25 C
Denpasar
Minggu, 19 Agustus 2018

Sambut HUT RI ke-73, Ribuan Siswa Laksanakan Bersih-Bersih Pantai

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Ribuan siswa SD,SMP,SMA/SMK se-Kota Denpasar melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Matahari Terbit dan Pantai Mertasari pada Jumat (10/8/2018). Kegiatan gotong-royong ini merupakan rangkaian menyambut Hut RI ke-73.

Walaupun sempat diguyur hujan tidak menyurutkan semangat siswa yang diikuti sekitar 5.000 siswa untuk membersihkan lingkungan. Dengan didampingi guru, para siswa langsung menyebar dan memunguti sampah yang berserakan di sepanjang bibir pantai.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Wayan Gunawan mengatakan tujuan utama kegiatan bersih-bersih ini adalah mendidik pelajar untuk tetap mencintai lingkungan sehingga dapat lestari. Kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar  ini sekaligus untuk menyosialisasikan larangan membuang sampah sembarangan dan mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan serta sadar bahwa mereka punya tugas secara bersama-sama berpartisipasi menjaga kebersihan tidak hanya di lingkungan mereka, namun juga di pesisir pantai.

“Mudah-mudahan masyarakat lebih sadar lagi untuk membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah disediakan, bukan malah membuangnya secara sembarangan. Terlebih saat ini sudah ada perdanya, dan dalam hal ini perlu pengawasan dari semua elemen masyarakat,” ujar Gunawan.

Sementara Kasubag Pengumpulan Informasi dan Publikasi Bagian Humas dan Protokol  Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana mengatakan selain mengajak siswa-siswi dan masyarakat untuk membersihkan lingkungan pantai. Sebagai stimulasi Pemerintah Kota Denpasar  atas arahan  Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Walikota, IGN Jaya Negara yang bekerja keras untuk terus mengatasi permasalahan sampah di Kota Denpasar.

Lebih lanjut Hendaryana mengatakan, kesadaran masyarakat serta mengubah mindset masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dirasa sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga lingkungan tetap bersih dan terbebas dari penyakit. Berbagai upaya dilakukan Pemkot Denpasar dalam mewujudkan Denpasar bersih dan hijau, mulai dari meningkatkan sarana dan prasarana DLHK, membentuk Bank Sampah di banjar-banjar, ATM Sampah, Pengenaan Denda yang tinggi bagi pembuang sampah sembarangan hingga mewajibkan semua OPD menjadi bapak angkat kebersihan di masing-masing Desa/Kelurahan.

“Kegiatan ini merupakan program Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di Kota Denpasar serta memberi kesan kepada masyarakat serta anak-anak betapa pentingnya menjaga lingkungan , oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat serta anak-anak  agar selalu ikut berperan aktif dalam menyukseskan program Pemerintah yang mana tidak lain merupakan program pro rakyat yakni dilakukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat” ujar Hendaryana. (eka/humas-dps/bpn)

Beraksi di 30 TKP, Spesialis Jambret Handphone Wisatawan Diringkus

BALIPORTALNEWS, BADUNG – Tim Jatanras Polres Badung di bawah Komando IPDA Perlanda Oktora, S.Tr.K berhasil meringkus pelaku jambret yang beraksi di 30 TKP.

I Ketut Agus Arnawa alias Gampil (19) dan I Wayan Putu alias Charles (21) terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas dibagain kaki kirinya lantaran pada saat ditangkap berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu. “ kami terpaksa melumpuhkan kedua pelaku, karena pelaku pada saat ditangkap oleh anggota melempari dengan batu dan berusaha melarikan diri,” ungkap Kasat Reskrim AKP Made Pramasetia,S.H,S.I.K saat ditemui diruangannya, Rabu (8/8/2018).

“Dari keterangan pelaku, mereka sudah 30 kali melakukan aksinya semenjak dua bulan lalu dan menyasar wisatawan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Senin (16/7/2018) Polres Badung menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya tindak kriminalitas Penjambretan di jalan Raya Semer Kuta Utara Badung. Berbekal laporan tersebut kemudian jajaran sat Reskrim Polres Badung langsung bertindak melakukan penyelidikan dan berhasil mengendus pelaku  penjambretan tersebut.

Dari informasi dan hasil penyelidikan kemudian petugas  menangkap kedua pelaku di kos-kosannya Jalan Griya Anyar Gang Dewi Tunggal 10 x Kuta Tengah Badung, dan pada saat di tangkap pelaku berusaha melakukan perlawan dan petugas dengan terpaksa menghadiahi kedua pelaku dengan timah panas petugas mengenai kaki sebalah kirinya, Senin (6/8/2018).

Hasil pemeriksaan petugas kedua pelaku mengakui semua perbuatannya, melakukan penjambretan menyasar wisatawan asing yang berboncengan ,memegang handphone dan pelaku langsung menjambret handphone korbannya serta melarikannya. Mereka mengaku telah menjual hasil Jambretnya itu sedangkan uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk berfoya foya.

Kini Kedua pelaku harus mendekam di jeruji Besi Mapolres Badung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. “kami menjerat kedua pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,” beber AKP Pramasetia. (guz/polres-badung/bpn)

Patung GWK di ”Pelaspas”, Gubernur Harap Bisa Berikan Manfaat Bagi Kemajuan Pariwisata Bali

BALIPORTALNEWS.COM – Patung  Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang terletak di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, akhirnya setelah melewati 28 tahun, kini telah selesai dibangun. Sebelum diresmikan dan digunakan secara langsung maka menurut kepercayaan Agama Hindu, patung tersebut harus dibersihkan, disucikan dalam prosesi upacara pemelaspasan dan nyimpen pedagingan.

Untuk itu, acara Pemelaspasan  Lan Pemahayu Wewidangan GWK Di Dasari Pecaruan RSI GANA, Panca Rupa, Penyakap Karang dan Ngedeng Tanah Ngurug Palemahan tersebut digelar pada hari Rabu (8/8/2018), yang dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta beberapa undangan lainnya.

Saat diwawancari oleh awak media, Gubernur Pastika mengungkapkan bahwa  dengan rampungnya patung GWK, diharapkan bisa menjadi ikon baru bagi pariwisata di Bali. Selain itu, adanya patung ini juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat Bali serta masyarakat Indonesia dalam memajukan iklim pariwisata Bali khususnya. Untuk itu, Pastika berharap agar patung ini dapat dijaga dengan baik oleh semua pihak, sehingga tetap berdiri kokoh dan dapat dinikmati oleh setiap orang yang ada di Bali.

Disamping itu, ia juga menjawab terkait kekhawatiran masyarakat ditengah gempa yang melanda NTB dan Bali saat ini, dimana menurutnya bahwa safety yang telah dirancang dan dibangun pada patung GWK tersebut sudah memenuhi standar keamanan internasional dan juga sudah memenuhi standar bangunan tahan gempa. “Masyarakat tidak perlu khawatir karena keamanan patung ini sudah memenuhi standar tahan gempa, jadi akan tetap berdiri kokoh. Untuk itu saya minta masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan karya seni masyarakat kita ini”, pungkasnya.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Presiden Komisaris PT Garuda Adhimatra Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma, dilaksanakan prosesi upacara pemelaspas yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Mas Pratama dari Griya Tegeh Abiansemal, Ida Pedanda Gede Ngurah Putra Keninten dari Griya Kediri Sangeh dan Ida Pedanda Gede Jelantik Giri dari Griya Peliatan Ubud. (humas-bali/bpn)

Menkumham Resmikan 14 Desa/Kelurahan Sadar Hukum

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Yasonna H. Laoly meresmikan 14 desa/kelurahan sadar hukum di Puspem Badung, Rabu (8/8/2018).

Sebanyak 10 diantaranya berasal dari Kabupaten Badung, dan empat sisanya adalah dari Kabupaten Tabanan. Keempat belas desa/kelurahan tersebut diantaranya di Kabupaten Badung meliputi Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Kutuh, Desa Ungasan, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Kuta, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Tuban dan Kelurahan Kerobokan Kelod. Sementara untuk Kabupaten Tabanan adalah Desa Kesiut, Desa Tangguntiti, Desa Belimbing, serta Desa Jati Luwih.

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I.B. Subiksu, unsur Forkompimda Provinsi Bali, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kemeterian Hukum dan Ham RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bali Maryoto Sumadi, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta beserta Wakil Bupati Badung I Suiasa, Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Badung H. Sunarko, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti beserta Camat/Lurah dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Badung maupun Tabanan.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Bali beserta jajarannya, yang selama ini telah memberikan dukungan serta fasilitas kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. “Saya juga ingin mengungkapkan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Bupati Badung dan Bupati Tabanan, Camat serta Kepala desa/lurah yang telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum di daerahnya, sehingga mendapatkan predikat sebagai desa/kelurahan Sadar Hukum,” ujarnya sembari turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung karena telah memfasilitasi terselenggaranya acara peresmian ini.

Menkumham menyadari tidak mudah untuk mencapai predikat desa/kelurahan sadar hukum. Sebab, menurutnya, harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. “Untuk penilaian tahun 2018 ini digunakan persyaratan baru dengan indikator yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman,” jelasnya.

Pihaknya berharap bagi desa/kelurahan yang telah ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum diharapkan tetap dapat mempertahankan prestasinya. “Setiap tahun akan dievaluasi untuk diketahui sejauh mana kriteria penetapan sebagai desa/kelurahan sadar hukum untuk tetap terpenuhi,” tegasnya.

Sementara, bagi desa/kelurahan yang belum diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum bukan berarti warganya tidak sadar hukum. “Sangat mungkin hal ini terjadi karena belum semua kriteria baru yang sudah kami tetapkan, terpenuhi. Kedepan melalui kerja paralel dan sinergi kami berharap dapat membantu percepatan pemenuhan kriteria tersebut,” tukas Yasonna H. Laoly.

Pada bagian lain, Bupati Giri Prasta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dan jajarannya. “Kami di Kabupaten Badung ada 62 desa/kelurahan yang mendapat predikat ini hanya 10, artinya yang 10 inilah yang memenuhi kriteria. Semoga apa yang sudah ditetapkan ini bisa dipertahakan, dan yang belum supaya bisa bekerja keras untuk mencapainya,” kata Bupati.

“Kriterianya memang berat, seperti tingkat narkoba tidak ada/menurun, kesadaran untuk taat pajak, kepatuhan dalam tatanan urusan peraturan daerah, administrasi. Tapi kami yakin desa/kelurahan khususnya di Badung yang belum diresmikan menjadi desa/kelurahan sadar hukum, agar bekerja lebih keras lagi,” pesan Bupati.

“Kami juga ingin meniru negara-negara maju sekarang, yang tingkat kriminalitasnya betul-betul rendah seperti negara Belanda yang berencana akan menghapus di rumah tahanan besar di tahun 2021, berarti tingkat kesadaran masyarakatnya terhadap hukum sangat tinggi, ini yang harus kita contoh,” tegas Bupati Giri Prasta.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bali Maryoto Sumadi, pada kesempatan tersebut menyampaikan, dasar implementasi pembentukan desa/kelurahan sadar hukum yaitu pertama Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.01-PR.08.10 Tahun 2007. Kedua, Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia No: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

“Desa/kelurahaan ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum dengan berpedoman pada indeks desa/kelurahan sadar hukum berdasarkan data kuisioner yang diisi dan dilengkapi dengan bukti terlampir oleh aparat desa/kelurahan atau pejabat yang berwenang. Setiap kriteria harus didukung bukti dari masing-masing instansi yang terkait,” terangnya.

Nah, penetapan desa/kelurahan sadar hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam indeks desa/kelurahan sadar hukum.

Penilian tingkat kesadaran hukum masyarakat setiap desa/kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai indeks desa/kelurahan sadar hukum yang meliputi empat dimensi yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi. (humas-badung/bpn)

Sasar Pecalang, BPBD Denpasar Gelar Pelatihan dan Simulasi

BALIPORTALNEWS.COM – Dalam upaya penanganan ,penanggulangan serta memberi pelayanan yang cepat dan tanggap dalam mengatasi  bencana menuju Kota Denpasar yang aman, nyaman, dan sehat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar melaksanakan pelatihan dan simulasi Bencana di Kota Denpasar yang diikuti 43 peserta dari Forum Pecalang seluruh  Desa/Kelurahan di Kota Denpasar di Hotel Oranjje Denpasar selama 3 hari terhitung dari 8-10 Agustus 2018.

Acara yang dibuka Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara didampingi Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, IB. Joni Ariwibawa, Ketua Sabha Upadesa Kota Denpasar , Wayan Meganada, Ketua Majelis Madya Kota Denpasar, Made Karim pada Rabu (8/8/2018).

Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara mengatakan pelatihan terhadap pecalang merupakan langkah yang sangat tepat dan kreatif dimana pecalang tidak saja memahami permasalahan yang berkaitan dengan adat dan agama, tetepi juga haru memiliki pemahaman dan keterampilan dalam membantu penanggulangan bencana khususnya dalam keadaan darurat.Tentunya melalui arahan bapak Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Walikota, IGN Jaya Negara mengajak semua pihak tanggap dan sigap dalam mengatasi bencana dan mempersiapkan diri mengantisipasi maupun pasca bencana.

“Ini merupakan langkah yang tepat untuk menanggulangi, mengatasi dan menanamkan sikap tanggap bencana maupun mempersiapkan diri dalam mengatasi bencana. Karena pecalang merupakan ujung tombak yang tentunya ada di setiap desa, sehingga jika ada bencana para pecalang lebih gampang untuk menghubungi pihak terkait ataupun mengambil langkah awal dari penanggulangan bencana,” ujar Rai Iswara.

Kepala BPBD Kota Denpasar, IB. Joni Ariwibawa yang ditemui di sela-sela acara mengatakan, pelatihan dan penggunaan sarana dan prasarana pasca bencana yang diikuti 43 peserta dari forum pecalang seluruh Desa/ Kelurahan di Kota Denpasar yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan pertama dalam mengatasi bencana serta dari pihak pecalang yang merupakan pengamanan di masing-masing Desa/Kelurahan langsung bisa berkoordinasi dengan BPBD Kota Denpasar.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini merupakan meningkatkan kapasitas dari setiap pecalang-pecalang yang ada di Kota Denpasar, dalam konteks ini merupakan capasity building serta pemahaman dari setiap pecalang akan lebih meningkat”, ujarnya.

Lebih lanjut IB. Joni yang didampingi Ketua Panitia, AA. Gde Bagus Punarbawa mengatakan selain BPBD yang merupakan instansi dalam penanggulangan bencana juga dibutuhkan sinergitas dari masyarakat atau konteks ini Forum pecalang dari masing-masing Desa/Kelurahan  dalam mempercepat penjegahan dan penanggulangan serta melatih dalam situasi normal agar kapasitasnya meningkat. “Ketika ada bencana kita bisa menggerakan orang –orang yang sudah terlatih , serta sinergitas antara Pemerintah, Swasta, serta Lembaga Masyarakat bisa saling bahu membahu” tegasnya.

Selain itu, dihari yang sama pihaknya juga melaksanakan simulasi bencana di beberapa sekolah seperti SD 3 Saraswati. Dengan adanya simulasi bencana seperti tsunami maupun gempa bumi merupakan upaya untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. “Melalui kegiatan ini diharapkan agar bisa menjadi pemerdayaan masyarakat sekitar agar nantinya dapat melakukan evakuasi secara mandiri. Dan nantinya kegiatan ini akan dilakukan terus sebagai upaya pendampingan sigap bencana,’’tambahnya. (eka/humas-dps/bpn)

Gubernur Pastika Apresiasi Peran Kepala Desa

BALIPORTALNEWS.COM – Keberhasilan program-program Bali Mandara yang telah berjalan selama ini tak lepas dari peran dan kepemimpinan para kepala desa di daerahnya. Hal ini disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat memberikan sambutan pada acara Launching Program Inovasi Desa Berbasis Digital di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (8/8/2018).

Dalam acara yang dihadiri para kepala desa se-Bali tersebut, Gubernur Pastika mengatakan para pemimpin di desa adalah pemimpin pembangunan yang sesungguhnya. “Saya merasa berbahagia dapat hadir ditengah-tengah para Kepala Desa dan Lurah, pahlawan pembangunan kita selama ini, yang memegang peran penting dalam pembangunan,” kata Pastika. Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sangat ditentukan oleh peran yang dijalankan Kepala Desa dan Lurah.

Pastika mengatakan para kepala desa lah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjalankan program-program yang dicanangkan oleh pemimpin di atasnya. Menurutnya yang tahu masalah sebenarnya di lapangan adalah para kepala desa. “Para petinggi itu jauh dari masalah yang nyata. Kecuali yang diatas itu turun ke bawah,” imbuh Pastika.

Namun ia juga mengingatkan bahwa jika masyarakat menderita, para kepala desa itu pula yang bertanggung jawab. Sebaliknya jika warga diurus dengan benar, maka karma baik diterima kepala desa. Oleh karena itu Ia berharap agar dalam melayani rakyat, para kepala desa mengesampingkan ketidaksukaan, perbedaan politik dan semacamnya yang berakibat pada ketidakbenaran data di lapangan.

Terkait dengan kehadiran program inovasi berbasis digital, Gubernur Pastika menilai ini sebagai kesempatan emas bagi peningkatan kesejahteraan desa. Menurutnya, desa bisa menampilkan potensinya secara digital sehingga bisa menarik kesempatan ekonomi yang lebih besar. “Produk saudara di desa akan diketahui, tinggal tawar menawar secara elektronik,” kata Pastika. Selain itu jadi tahu apa produk apa yang dibuat desa lain, tambah Pastika.

Pada kesempatan ini juga dilakukan dialog dengan penerima manfaat program Bali Mandara. Diantaranya ada penerima bedah rumah, beasiswa miskin, JKBM dan Gerbangsadu. Para penerima manfaat menyampaikan rasa terima kasihnya atas manfaat yang mereka terima dari program Bali Mandara. Salah satunya Luh Asih, orang tua siswa SMA Bali Mandara yang bersyukur anaknya bisa bersekolah SMA gratis. Orang tua yang membesarkan anaknya sendiri sejak sang anak berumur satu tahun itu mengaku sudah berpikir anaknya tak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. “Pemikiran saya lulus SMP mau jualan nasi saja,” kata Made Jodi Sahendra, anak Luh Asih yang kini duduk di kelas XII SMA Bali Mandara menambahkan. Sementara Kepala Desa Duda Timur Gede Pawana bersyukur Pemerintah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika menaruh perhatian terhadap desa miskin. Desa Duda Timur yang menjadi salah satu penerima program Gerbangsadu Mandara terus menggeliat dan menurun angka kemiskinannya.

Dilakukan pula penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba. Untuk Lomba Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan 2018, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Bangli menjadi juara I. Disusul dengan Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Jembrana sebagai juara II dan Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Gianyar sebagai juara III. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketut Lihadnyana, Provinsi Bali menjadi provinsi pertama yang menyelenggarakan lomba penurunan kemiskinan ini.

Untuk Lomba Desa, juara I diraih Desa Demulih, Kecamatan Susut, Bangli, juara II Desa Cemagi, Mengwi, Badung dan juara III Desa Sukawati, Gianyar. Sedangkan Lomba Kelurahan, juara I diraih oleh Kelurahan Kesiman, Denpasar, juara II Kelurahan Subagan, Karangasem dan juara III Kelurahan Beng, Gianyar. Lomba Teknologi Tepat Guna menempatkan Kelompok Yeh Pasih Leather dari Banjar Jawa, Buleleng sebagai juara I, disusul juara II kelompok Arang Bambu dari Desa Pupuan, Tegallalang, Gianyar dan juara III, kelompok Sekehe Toya Swadaya dari Desa Kayubihi, Bangli. (humas-bali/bpn)

Bupati Eka Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas jasanya membina dan mengembangkan desa di wilayah Kabupaten Tabanan sebagai desa sadar hukum. Piagam penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dalam acara peresmian desa/kelurahan sadar hukum tahun 2018 Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali, di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Rabu (8/8/2018).

Adapun empat desa di Kabupaten Tabanan  yang diresmikan sebagai desa sadar hukum, yaitu Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, dan Desa Tangguntiti, Kecamatan Selemadeg Timur. Atas penetapan dan peresmian desa tersebut, camat dan perbekel  di empat wilayah itu juga  menerima medali yang dikalungkan Menteri Yasonna H. Laoly.

Bupati Eka yang didampingi  Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Ketut Suryadi dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, usai acara mengungkapkan syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. “Penghargaan itu merupakan bukti dari kerja keras semua pihak. Ini hasil dari kerja kita bersama,” ucapnya. (ita/bpn)

Workshop Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Pemkab Tabanan menyelenggarakan Workshop Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Rabu (8/8/2018), di Gedung Mandala Mathika Subak Sanggulan Tabanan. Kegiatan tersebut dibuka Wabup Tabanan I Komang Gede Sanjaya.

Acara tersebut dihadiri anggota DPR RI Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Duputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Polda Bali Gatot Darmasto, perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Kepala Sub. Bidang Pengendalian Keuangan Polda Bali AKBP Ida Ayu Wikarniti.

Bupati Tabanan Ni Putu EKa Wiryastuti dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sanjaya, memberikan apresiasi dan dukungannya atas penyelenggaraan workshop tersebut. Dikatakannya pengaturan tentang desa dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, menuntuk kompetensi penyelenggara pemerintahan desa yang mampu memahami substansi regulasi dan memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Karena itu kami mengapresiasi dan mendukung kegiatan workshop implementasi tata kelola keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes ini guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan undang-undang desa.” ungkapnya.

Dengan adanya workshop ini diharapkan perbekel dan perangkat desa mampu memahami substansi materi regulasi, mewujudkan tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Dia menambahkan, sejak tahun anggaran 2016 Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melaksanakan bimbingan teknis bagi sekretaris desa, bendahara desa serta operator Siskeudes dan sejak tahun anggaran 2017 seluruh desa di 133 Desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes.

“Akhir kata kepada seluruh peserta kami harapkan dapat mengikuti workshop dengan tekun dan tentunya akan dapat mengimplementasikan maksud dan tujuan workshop ini secara konsisten, sesuai dengan tuntutan undang undang desa,” imbuhnya.

Gatot Darmasto yang juga selaku narasumber mengungkapkan aplikasi Siskeudes memilki banyak manfaat diantaranya adalah kemudahan penggunaan aplikasi, memudahkan tata kelola keuangan desa, berkesinambungan, built internal control, serta didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi  dan manual aplikasi.

“Aplikasi ini juga sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat menatausahakan seluruh sumber yang dikelola oleh desa. Untuk output aplikasinya antara lain seperti RPJM Desa dan RKP Desa, APB Desa, Buku atau dokumen penata usahaan keuangan desa, laporan realisasi ADB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan lain-lain,” jelasnya.

Selanjutnya dalam workshop disampaikan presentasi mengenai Keuangan, Pembangunan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa oleh I Gusti Agung Rai Wirajaya serta presentasi tentang Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh narasumber I Gusti Ngurah Satria Perwira. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sesi diskusi dan  foto bersama. (ita/bpn)

Gubernur Pastika Sambut Baik Pelaksanaan BALIPHEX 2018 di Bali

BALIPORTALNEWS.COM – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan apresiasi dan menyambut baik dipilihnya Bali sebagai tempat pelaksanaan pameran dan kompetesi filateli Internasional Four Nation BALIPHEX 2018.

Gubernur Bali berharap dengan didukung vibrasi, alam dan nuansa Pulau Bali penyelenggaraan acara dapat berjalan baik, lancar serta memberikan kesan mendalam bagi para penggemar  perangko yang ikut ambil bagian pada kesempatan ini. Demikian disampaikan Gubernur Bali dalam sambutan selamat datangnya pada jamuan makan malam peserta BALIPHEX 2018, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Senin (6/8/2018)

Gubernur Bali yang didampingi Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali menyampaikan bahwa keberadaan perangko dari zaman dulu hingga kini masih memegang peranan penting sebagai penghubung komunikasi, perangko tidak hanya selembar kertas tapi telah menjadi penghubung antar sesama. “Saya percaya para penggemar perangko memiliki jiwa yang halus, mampu mengasah budi serta memiliki kemampuan untuk dapat menjalin komunikasi dengan sangat baik, “ imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut Pastika juga mengundang para peserta disela sela waktu atau selesai kegiatan untuk meluangkan waktu berkeliling Pulau Dewata, mengunjungi objek wisata, menyaksikan atraksi seni budaya serta berbelanja berbagai hasil kerajinan masyarakat Bali. ‘Hitung -hitung turut menyumbang devisa bagi pariwisata Bali dan mendorong berkembangnya UMKM di Bali, “tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI yang juga sebagai Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Filatelis Indonesia periode 2017-2022 Fadli Zon dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas sambutan serta dukungan penuh Pemprov Bali akan penyelenggaraan BALIPHEX 2018. Fadli Zon menyampaikan bahwa  Pameran Nasional Filateli dibawah naungan Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia diselenggarakan beriringan dengan FourNations Stamps Exhibition BALIPHEX 2018 dan diikuti oleh filatelis dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia dan Singapore serta dari beberapa negara tamu lainnya.

Adapun BALIPHEX yang merupakan singkatan dari Bali Philately Exhbition merupakan program filateli tahunan di Provinsi Bali yang berupa Pameran Regional Filateli yang telah berlangsung sejak tahun 1999 dan secara reguler sejak tahun 2010. Untuk tahun 2018 BALIPHEX 2018  berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 8 Agustus 2018  bertempat di I Am Bali 3 D Interactive Museum di Monumen Bajra Sandhi, Renon Denpasar. (humas-bali/bpn)

SOSIAL MEDIA BALI PORTAL NEWS

757FansSuka
4PengikutMengikuti
485PengikutMengikuti
3,369PengikutMengikuti
71PengikutMengikuti
12PelangganBerlangganan