Pastika Sambut Baik Prakarsa Unwar Gelar Showroom Hasil Pertanian Organik

BALI-PORTAL-NEWS.COMGubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan dukungan atas rencana Universitas Warmadewa (UNWAR) yang memprakarsai ajang showroom hasil pertanian organik dari Gabungan kelompok pertanian Simantri di seluruh Bali. Hal itu diungkapkannya ketika menerima audiensi dari Rektor Universitas Warmadewa Prof. Dr. Dewa Putu Widnyana bersama Prof. A. Thimmaiah, Phd yang merupakan guru besar dari Maharishi University of Management, di kantor Gubernur, Denpasar (2/8/2016).

Pastika menyatakan jika langkah ini sangat sejalan dengan dengan salah satu program Bali Mandara yaitu Bali Green Province serta merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung promosi terhadap hasil pertanian lokal Bali. Dia menambahkan perkembangan Simantri saat ini cukup memuaskan, dan sudah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam upaya menjadikan pulau Bali sebagai pulau organik.

Meski diakuinya hingga saat ini program pertanian terintegrasi tersebut belumlah cukup memberikan pemasukan materi yang besar bagi para petani, namun Pastika yang juga pencetus program ini  optimis ke depan Simantri akan memiliki prospek yang menjanjikan terlebih dengan telah dijalinnya  kerjasama dengan sejumlah hotel dalam hal penggunaan pupuk organik. “Apalagi Warmadewa mendukung program ini dengan ikut andil memasarkan produk lokal organik yang juga menggunakan pupuk dari Simantri, jadi saya sangat berterima kasih dan berjanji akan memberikan dukungan penuh akan program ini,” jelasnya.

Selain itu, orang nomor satu di Bali ini juga mengapresiasi penelitian kolaborasi dari Maharishi University dan Universitas Warmadewa terhadap perkembangan Simantri di Bali. Dia mengharapkan hasil dari penelitian ini bisa membawa dampak positif bagi program Simantri di Bali. “Saya sangat terbuka akan masukan-masukan demi kemajuan kita bersama,” imbuhnya.

Adapun beberapa komoditi lokal yang sangat ingin dikembangkan oleh Gubernur Pastika saat ini adalah daun kelor dan juga pakan ternak sapi Bali. Menurutnya saat ini Pemprov sedang mengembangkan sapi Bali yang juga digunakan di Simantri, namun seiring perjalanan muncul permasalahan yaitu kurangnya bahan pakan ternak itu, sehingga dia meminta masukan dari tim kedua belah universitas untuk menanggulangi. “Sebenarnya kemarin sudah ada terobosan baru masuk yaitu budidaya pohon jagung yang ukurannya sangat tinggi. Ukurannya sekitar 4 meter menggunakan batangnya untuk bahan pakan ternak, hasilnya cukup memuaskan, dari 1 hektar lahan jika ditanami rumput gajah hanya menghasilkan 40 ton pakan tapi dengan jagung itu bisa mencapai tiga kali lipatnya,” ujarnya. Dan dia mengusulkan budidaya pohon-pohon lolak seperti itu juga bisa dimasukkan dalam materi Showroom ke depan.

Sebelumnya Rektor Dewa Putu Widnyana melaporkan bahwa dalam upaya mendukung Bali menjadi pulau organik pihaknya juga telah menyelenggarakan Summer Course dari tanggal 25 Juli hingga 30 Juli 2016 dan diikuti oleh delegasi dari berbagai negara di Asia. Dari kegiatan tersebut akhirnya membuahkan rekomendasi untuk menyelenggarakan Showroom hasil pertanian lokal yang di Universitas Warmadewa, sekaligus mengundang para petani di Bali untuk berpartisipasi. “Jadi tujuan Showroom tersebut untuk memasarkan produk mereka hingga mancanegara. Dan saya yakin komoditi lokal kita mampu bersaing dengan produk internasional,” imbuhnya.

 Dia juga menambahkan proyek ini merupakan kolaborasi kampusnya dengan Maharishi University yang juga sangat konsen meneliti tentang pertanian dan produk organik di Bali. Ke depan dia berharap proyek ini bisa memberikan dampak yang bagus untuk perkembangan pertanian organik di Bali.

Prof Thimmaiah juga menyatakan apresiasinya terhadap program Simantri tersebut. Dia pun berkesempatan memberikan masukan kepada Gubernur pastika terkait teknplogi yang lebih canggih dan penggunaan air yang bersih dan belum terkontaminasi demi meningkatkan kualitas hasil pertanian lokal Bali.

Sementara dalam pertemuan siang itu juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan I Putu Sumantra, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan IB Wisnu Ardhana, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TIA Kusuma Wardhani dan Kepala Biro Humas Setda Bali I Dewa Gede mahendra Putra. 

Sumber : Humas Pemprov Bali

Pastika Tegaskan Pariwisata Sangat Tergantung Dengan Kondisi Keamanan

BALI-PORTAL-NEWS.COMPulau Bali yang terkenal dengan pariwisatanya yang telah mendunia dituntut selalu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan karena hal tersebutl M daya tarik bagi para wisatawan untuk datang ke Pulau Bali. Sehingga dapat dikatakan kondisi kepariwisataan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan daerah tersebut. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audiensi Peserta dan Pendamping KKDN Lemhanas Sespati di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (2/8/2016).

“Mau sebagus apa objek wisatanya kalau belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan, itu akan menghambat kunjungan wisatawan tersebut dan masalah keamanan lah yang sering meninmbulkan travel warning dan keamanan ini pula yang belum mampu diciptakan di daerah lain untuk mendukung pariwisatanya,” jelas Pastika yang menurutnya menjaga kondisi keamanan tersebut harus benar – benar dilaksanakan sehingga mampu untuk mendukung kepariwisataan dan juga harus disesuaikan dengan kemajuan zaman.

“Ini adalah tugas kita bersama menjaga keamanan di Bali, koordinasi antar instansi terkait harus benar – benar kita sinergiskan, Bali ini sudah menjadi sorotan dunia, sedikit saja ada permaslahan keamanan pasti muncul travel warning dan itu merugikan kita,” imbuh Pastika. Lebih lanjut disampaikan Pastika selain faktor pasar terdapat faktor – faktor diluar pasar yang mampu menunjang kepariwisataan di Bali.

Selain keamanan tersebut, juga terdapat faktor media yang mampu memberikan sebuah opini kepada masyarakat. Pariwisata tersebut sangat erat kaitannya dengan image, dan image itu bisa dibuat oleh media dengan informasi – informasi yang disebar luaskan oleh media. “Faktor di luar pasar itulah yang sering sekali diabaikan sehingga menyebabkan wisatawan itu takut untuk datang karena tempatnya tidak aman sehingga menimbulkan citra yang negatif,” imbuh Pastika.

Sementara itu pimpinan rombongan yang huga merupakan pendamping Gatot Subiyaktoro menyatakan kedatangan pihaknya selain untuk bersilaturahmi, juga dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) peserta Sespati POLRI yang nantinya akan mencari data dan melakukan penelitian yang nantinya hasilnya akan dijadikan sebagai masukan bagi Pemda dan Polda.

Lebih lanjut disampaikan, kuliah kerja kali ini mengambil data tentang kepariwisataan Bali dan faktor – faktor penunjangnya. Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terdapat 7 orang peserta Sespati yang melakukan KKDN di Bali yang didampingi oleh 5 orang pendamping. Ia mengharapkan agar Gubernur Pastika mampu memberikan dukungan atas pelaksanaan KKDN tersebut sehingga apa yang menjadi penelitian mereka dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada permasalahan lebih lanjut. Ia juga menyampaikan pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Bali dan Kodam IX Udayana.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Sudikerta Dukung Kebijakan “Tax Amnesty” di Bali

BALI-PORTAL-NEWS.COM – Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta mengapresiasi rencana pemerintah pusat mengambil kebijakan tax amnesty dan sekaligus mendorong sosialisasi tersebut. Menurutnya, penerapan kebijakan yang berupa pengampunan pajak bagi wajib pajak (WP) diharapkan bisa mendongkrak jumlah wajib pajak orang pribadi.

Tidak hanya itu kebijakan ini berpotensi bagi penerimaan yang akan bertambah baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya.  Terlebih Bali yang merupakan daerah tujuan pariwisata dunia, dipastikan terdapat banyak pengusaha baik lokal maupun asing yang bergerak di sektor pariwisata.

Demikian disampaikan Wagub Sudikerta saat menerima Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Provinsi Bali, Nader Sitorus dan  Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPB) R.Wiwin Istanti di Ruang Rapat Wagub Sudikerta, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (18/7/2016).

“Inikan penghapusan dari pajak yang terhutang, tanpa syarat administrasi. Saya harap bisa dimanfaatkan oleh para penunggak pajak, khususnya bagi para wajib pajak yang menaruh uangnya di luar negeri,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Nader Sitorus menjelaskan secara garis besar bahwa pemerintah pusat telah melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan dari tahun ini hingga tahun 2017, dimulai dengan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang salah satunya menambahkan aturan mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak dalam UU tersebut, dan  telah disetujui 15 Juli 2016 lalu.

Senada dengan Sudikerta penerapan tax amnesty ini diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara tentunya dengan segala ketentuan dan aturan yang berlaku dalam tax amnesty tersebut. “Seperti pemberitaan di CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty (perjanjian pajak antar dua negara)”, ujarnya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Ia berharap kebijakan ini dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi Bali, dan segera dapat disosialisaikan kepada para Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ada di Bali.

Sudikerta yang didampingi Sekprov Pemayun pada kesempatan tersebut berharap Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Bali dapat bekerjasama dengan Pemprov Bali khususnya Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali terkait data PMA maupun PMDN yang ada di Bali, sehingga dapat dikumpulkan secara bersama-sama dan diberikan sosialisasi terkait pelaksanaan peraturan tax amnesty tersebut.

Disamping itu, ia juga berharap Kanwil Ditjen Pajak juga dapat menggerakkan dan membangkitkan semangat  masyarakat yang ada di Bali, agar menjadi Wajib Pajak dan membayarkan kewajibannya kepada negara, sehingga kedepannya seluruh masyarakat Bali menjadi wajib pajak yang tertib.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPB) R.Wiwin Istanti, pada kesempatan audiensi yang sama menyampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah melalui Usaha Kecil Menengah (UKM). Maka DJPB membuat sistem khusus untuk mengantisipasi dan memininalisir terjadinya kecurangan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menyusun sebuah data base bernama Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Menurutnya, SIKP bertujuan menyusun rekam jejak pelaku UKM yang mendapatkan fasilitas kredit dari pemerintah, apabila ada yang sudah menerima KUR sebanyak lebih dari tiga kali, maka secara otomatis ia tidak mendapatkannya lagi, karena diprioritaskan debitur yang baru.

Ia pula berharap kedepannya ada kerjasama yang intensif dengan Pemprov Bali khususnya terkait dengan pemuktahiran data pelaku UKM yang ada di Bali dan yang telah menerima  KUR. Selanjutnya, pihaknya juga akan mensosialisasikan sistem tersbeut kepada kabupaten/kota se-Bali sehingga data-data yang diperoleh dapat disinergikan.

 

Sumber : Humas Pemprov Bali