta  tetap menjunjung tinggi sportifitas dan menjaga solidaritas yang terbentuk antar tim. Ajang Porwanas diharapkan akan dapat memupuk rasa silaturahmi antar anggota PWI disamping sebagai ajang unjuk kebolehan  jurnalis dalam bidang olahraga khususnya.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menerima audensi tim Porwanas PWI Bali di rumah Jabatan  Wakil Gubernur Bali Renon Denpasar Jumat (22/7/2016).

Lebih lanjut Sudikerta juga berharap agar tim PWI Bali selalu menjaga kesehatan dan stamina selama mengikuti kegiatan Porwanas tersebut. “ Saya sangat mendukung pelaksanaan Porwanas ini, saya minta tim PWI Bali selalu menjaga kesehatan, solidaritas dan tetap menjungjung sportifitas, selamat berlomba dan harumkan nama  Bali di kancah nasional tersebut,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra dimana dalam sebuah ajang kompetisi selain adanya semangat tinggi memenangkan pertandingan, sikap sportif harus tetap dijunjung dan rasa persaudaraan hendaknya tetap harus terjaga.

Sementara itu Ketua PWI Bali Dwikora Putra melaporkan bahwasannya tim PWI Bali yang akan berlaga di ajang Porwanas yang akan diselenggarkan dari tanggal 26-29 Juli 2016 di kota Bandung ini  berjumlah sebanyak 30 orang yang terdiri dari 22 atlet dan 8 orang official. Dalam ajang Porwanas sendiri tim PWI Bali akan mengikuti 5 cabang olahraga dari 9 cabang olah raga yang dipertandingkan yaitu cabang olahraga atletik, tenis meja, bilyard, catur dan bulu tangkis.

Dwikora menambahkan selain cabang olah raga tersebut , tim PWI Bali juga akan mengikuti  3 lomba jurnalistik yaitu lomba reportase, jurnalis dan lomba karya tulis. Dwikora yang saat itu didampingi sejumlah pengurus PWI Bali juga menambahkan bahwasannya pelaksanaan Porwanas lebih pada silaturahmi antar wartawan  yang tergabung dalam PWI  namun tidak dapat dipungkiri  tentu saja persaingan akan tetap terjadi dalam setiap pertandingan untuk itu solidaritas harus selalu dipupuk.

Disamping hal tersebut, tim yang akan berlaga di ajang Porwanas kali ini  haruslah benar benar seorang wartawan dan bukan seorang atlit yang dijadikan wartawan. “ Verifikasi  tim Porwanas kali ini sangat ketat, kami akan berupaya tampil semaksimal mungkin dalam membawa nama Bali di kancah nasional dan  kami meminta dukungan dari Pemprov Bali agar tim PWI Bali bisa berjaya di Porwanas kali ini, “ imbuhnya.

Sumber : Humas Pemprov Bali

SOSIAL MEDIA BALI PORTAL NEWS

757FansSuka
6PengikutMengikuti
485PengikutMengikuti
3,369PengikutMengikuti
79PengikutMengikuti
16PelangganBerlangganan