Kebijakan Walikota Rai Mantra Pro Petani, Pemberian Jaminan Harga Pasar Ditingkat Petani

BALIPORTALNEWS.COMBerbagai program dan terobosan dilakukan Pemkot Denpasar melalui Dinas Pertanian untuk melindungi produksi gabah petani di Kota Denpasar.

Setelah sebelumnya memberikan subsidi terhadap tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan jalur hijau, kini memberikan jaminan harga pasar ditingkat petani dengan melakukan kerjasama dengan pabrik penyosohan beras, setiap gabah  kering panen yang dihasilkan petani di Denpasar akan mendapatkan kenaikan harga lagi sebesar 200 rupiah per kilogram jika dijual langsung kepada pabrik penyosohan beras yang ada di Kota Denpasar.

Ini artinya penyosohan beras membeli gabah petani lebih mahal 200 rupiah per kilogramnya dari pada harga dipasaran. Hal ini disamping untuk memperpendek distribusi perdagangan beras juga untuk melindungi petani. Hal ini dikatakan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar Ir. Gde Ambara Putra, Rabu (21/12/2016) di Denpasar.  

Selain itu kata Ambara juga untuk mensukseskan program Subak Lestari dalam upaya mewujudkan lahan pertanian yang berkelanjutan yang telah dicetuskan Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota I GN Jaya Negara dalam mensejahterakan petani di Kota Denpasar. Program ini juga berkaitan dengan untuk menekan alih fungsi lahan di Kota Denpasar.  

Lebih lanjut dikatakan petani diharapkan agar langsung menjual gabah kering panen ke penyosoh beras di Kota Denpasar dengan kenaikan harga gabah diatas harga pasaran. Dicontohkan jika harga gabah dipasaran sebesar  4000 per Kg, tetapi jika dijual langsung di penyosohan beras akan dibeli  sebesar Rp. 4.200.00. Harga jual ini tentunya telah dilakukan MoU antara kerjasama Pemkot Denpasar melalui Dinas Pertanian dengan penyosoh beberapa waktu lalu.

Dari program ini Pemkot Denpasar melakukan pemotongan distribusi dari penebas ke petani, sehingga petani dapat datang langsung ke penyosoh yang telah ditunjuk melakukan kerjasama seperti Penyosoh Beras Padmasari, dan Penyosoh Beras Mertasari. Program ini akan berlangsung efektif pada masa panen Tahun 2017 mendatang, yang diperkirakan pada awal bulan Januari dan Februari mendatang di 42 subak yang ada di Kota Denpasar.

“Program ini tentunya menjadi program Walikota Rai Mantra yang berpihak kepada produksi pertanian di Kota Denpasar disamping menekan alih fugsi lahan,” ujar Ambara.

Disamping itu dalam keberpihakan kepada produksi petani Pemkot Denpasar juga telah memberikan asuransi pertanian serta pembebasan pajak untuk areal persawahan di Kota Denpasar. Ambara juga menjelasakan luas lahan pertanian basah maupun kering di Kota Denpasar  mencapai 2.485 hektar.

Dari program subak lestari diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta akan menerapkan awig-awig Subak Lestari.

“Boleh menjual lahan pertanian tapi tidak boleh untuk alih fungsi lahan melainkan tetap sebagai lahan pertanian,” ujar Ambara, sembari mengatakan atas ide dari Walikota Rai Mantra, kedepan dalam program pertanian ini akan dilanjutkan dengan menerapkan program beasiswa bagi anak petani sampai perguruan tinggi. (pur/humasdps/bpn)

 

Keterangan Foto : Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra saat mencoba alat panen Mini Combine di Subak Renon beberapa yang waktu lalu

DPMD Denpasar Gelar Pemberdayaan Bagi Pengelola Pasar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Pasar Tradisional atau pasar desa dengan kebradaan di Kota Denpasar terus mendapatkan perhatian Pemkot Denpasar. Tidak saja sebatas pada program revitalisasi pasar yang hingga saat ini tercatat 28 pasar yang telah direvitalisasi, namun juga menjadi sinergitas program dalam pemberdayaan pengelolaa pasar desa.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar pada Kamis (28/9/2017) menggelar Pemberdayaan Bagi Pengelola Pasar Desa yang dibuka secara resmi Kepada DPMD I.B Alit Wiradana di kantor setempat. Diikuti 30 orang pengelola dan kepala pasar se-Kota Denpasar dengan pelaksanaan pemberdayaan melibatkan narasumber DPMD Provinsi Bali, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar, dan Forum Pengelola Pasar Desa.

“Revitalisasi pasar desa yang dilaksnakan secara berkesinmabungan tidak saj dari segi fisik, namun juga penting dilakukan revitalisasi sumber daya manusia dari pengelola dan pedagang pasar itu sendiri,’ ujar I.B Alit Wiradana.

Lebih lanjut Alit Wiradana didampingi Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakat Desa DPMD Denpasar Ni Made Puspita Sari mengatakan dalam pemberdayaan pengelola dan kepala pasar ini mampu menyamakan persepsi dalam pengelolaan pasar desa. Disamping itu menambah wawasan pengetahuan serta dapat memotivasi tata kelola dan tata laksana pasar desa, sehinga pasar mampu dikelola secara profesional.

Dari program pemberdayaan ini tak terlepas dari keberadaan pasar desa sebagai pusat pertukaran barang dan jasa, pusat informasi dan komunikasi harga, kualitas produksi desa yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam pemberdayaan ini pihaknya juga melibatkan BBPOM Denpasar berkaitan dengan bahan pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan.

“Pelaksanaa pemberdayaan ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 28-29 September mendatang. Dan diharapkan para pengelolaa dapat berinteraksi dan berdiskusi dalam peningkatan pengelolaan pasar,” ujarnya

Ni Komang Sri Suarthini Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masayarakat DPMD Provinsi Bali selaku narasumber mengatakan jumlah data pasar desa se-Provinsi Bali per Desember 2016 sebanyak 274 pasar. Di Kota Denpasar terdapat 37 pasar desa dengan peningkatan profesinolisme pengelola pasar telah dilakukan. Ia mengatakan penerapan manajemen pasar tradisional lewat visi mewujudkan pasar desa yang berbasis budaya, kreatif dengan semngat kebersamaan sebagai sarana unggulan penggerak ekonomi pedesaan.

Sementara dalam misi diantaranya menumbuhkan semangat kegotong royongan masyarakat dan menggerakan semangat kemandirian ekonomi. Suarthini juga menekankan paada tugas dan fungsi pengelola pasar desa yakni melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan dan ketertiban, kebersihan, administrasi, pungutan dan pelaporan.

Sementara Ketua FPPD Denpasar I Nyoman Suwarta mengatakan saat ini pasar desa telah masuk dalam SNI Pasar Rakyat meliputi revitalisasi fisik, pengelolaan pasar rakyat dan meberdayakan komunitas pasar rakyat. Sehingga di Kota Denpasar telah melaksanakan Satndar Operasional Prosedur pengelola pasar. meliputi memberikan gambaran umum tentang tata cara pengelolaan pasar tradisional. Namun panduan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di pasar itu sendiri.

“Kami mengucapkan terimkasih kepada Pemkot Denpasar yang telah memfasilitasi pelatihan dan pemberdayan pengelola pasar desa, sehingga kita mampu melakukan penyaamaan persepsi dalam pengelolaan pasar desa,” ujarnya. (pur/humas-dps/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

Orange Economi, Strategi Pemkot Denpasar Membangun Ekonomi Berbasis Kebudayaan

BALIPORTALNEWS.COM – Pelestarian kebudayaan dan potensi pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan baik ekonomi kultural maupun industrial kultural dan strategi masyarakat Kota Denpasar menghadapi perubahan zaman merupakan isu yang krusial dewasa ini.

Pada Jumat (21/10/2016) di Denpasar diadakan Fokus Group Discusion (FGD) membahas strategi pengembangan ekonomi yang berbasis kebudayaan lokal atau  Orange Economy serta peluang dan tantangan masyarakat menghadapi perubahan jaman. Pertemuan ini mempertemukan berbagai unsur seperti Budayawan, Akademisi, Sabha Upadesa serta SKPD dilingkungan pemerintah Kota Denpasar.

I Gusti Wayan Murjana Yasa, salah satu pembicara mengatakan Orange Ekonomi sejatinya merupakan perpaduan antara ekonomi dan kebudayaan dimana ide idenya ditransformasikan ke dalam barang jasa bernilai budaya dan memiliki nilai yang ditentUkan kekayaan intelektual.

Dimana ide- ide itu bertransformasi sehingga ada kaitan antara nilai kebudayaan dan produk- produk kebudayaan yang dihasilkan. “Kita di Kota Denpasar banyak sekali memiliki kebudayaan yang bisa menjadi inspirasi menghasilkan produk – produk kebudayaan sehingga bisa menjadi suatu landasan membangun perekonomian Kota Denpasar secara keseluruhan.”ujar Murjana Yasa.
Lebih lanjut Murjana Yasa mengatakan saat ini banyak terjadi degradasi produk kebudayaan, dimana produk – produk kreatif terdegradasi karena banyaknya produk yang potensial menjadi komoditas ekspor desainnya malah diminati oleh pasar lokal.

“Kita harus gali kebudayaan kita yang bisa kita jadikan produk kebudayaan. Komitmen Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menjadikan Kota Denpasar berwawasan budaya penting untuk ditindak lanjuti. “Pembangunan ekonomi berbasis budaya unggul memiliki keunikan dimana destinasi produk unggulan perlu dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki makna dan dijelaskan kepada konsumen filosofi dibalik produk tersebut sehingga bisa menjadi kebanggaan konsumen yang memakainya. Strategi seperti itu penting dan saat ini momentumnya tepat dimana insan muda kreatif di Kota Denpasar terus bertumbuh dan perlu untuk  digerakkan meskipun masih ada tantangan dimana UMKM di Kota Denpasar berbentuk kecil dan harus dihimpun menjadi satu kesatuan misalnya dalam bentuk koperasi agar memiliki nilai tawar lebih di pasar” ujar Murjanayasa.

Sementara itu Narasumber lain IGN Anindya Putra menjelaskan kembali pentingnya kerangka pemikiran Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dimana seluruh SKPD dilingkungan pemerintahan Kota Denpasar harus memahami filosofi Smart City yang berbasis kebudayaan dan mampu membuat program kegiatan untuk tujuan menjadikan Kota Denpasar sebagai Smart City yaitu Smart Economy, Smart Mobility, Smart Enviromental, Smart People, Smart Living dan Smart Government.

Budaya harus dijadikan landasan pembangunan daerah, Pusaka sebagai identitas, SDM yang kreatif melalui penggalian, eksplorasi, pengelolaan didukug kapasitas, suporting, public value cerdas, mandiri, kompeten dan teknologi informasi. Kota Denpasar saat ini telah meiliki Dewan Pusaka yeng merupakan induk yang menaungi bidang koordinatif seperti Listibya, Sabha Upadesa, Badan Kreatif, Badan Promosi dan juga Dekranasda” Ujar Anindya. (esa/hms dps/bpn)

 

Keterangan Foto : Pertemuan Budayawan, Akademisi, Sabha Upadesa serta SKPD dilingkungan pemerintah Kota Denpasar membahas strategi pengembangan ekonomi yang berbasis kebudayaan lokal pada Jumat (21/10/2016) di Denpasar

Kemen PUPR Serahkan Satu Unit MTU untuk Pemprov Bali

BALIPORTALNEWS.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyerahkan satu unit Mobile Training Unit (MTU) atau unit pelatihan keliling bagi Pemprov Bali. MTU ini merupakan unit reaksi cepat dalam menjawab tantangan kebutuhan pekerja konstruksi di suatu wilayah yang juga dapat dimanfaatkan Pemda dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatakan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika yag menerima secara resmi bantuan tersebut  dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menekankan agar bantuan yang diterima Pemprov dapat dimanfaatkan oleh Pemprov semaksimal dan seoptimal mungkin. Demikian terungkap saat penyerahan tersebut dilakukan di halaman depan Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Bali, Jumat (5/8/2016).

“Ini sangat bermanfaat jadi jangan didiamkan begini – begini saja, harus kita masnfaatkan secara optimal,” tegas Pastika.

Menurutnya dengan adanya MTU tersebut tenaga kerja konstruksi yang ada di Bali dan masih kurang terampil diharapkan dapat mengasah kemampuannya sehingga bisa bekerja dengan lebih baik, terampil dan aman.

“Kalau sudah begitu, sudah tentu akan memiliki penghasilan yang lebih baik sehingga mereka itu mampu untuk hidup lebih sejahtera,” imbuh Pastika.

Selain itu, menurut Pastika dengan adanya MTU tersebut, para pekerja konstruksi akan memperoleh sebuah sertfikat atas ketrampilan dan kompetensi yang mereka miliki dalam bidang pekerjaannya.

“Sertifikat itu penting, itu adalah tanda dari kompetensi mereka sehingga tidak perlu lagi diuji dan tidak repot, kalau mereka ini sudah memperoleh sertifikat, orang – orang pun tidak akan ragu – ragu untuk mempekerjakan mereka,” pungkas Pastika.

Lebih lanjut disampaikan Pastika, keberadaan dari MTU tersebut menurutnya sangat cocok dengan program Bali Mandara yakni Gerbangsadu. Dia sangat berharap  dengan adanya MTU tersebut masyarakat desa Gerbangsadu akan memperoleh keterampilan di bidang konstruksi yang ke depannya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut sehingga desa tersebut tidak menjadi desa miskin lagi.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPERA Yusid Toyib menyatakan keberadaan MTU tersebut memiliki tujuan untuk mendidik para tenaga kerja di Provinsi Bali yang belum berpengalaman untuk kemudian memiliki skill yang standar lalu disertifikat.

“Kita pergunakan MTU, segera kita datangi desa atau kecamatan tertentu, kita latih SDM disana, selain masyarakat kita diberdayakan untuk menjadi pelaksana pembangunan di Bali, jangan hanya menjadi penonton,” ungkapnya.

Hingga saat ini sudah tersebar 33 unit MTU ke berbagai Provinsi di Indonesia, MTU memiliki tiga komponen pendukung penting, di antaranya unit operasional kendaraan dan perlengkapan pelatihannya sebagai hardware, materi dan bahan ajar sebagai software, serta tenaga instruktur sebagai brainware.

Satu paket yang akan menjadi penggerak terselenggaranya pelatihan. Lebih lanjut disampaikan Yusid, selain menyalurkan MTU ke berbagai daerah, DJBK terus meningkatkan jumlah sertifikasi pekerja konstruksi, salah satunya adalah kerjasama yang telah berjalan dengan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi  (BNSP) untuk menjalankan skema sertifikasi tenaga kerja konstruksi, serta mengajak BUMN Konstruksi dalam penyaluran tenaga kerja.

Menurutnya jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat menjadi isu penting bagi proses pembangunan di Indonesia. Berdasarkan rencana strategis DJBK periode 2015-2019, diharapkan terdapat 750.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru, dimana 500.000 orang di antaranya adalah tenaga terampil atau tukang.

Dalam penyerahan tersebut, Gubernur Pastika yang dalam kesempatan tersebut turut didampingi oleh Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan I Ketut Wija, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi menyempatkan diri melihat ragam pelatihan yang akan dilakukan dengan menggunakan MTU tersebut. Selain itu juga dilakukan penyerahan cenderamata dan penandatangan serah terima 1 unit MTU tersebut oleh Gubernur Pastika dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Sumber : Humas Pemprov Bali

Tekan Menjamurnya Toko Modern, Pemkot Gencarkan Pengawasan

BALIPORTALNEWS.COM – Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangkitkan perekonomian masyarakat kecil salah satunya toko tradisional dan membatasi jumlah toko modern.

Menindak lanjuti imbuhan Walikota, Tim Yustisi atau Tim Pengawasan Toko Modern yang dipimpin langsung Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Ketut Mister, melakukan pembinaan, Senin (29/8/2016) di Toko Lais, Toko Shinta, Toko Adhi dan Toko Indoochi.

Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Denpasar I Ketut Mister mengatakan, empat toko ini terindikasi bekerjasama dengan Indomaret dan Alfamart. Yang paling menarik menurut Ketut Mister empat toko ini terindikasi mengelabui petugas dengan menutup logo toko berjaringan dengan nama lain.

Seperti Toko Indoochi logo komputer yang digunakan masih terlihat logo Indomaret.  Bahkan dari empat toko itu yang memiliki izin hanya Toko Shinta,  namun izin yang dimiliki pun berbeda dengan yang dijual. Hal tersebut telah melanggar Perwali No 9 tahun 2009 tentang pembinaan pasar modern, toko modern dan toko tradisional.

Dalam Perwali tersebut telah mengatur jumlah toko modern yang ada di Denpasar yakni sebanyak 295 toko. Dengan adanya Perwali tersebut Pemkot Denpasar  konsisten dengan hal tersebut. Sehingga bagi toko modern yang berjaringan maupun yang tidak, harus mencari ijin sebelum berusaha.

Dari Perwali itu ditentukan ijin permanen atau izin sementara.  Tapi di lapangan banyak yang berusaha tidak memiliki izin, maka dari itu pihaknya harus melakukan pembinaan ini. Bukan bermaksud melarang atau mematikan orang berusah, namun semua ini harus diikuti dengan kepatuhan pada peraturan.

Bagi yang tidak mau mengikuti pembinaan pihaknya akan melakukan tindakan tegas salah satunya penyegelan.  ‘’Hal ini tidak boleh terjadi, maka dari itu kami harus menegakan peraturan dengan memberikan pembinaan lebih lanjut serta penyegelan,’’ ujarnya.

Kadis Disperindag Wayan Gatra menambahkan, melalui pembinaan ini pihaknya berharap masyarakat sendiri yang mengelola tokonya secara modern. Karena kedepan persaingan semakin ketat maka diharapkan pemilik toko untuk mengelola tokonya sendiri seperti toko modern. Semua itu tidak dilarang asalkan tidak bekerjasama dengan toko berjaringan.

Menurutnya, dilarangnya masyarakat berkerjasama dengan toko berjaringan karena toko berjaringan itu  sudah besar dan di Denpasar telah dibatasi. “Jika kami memberikan toko berjaringan membangun seluas-luasnya  maka akan menghambat pertumbuhan toko tradisional khususnya ekonomi masyarakat kecil.

Sementara itu, Pemilik Toko Shinta Shinta Kurnia Dewi mengaku menggunakan sistem indomaret, selain itu barang yang dijual langsung dari Indomaret. Menurutnya ini memang salah maka dari itu pihaknya siap merubah tokonya sesuai dengan izin yang dimiliki yakni pedagang eceran. (ayu/humas pemkot dps/bpn)

Kejati Jadi Ujung Tombak LPDB Dalam Penyelesaian Pinjaman KUMKM

BALIPORTALNEWS.COM, SAMARINDA  – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjadikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) daerah sebagai unjung tombak dalam penyelesaian pinjaman/utang dengan pelaku KUMKM apabila terjadi suatu wanprestasi. Dengan begitu tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara LPDB dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) tentang penanganan permasalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Samarinda, Kaltim, Rabu (7/6/2017). Turut hadir dalam MoU tersebut diantaranya Wakil Kajati Kaltim Yusuf, serta Kadiv Hukum & Humas LPDB Sri Amelia Harimukti.

“Dengan kerja sama ini, jaksa akan menagih supaya uangnya bisa kembali. Banyak yang sudah berhasil sehingga ini akan terus menerus kita lalukan supaya kredit macet ini dapat ditekan,” kata Kemas.

Kemas mengatakan kerja sama dengan Kejati ini sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana bergulir. Sebab LPDB sebagai Badan Layanan Umum dari Kementerian Koperasi dan UKM, sesuai UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak diperkenankan membuka cabang di daerah. Sehingga Kemas merasa perlu menggandeng Kejati sebagai mitra.

“LPDB tidak boleh punya cabang. Sehingga perlu pengawasan keuangan negara melalu Jamdatun, kami melakukan MoU ini sehingga fungsi pengawasan kami optimal,” ujar Kemas.

Kemas menegaskan ada resiko hukum yang ditimbulkan apabila pelaku usaha tidak mengembalikan dana bergulir yang dipinjamkan. Kesalahan yang dibuat secara sengaja atas nama perorangan bisa dikenakan sanksi pidana. Sedangkan wanprestasi yang ditimbulkan akibat kegagalan usaha, LPDB masih bisa memberikan toleransi.

“Tapi yang penting dalam hal ini bagaimana kita membina UKM kita ke depan supaya mereka berbisnis dengan benar, sehingga tidak ada unsur-unsur penyalahgunaan dari dana LPDB ini, itu yang perlu kita bina,” tandasnya.

Dalam MoU tersebut kedua belah pihak menyapakati kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Poin-poin tersebut antara lain kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Adanya perjanjian tersebut, LPDB dapat melimpahkan masalah hukum yang dihadapi kepada pihak kejaksaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Selain bantuan hukum ada tindakan hukum lain misalnya koperasi itu di bawah pemerintahan daerah bersengketa dengan kita, jaksa tidak boleh berpihak tapi bertindak sebagai mediasi, dan fasilitasi,” jelas Wakil Kajati Kaltim Yusuf.

Ini merupakan MoU yang ke-8 antara LPDB dengan Kejati. Sebelumnya MoU dilakukan LPDB dengan Kejati Sulselbar, Kejati Jatim, Kejati Jateng, Kejati Bengkulu, Kejati Bali, Kejati DIY, dan Kejati Babel.

Yusuf menerangkan tujuan diadakan MoU ini untuk efektifitas, efisien yang terukur dan penguatan sinergitas lembaga negara dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Bantuan perkuatan modal dari LPDB diyakni mampu menggerakan ekonomi daerah asalkan penggunaannya dilakukan secara benar.

“Di tangan kita akan menggerakan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan semakin dekat. Sehingga masyarakat kita bisa bersaing di pasar global terutama ASEAN Economic Community,” tukas dia.

Dana Bergulir Kaltim Pada bagian lain, Dirut LPDB Kemas Danial mengemukakan bahwa bantuan perkuatan modal melalui dana bergulir diharapkan dapat menumbuhkan iklim usaha yang positif di kalangan KUMKM Kaltim. LPDB telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 183,9 miliar kepada 31 mitra di Kaltim.

“Nah ini peran LPDB untuk bantu pelaku KUMKM di Kaltim. Bapak-ibu dari kejaksaan ini juga bisa mengakses kepada kami, asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku,” terang Kemas.

Secara nasional, LPDB telah menyalurkan pinjaman kepada 4.270 mitranya sebesar Rp 8,19 triliun pada periode 2008-2017. Adapun tahun ini, total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 600 miliar dialokasikan untuk pinjaman syariah, sedangkan Rp 900 miliar untuk sektor riil. (*/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

iLOTTE Mantapkan Posisi sebagai e-Commerce Pilihan untuk Brand Kenamaan

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Tahun ini, digitalisasi menjadi salah satu pendekatan penting bagi banyak brand kenamaan yang berjaya di pasar offline untuk dapat bertahan di pasaran; hadir di online pun bukan lagi pilihan melainkan keharusan mengingat belanja online bukan lagi semata gaya hidup melainkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pun mengakui memang masyarakat tengah mengalami perubahan perilaku, khususnya dalam pola belanja yang mana saat ini jumlah volume transaksi secara online telah meningkat 1,5% di atas transaksi konvensional/offline.

Brandbrand kenamaan lokal dan internasional pun makin mengukuhkan visibilitasnya untuk hadir secara online. iLOTTE, joint venture dari Salim Group dan LOTTE Group, yang khusus menawarkan produk-produk asli dan berkualitas menjadi tempat berlabuh brandbrand tersebut dalam upaya menjangkau konsumen Indonesia yang semakin fasih dan gemar berbelanja online.

Kategori produk kecantikan dan perawatan masih menjadi andalan iLOTTE. Hal ini merespon minat konsumen yang mana pangsa produk kecantikan dan perawatan diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp 100 trilliun, mengutip data dari Kementerian Perindustrian RI. Brandbrand besar seperti Lancome,  SK-II, Guerlain, dan Kiehls kini telah bergabung dalam bagian Brand Mall di iLOTTE.

Bergabungnya brandbrand kenamaan tersebut juga sejalan dengan tren make-up tahun 2018 ini adalah natural glam make-up ala Korea, dan dalam rangka memperkuat posisinya sebagai pusat brand Korea, iLOTTE juga telah memperluas jajaran produk kecantikan Korea dengan menyediakan produk-produk ternama seperti Dr. Jart+, The Face Shop, The Saem, Tony Moly, VOV, Holika Holika, Missha, Secret Key, dan Too Cool for School.

Dari lini fashion, beberapa merk ternama yang baru saja bergabung sebagai Brand Mall iLOTTE di akhir 2017 seperti Giordano Ladies – retailer yang berfokus pada koleksi wanita dan dikenal berkualitas, The Goods Dept. – dengan koleksi barang-barang fashion dan lifestyle buatan negeri sendiri maupun desainer dan brand internasional, serta Anne Avantie – salah satu desainer kebaya adibusana terbaik di Indonesia.

Sedangkan brandbrand yang segera akan bergabung pada akhir bulan Januari ini antara lain:  Leica – kamera  premium yang berkualitas tinggi dan telah diakui secara global; dan dari kategori Home Living, Toto Kitchen (untuk koleksi premium wardrobe yang merupakan rangkaian produk untuk penyimpanan pakaian pribadi dan Kitchen Set yang merupakan koleksi dapur dengan desain modern minimalis) juga akan segera bergabung sebagai mitra eksklusif online iLOTTE, menandai kali pertamanya brand tersebut bekerjasama dengan e-Commerce di Indonesia.

Menargetkan generasi muda Indonesia yang modern, segar, memiliki semangat tinggi dan mudah beradaptasi, iLOTTE memulai cara menarik konsumen dengan cara digitalisasi yang berbeda dan semakin luwes mengikuti pergerakan tren konsumen Indonesia. Tidak hanya unik mengusung konsep mall-in-mall, iLOTTE pun apik menata jajaran fitur yang memanjakan konsumen.

Salah satunya, fitur Shopping Show yang menawarkan berbagai produk dilengkapi dengan video dan promosi spesial dalam jangka waktu tertentu. Fitur ini telah menjadi favorit para konsumen, menambah kelengkapan dari berbagai fitur khas dari iLOTTE lainnya. Selain itu, melalui blog www.iSTYLE.id , iLOTTE berbagi artikel menarik dengan memberikan trend update terbaru dan menginspirasi millennials seputar Fashion, Beauty, dan Lifestyle.

Melalui berbagai fitur unik dan blog yang menginspirasi, produk-produk dengan kualitas terpercaya dan layanan prima,  iLOTTE ingin menjadi teman terbaik bagi para konsumen digital di Indonesia. (r/bpn)

Koperasi Jadi Institusi Ekonomi Rakyat Di Masa Depan

BALIPORTALNEWS.COM, MAKASSAR – Presiden Jokowi  akan menempatkan Koperasi sebagai salah satu instusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu dalam momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 tahun 2017, Jokowi mengajak seluruh insan koperasi untuk kembali menggelorakan semangat gerakan koperasi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam puncak peringatan Harkopnas ke-70 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulsel, Rabu (12/7/2017). Peringatan kali ini mengangkat tema “Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI”.

Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koperasi  Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Gubenrur Sumsel Sahrul Yasin Limpo, Walikota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, dan Ketua Umum Dekopin – Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid. Serta dihadiri ribuan pegiat koperasi dari seluruh tanah air, dan para pemangku kepentingan dari Kemenkop UKM, dan dinas-dinas Koperasi dan UKM.

“Kita semua ingin koperasi jadi salah satu instusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu koperasi harus diperkuat, harus diperdayakan oleh kita semuanya,,” imbuh Jokowi, seperti dilansir dari akun facebook Kementerian Koperasi dan UKM.

Jokowi mengingatkan agar para penggerak koperasi nasional supaya tidak takut bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Koperasi yang kuat dan mandiri, diyakini akan mampu bersaing dengan korporasi besar dan perusahaan BUMN. Semangat jadikan koperasi sebagai kekuatan bersama, dan gotong royong akan mampu bersaing serta cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Untuk itu, dibutuhkan inovasi, karena sekarang ini bukan negara basar yang mengalahkan negara kceil, tapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lamban. Karena itu, kita harus bergerak cepat agar bisa bersaing dengan negara lain,” kata Presiden.

Dalam perkembangannya, Jokowi mengagumi banyak koperasi Indonesia yang bisa dijadikan sebagai model bagi koperasi lainnya di dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Seperti KUD Denbantas Tabanan, Koperasi Kredit Union Mandiri, Kospin Jasa Pekalongan, Koperasi BMT UGT Sidogiri Jawa Timur.

“Saya titip kepada Menkop dan Ketua Dekopin, contoh seperti ini kita replikasi kepada koperasi yang lain bagaiman bisa mencapai omzet yang tinggi seperti itu, mencapai perputaran uang seperi itu. Ajak koperasi lain, lihat koperasi sepeti itu,” tukas Jokowi.

Ke depan Jokowi berharap sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan, mengikuti kemajuan dari beberapa negara luar. Untuk diketahui sumbangan koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 3,99 persen.

“Bandingkan dengan negara lain berapa kontribusi di Perancis 18, Belanda 18, Selandi Baru 20 persen. Di negara kita baru 3,9 persen. Padahal kita selalu teriakan untuk menggerakan koperasi sebagai sokoguru perekonomian kita, inilah pekerjaaan besar kita,” tegas Jokowi.

Di tempat yang sama, Menkop UKM Puspayoga mengatakan perjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 70 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan.

“Akan kita gerakan terus, bersama Gubernur, Walikota dan gerakan koperasi. Saya yakin dengan melalui pembinaan yang baik, koperasi akan semakin maju,” kata Puspayoga.

Kemenkop UKM telah menempuh Reformasi Koperasi, berupa langkah terencana, konsepsional dan berkesinambungan untuk mewujudkan kemandirian koperasi. Reformasi Koperasi terbagai dalam tiga tahapan; Rehabilitasi Koperasi, yakni melakukan pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi.

Reorientasi Koperasi dengan melakukan perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Sedangkan Pengembangan dengan melakukan perubahan secara bertahap dan terukur meliputi kajian terhadap regulasi yang menghambat perkembangan koperasi; memperkuat akses pembiayaan, melalui KUR dan dana bergulir LPDB-KUMKM, dan pengembangan koperasi sektor riil.

Puspayoga menegaskan koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), Kewirausahaan dan Bisnis e-Commerce.

Apabila kontribusi koperasi tersebut diperhitungkan berdasarkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna, diperoleh perkiraan kontribusi anggota koperasi pada PDB Nasional pada tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen.

Dengan demikian,  kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15.27 persen. Pada tahun 2016, kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20.71 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen.

Tak hanya PDB, capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional.  Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Puspayoga mengatakan  GKN  adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga memiliki pondasi yang kuat untuk berkembang.

Rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen saat ini telah mengalami  peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan ratio tingkat aktivitas  kewirausahaan sebesar 1,46 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid menambahkan bahwa peringatan hari koperasi ini menjadi tonggak bagi gerakan koperasi untuk melakukan perubahan dengan membangun sinergi bisnis koparasi, modernisasi manajemen koperasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi bagi koparasi.

“Itulah langkah strategis untuk membangun koperasi masa sekarang dan masa depan,” kata Nurdin.

Pertumbuhan koperasi aktif sudah sebanyak 151 ribu, dengan jumlah anggota 37 juta orang, serta volume usaha sebesar 266 triliun. Prestasi kinerja koperasi ini patut diapresiasi, karena telah menjadi sokoguru bagi anggotanya.

“Tetapi masih ada tantangan koperasi dalam membangun ekonomi anggotanya. Masih ada pekerjaan rumah kita membangun koperasi seperti masalah permodalan, teknologi, sumber daya manusia dan lain lain,” tukas Nurdin.

Harkopnas ke-70 tahun ini juga sekaligus momentum untuk melakukan evaluasi atas pembangunan koperasi. Walaupun diakui dalam perjalanannya koperasi dianggap telah berkiprah membangun ekonomi bangsa. Proses untuk membangun kesejahateraan, mengurangi kesenjangan dan berbagai kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama.

“Banyak yang sudah disumbangkan oleh koperasi untuk membangun ekonomi rakyat. Koperasi ada di setiap sudut pelosok tanah air dan telah banyak membangun ekonomi anggotanya,” kata Nurdin.‎ (*/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

Koperasi Atasi Kesenjangan Ekonomi dan Memperkokoh NKRI

BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli menjadi momentum istimewa  pada tahun ini. Hari Koperasi Indonesia memasuki usia ke-70 sejak pertama kali ditetapkan dalam Kongres Koperasi I di Tasikmalaya pada 1947.

Peringatan Hari Koperasi ke-70 akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan yang rencananya dihadiri Presiden RI Joko Widodo dengan tema Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI. Demikian dilansir dari akun facebook Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-70 juga akan diselenggarakan Kongres Koperasi III pada 12 – 16 Juli 2017. Kongres juga akan dibuka secara resmi Presiden RI Joko Widodo dan diisi oleh berbagai narasumber dari menteri Kabinet Kerja dan sejumlah ekonom.  Sebagai informasi, Kongres Koperasi II dilaksanakan 67 tahun lalu, yakni pada 1953 di Jawa Barat.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan perjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 70 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan.

“Ini sesuai dengan tema Hari Koperasi ke-70 yang merupakan tekad pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan sehingga tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan ekonomi masyarakat.  Karena, upaya melakukan pemerataan perekonomian bukanlah hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang berkeadilan akan memperkokoh berdirinya NKRI,” kata Puspayoga, Minggu (9/7/2017).

Namun,  kita menyadari banyak koperasi yang belum berjalan  sesuai  dengan prinsip-prinsip koperasi. Masih banyak koperasi yang menghadapi persoalan secara internal, gagal mencapai tujuannya dan bahkan ada koperasi yang digunakan untuk kegiatan investasi illegal.

Semua ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945  pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33, pemerintah melakukan Reformasi Koperasi sebagai langkah penting dan strategis sebagai landasan kebijakan total terhadap pengelolaan koperasi yang baik dan benar.

Kementerian Koperasi dan UKM menempuh Reformasi Koperasi, berupa langkah terencana, konsepsional dan berkesinambungan untuk mewujudkan kemandirian koperasi.  Reformasi Koperasi terbagai dalam tiga tahapan; Rehabilitasi Koperasi, yakni melakukan pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan Online Base Data System sehingga koperasi mempunyai Nomor Induk Koperasi  (NIK) serta membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi.  Setelah melalui verifikasi koperasi yang mendapat NIK dan sertifikat NIK sejak tahun 2015 terealisasi sebanyak 10.827 sertifikat NIK.

Reorientasi Koperasi dengan melakukan perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Upaya  ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah: Membangun Koperasi Berbasis Informasi Teknologi (IT); Kerjasama dengan Notaris untuk penerbitan akte koperasi secara online telah terealisasi sebanyak 9.094 akta koperasi; Menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil telah tercapai sebanyak 175.450 IUMK;  Fasilitasi standardisasi sertifikasi produk melalui Hak Atas Kekayan Intelektual (HAKI)  terealisasi sebanyak 1.976 sejak 2015.

Pengembangan dengan melakukan perubahan secara bertahap dan terukur meliputi kajian terhadap regulasi yang menghambat perkembangan koperasi; memperkuat akses pembiayaan, melalui KUR dan dana bergulir LPDB-KUMKM, dan pengembangan Koperasi Sektor Riil khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan Digital Ekonomi.

Tak ketinggalan kompetensi sumber daya manusia ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan pemagangan.    Progam ini merupakan rangkaian dari gerakan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru di tanah air. Pengembangan Kewirausahaan mulai tahun 2015 telah terwujud bagi 21.780 orang.

Dalam rangkaian pengembangan koperasi,  membangun kolaborasi agar koperasi bisa berkembang dan bekerja  sama antar koperasi di dalam negeri. Jejaring tersebut akan mengoptimalkan sumberdaya tiap koperasi. Koperasi yang memiliki  bahan baku di satu provinsi bisa kerjasama dengan koperasi produksi di daerah lain sehingga tercipta sinergi antar koperasi.

“Pembentukan jaringan koperasi mengandung nilai-nilai budaya, sosial ekonomi dan sosial politik Indonesia. Jaringan koperasi akan  menciptakan koperasi yang kuat dan memperkokoh NKRI. Sebab, tidak bisa dipungkiri setiap daerah mengalami ketergantungan terhadap daerah lain,” kata Puspayoga.

Terkait dengan pengembangan koperasi dalam pemanfaatan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial, melalui dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) sudah ada 42 koperasi yang tersebar di 9 provinsi, yaitu Kalsel, Riau, Sumsel, Kalteng, Gorontalo, Papua Barat, Kalbar, Sumbar, dan Maluku.

Puspayoga menegaskan koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), Kewirausahaan dan Bisnis e-Commerce.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, diperkirakan kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB Nasional pada tahun 2013 sebesar 1.71 persen. Pada era Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi-JK, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2016 mencapai sebesar 3,99 persen.

Apabila kontribusi koperasi tersebut diperhitungkan berdasarkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna, diperoleh perkiraan kontribusi anggota koperasi pada PDB Nasional pada tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen. Dengan demikian,  kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15.27 persen. Pada tahun 2016, diperkirakan kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20.71 persen.

Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk  terus mengembangkan koperasi sebagai  soko guru perekonomian nasional yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh,” kata Puspayoga.

Tak hanya PDB, capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional.  Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Puspayoga mengatakan  GKN  adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga memiliki pondasi yang kuat untuk berkembang.

Rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55  persen saat ini telah mengalami  peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan ratio tingkat aktivitas  kewirausahaan sebesar 1,46 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. (*/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :