25 C
Denpasar
Minggu, 19 Agustus 2018

Surya Art Kedongangan Pukau Penonton Dengan Fragmentari Kangsa Premada

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Sekaa Gong Kebyar Dewasa Duta Kabupaten Badung  ‘Surya Art Kedonganan’ Kecamatan Kuta bertemu dengan  Sekaa Gong Ghora Yowana Budaya Pekutatan yang merupakan Duta Kabupaten Jemberana di Panggung Terbuka Ardha Candra Taman Budaya Bali, Rabu (21/6/2017).

Kedua duta ini menunjukkan kepiawaiannya dalam menyuguhkan tetabuhan maupun fragmentari.  Adapun sporter setia dari Badung Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa, Ketua TP. PKK Nyonya Seniasih Giri Prasta, Ketua DWP Badung Ny. Nesya Yoga Segara, DPRD kabupaten Badung Made Sunarta, Ni Luh Gede Sri Mediastuti dan Ni Ketut Suweni. Atraksi ini  juga dihadiri anggota DPR Komisi X Wayan Koster.

Atraksi dari Sekaa Gong Kebyar Dewasa Duta Kabupaten Badung  ‘Surya Art Kedonganan’ sangat spektakuler terutama dalam Fragmentari ‘Kangsa Premada. Fragmentari ini mengisahkan Prabu Kangsa yang sakti dan kebal dari semiua senjata yang tewas dibunuh oleh Kresna anak Vasudewa yanga kedelapan sesuai ramalan. “Ini Luar biasa dan spektakuler tampilan dari duta Badung ini. Koreonya benar-benar apik dari tari kreasi ‘Kadengen’ sampai Fragmentari ‘Kangsa Premada’ yang sangat memukau. Tolong tahun depan bisa suguhkan atraksi yang lebih spektakuler lagi, “ ungkap ibu Wayan Astri salah seorang penonton asal Denpasar usai pertunjukkan.

Sementara itu Wakil Bupati Badung sangat mengapresiasi tampilan dari duta Badung ini. “Tampilan ini membuktikan generasi muda di Kabupaten Badung sangat mencintai seni dan budaya yang ditunjukkan dengan tampilan yang spektakuler ini. Kami dari pemerintah sangat intens untuk mendukung semua kegiatan seni dan budaya di Badung. Saat ini Badung sedang membangun gedung seni budaya di areal Puspem yang lama. Jika sudah selesai tempat ini dapat dimanfaatkan untuk menggelar pertunjukkan seni dari sanggar-sanggar seni yang ada di Badung,” pungkasnya

Adapun suguhan dari Sekaa Gong Kebyar Dewasa Duta Kabupaten Badung  ‘Surya Art Kedonganan’ ini tabuh kreasi ‘Wana Rawa’, Tari Kekebyaran ‘Truna Jaya’, tari Kreasi ‘Kadengen’ dan pertunjukan pamungkas Fragmentari ‘Kangsa Premada’. (humas-badung/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

Terminal Mengwi Mendadak Riuh

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Team BNNP Bali  di bawah pimpinan I Made Duita didampingi Petugas dari Polres Badung melaksanakan tes urine pada hari Senin (19/6/2017) kepada seluruh supir bus yang berhenti di terminal Mengwi  pada saat menurunkan para penumpang baik yang mau keluar maupun yang baru tiba di Bali.

Pada awalnya para supir bus merasa terkejut dan penasaran ketika pada pukul 11.00 wita  mendadak diarahkan oleh petugas BNNP Bali dan beberapa petugas dari polres Badung untuk melaksanakan tes urine.

“Pengecekan ini sebenarnya sudah rutin dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan apalagi menjelang hari raya idul Fitri tahun ini” ujar Made, dari 37 yang di tes urine tidak ditemukan urine para supir yang mengandung zat aditif atau yang lainnya. (guz/humas-polresbadung/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

Bupati Giri Prasta Pimpin Rapat Rencana Perubahan Kelurahan Menjadi Desa

BALIPORTALNEWS.COM – Munculnya aspirasi masyarakat Kelurahan di Badung yang rencananya ingin merubah status kelurahan menjadi desa, disikapi dengan baik oleh Pemkab Badung. Menyikapi aspirasi masyarakat ini, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menggelar rapat dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan yang menjadi tim falitasi perubahan kelurahan menjadi desa termasuk kepala perangkat daerah, Camat serta Lurah, Rabu (22/2/2017) di Puspem Badung.

Bupati Giri Prasta didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Putu Sridana menyampaikan, dari sisi regulasi, Bupati mempunyai kewenangan melakukan perubahan tersebut berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

“Sebagai bupati badung kalau diminta untuk memilih saya pilih kelurahan karena menjadi bagian dari kecamatan. Namum saya mencoba menyerap aspirasi masyarakat setempat. Misalnya ada sebuah kesepakatan, kami akan mempertimbangkan,” katanya.

Dijelaskan, bahwa tatanan mekanisme bila nanti misalkan ditetapkan perubahan kelurahan menjadi desa, dari pemerintah kabupaten badung akan membuat surat kepada Gubernur yang diteruskan ke Kemendagri. Kalau sudah mendapat nomor dari Pusat, baru bupati membuat penetapan kelurahan menjadi desa.

Untuk itu diharapkan tim fasilitasi yang telah terbentuk agar melakulan sosialisasi kepada masyarakat fi kelurahan terkait hal ini. Setelah penetapan ini, nanti Bupati akan menunjuk PNS untuk menjabat Plt. Perbekel. Plt. Perbekel ini mempunyai kewenangan memfasilitasi untuk merekrut perangkat desa. Untuk pemilihan perbekel direncanakan setelah perubahan APBD 2017.

Bicara mengenai kelurahan dan desa, menurut Giri Prasta memang lebih bagus adalah desa. Keuntungan menjadi desa, dimana masyarakat desa bisa direkrut untuk menjadi pegawai untuk mengabdi di desanya sendiri. Selain itu komitmen Bupati untuk mewujudkan desa berdikari di badung, desa yang mampu berdiri diatas kakinya sendiri dapat terwujud.

“Desa berdikari, misalnya ada pembangunan wantilan dilakukan swakelola, tukang dan bahan bangunannya dari desa tersebut. Kalau hal ini tidak ada, wajib bekerjasama antar desa sehingga perputaran ekonomi di desa jalan, ” jelasnya.

Di desa juga dibangun Bumdes sebagai dapurnya desa yang akan di kolaborasikan dengan LPD sebagai dapurnya desa adat. Sementara terkait dengan sumber dana, desa mendapatkan sumber dana dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten melalui dana penyisihan 10 persen pajak hotel dan restoran, dari pendapatan asli desa, juga bisa mendapat bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus dari Bupati.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Putu Sridana memaparkan teknis perubahan kelurahan menjadi desa. Dijelaskan, perubahan status ini dilandasi oleh beberapa dasar hukum. Salah satunya Permendagri no. 1 tahun 2017 tentang penataan desa.

Dalam penataan desa, ada pemekaran desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi desa, desa menjadi desa adat dan sebagainya. Tujuan penataan kelurahan ini untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan daya saing.

Syarat-syarat penataan, yaitu mempertimbangkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat istiadat, kondosi sosial budaya, kemampuan potensi desa dan kelurahan.

Mengenai batas wilayah, sesuai dengan peraturan menteri bahwa kewenangan menentukan batas wilayah, bila atas dasar musyawarah mufakat tidak ada titik temu di masyarakat, bupati mempunyai kewenangan menetapkan perbupnya sesuai bukti hukum sampai saat ditetapkan.

Ditambahkan, mekanisme penetapan, pemerintah daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Prakarsa masyarakat dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara, dilaporkan oleh lurah kepada bupati.

“Nanti ada kajian administratif dan teknis. Hasil kajian dan verifikasi menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status itu,” jelasnya.

Hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa yang akan menjadi desa persiapan, oleh tim dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak dan tidaknya.

Dalam hal bupati menyetujui perubahan status ini, bupati akan membentuk desa persiapan dengan peraturan bupati, akan dibawa ke gubernur untuk mendapat nomor register. Selain itu bupati juga membuat perda perubahan kelurahan menjadi desa atas persetujuan DPRD. Ranperda ini juga diajukan ke gubernur untuk mendapat nomor register.

Atas dasar nomor register itu mengajukan kepada Mendagri untuk mendapat kode desa. Out come dari penataan terhadap perubaham status kelurahan menjadi desa, bupati menetapkan dan mengundangkan perda tentang perubahan status kelurahan menjadi desa.

Sementara anggota DPRD Badung Anom Gumanti yang menjadi Ketua tim fasilitasi kelurahan Kuta mengatakan, untuk di Kuta dengan seluruh tokoh yang ada, kita sepakat dan siap melaksanakan perubahan status kelurahan menjadi desa.

“Dengan dinamika dan mobilitas masyarakat di Kuta yang sangat tinggi, kami ingin memiliki otonomi penuh untuk mengatur daerah kita, bukan semata-mata hanya berorientasi kepada azas manfaat dari dana APBD, APBN dan lainnya. Tapi kita ingin mewujudkan sebuah peraturan yang berasal dari kita, oleh kita dan untuk kita di desa,” tegasnya. (humasbdg/bpn)

Unit Patroli Mobailing Cegah Gangguan Kriminalitas dan Ketertiban

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Unit Patroli Polsek Aiptu I Wayan Suantara bersama  anggotanya melaksanakan mobailing di wilayah hukum Polsek Mengwi atensi tempat perbankan ATM, dan tempat tempat publik lainya seperti swalayan, objek Wisata pantai Seseh, dan kegiatan upacara agama memetik daun beringin  rangkaian pengabenan di banjar Gambang, Desa Mengwi.

Objek wisata pantai Seseh sering dikunjingi oleh tamu asing maupun domestik yang berjiarah ke pura Kramat di pantai Seseh . Kegiatan keagamaan memetik daun beringin rangkaian upacara ngaben  humat hindu di Banjar gambang desa Mengwi melintasi jalur utama  maka perlu ada pengaturana lalulintas agar bisa aman tertib dhan lancar.

Atensi tempat perbankan tempat transaksi finaansial setiap hari pasti ada maka perlu diadakan pemantauan atensi dan mengadakan dialogis dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan kamtibmas tukar informasi serta ikut menjaga situasi agar tetap kondusif.Kegiatan tersebut dilaksanakan Pada hari Senin (12/6/2017) pukul : 15.00. wita sampai dengan pukul 18.30.wita. (guz/humas-polresbadung/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

Upacara Hari Lahir Pancasila di Badung, Presiden Mengajak Komponen Bangsa Menjaga Pancasila

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Pelaksanaan Upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kabupaten Badung, Kamis (1/6/2017) berlangsung khidmat. Upacara yang langsung dipimpin langsung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ini turut dihadiri seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan DPRD Badung, serta segenap komponen masyarakat.

Bupati Giri Prasta pada kesempatan tersebut membacakan sambutan resmi Presiden RI Joko Widodo. Presiden berpesan agar Indonesia belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara.

“Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal lka, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, lndonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan,” kata Bupati Giri Prasta membacakan sambutan presiden.

Presiden pun mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.

“Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,” katanya lagi.

Disampaikan, bahwa komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus diakukan. Telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan.

Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Tidak ada pilihan lain kecuali harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Anak Bangsa harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan.

“Kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Harus menjadikan lndonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata internasional. Namun demikian, kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang AntiPancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRl, Anti-Bhrnneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi lndonesia,” katanya.

“Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan lndonesia,” tegasnya.

Dijelaskan bahwa Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan lr.Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita.

Kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia.

Usai apel, Bupati Giri Prasta didampingi Wabup. Suiasa menyampaikan peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 -1Juni 2017 ini merupakan momentum dan gerakan kita bersama untuk mempertahankan dan melaksanakan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

“Kaitannya dengan empat pilar kebangsaan ini bagi kami itu harga mati,” tegasnya.

Terkait paham radikalisme, Bupati menegaskan akan melawan bersama-sama, menurutnya radikalisme itu tidak jamannya lagi dan tidak ada di Indonesia. “Kita harus betul bersama-sama bangkit, bergerak, berjuang bersama untuk Indonesia raya,” tukasnya. (humas-badung/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

Wabup Suiasa Ajak Seluruh Petugas Bekerja Serius dan Hati-Hati

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa memimpin Rapat Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Badung di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala, Senin (5/6/2017).

Kegiatan ini membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang akan dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 190 pasal 19 ayat 1.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kanwil. BPN Provinsi Bali Jaya, Asisten  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, IB. Yoga Segara, Kakan. BPN Badung, Gede Sumardan, Kepala Bagian Pemerintahan, A.A. Wardhika, Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Juniartha, Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, para Kepala Desa, perbekel se-Kabupaten Badung. Kepala Perkantoran Pertanahan Kabupaten Badung, Gede Sumardan dalam laporannya menyampaikan pemetaan dan pendataan tanah di Kabupaten Badung diperkirakan berjumlah 273.000 bidang tanah berdasarkan data per Januari 2017 yang terdaftar 211.000 bidang (70%) dan yang belum terdaftar 62.0000 bidang.

Dia melanjutkan, Pendaftaram Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 190 pasal 19 ayat 1.

Namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena pemerintah belum mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan pendaftaran tanah desa demi desa secara lengkap.

Khusus kabupaten Badung target PTSL (Pendaftaram Tanah Sistematis Lengkap) adalah 10.800 bidang dengan dengan biaya sebesar Rp. 209.000 per bidang. Dan target di tahun 2017 bila tercapai maka sisa bidang tanah di Kabupaten Badung sejumlah 51.200 bidang.

Seluruh Bidang tanah yang berjumlah 51.200 bidang akan tersertifikasi melalui PTSL tahun 2018 dengan dibiayai APBD Kabupaten Badung. Beberapa lokasi PTSL di Kabupaten Badung tahun 2017  yaitu desa Sangeh perkiraan jumlah bidang tanah 3.270 Ha.

Jumlah buku tanah 1.692, perkiraan bidang tanah belum terdaftar 1.578 Ha dan target 1.578 Ha bidang. Desa Carangsari perkiraan bidang tanah 4.154 Ha bidang, jumlah buku tanah 1.138 Ha bidang tanah yang belum terdaftar 3.016 Ha, terdaftar 3.016 Ha. Bidang dan ditargetkan 2.708 Ha Bidang.

“Hasil pelaksanaan PTSL adalah basis data pertanahan yang lengkap dan berintegrasi (Peta Tunggal) dengan data lainnya, sehingga akan menunjang pembangunan di Kabupaen Badung”. Tegasnya.

BPN Provinsi Bali Jaya, menambahkan bahwa Badung merupakan satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang membiayai penyertifikatan tanah masyarakatnya dengan dilaksanakannya PTSL (Pendaftaram Tanah Sistematis Lengkap ). Tentunya hal ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Badung.

“Apabila seluruh bidang tanah bersertifikat maka HT akan lebih besar. Tingginya Nilai HT adalah salah satu indikator pergerakan dan perputaran ekonomi  di daerah itu sendiri” ujarnya.

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa dalam pertemuan tersebut mengajak seluruh masyarakat, aparat desa dan dinas terkait dilingkungan pemerintah kabupaten Badung untuk melakukan pekerjaan dan tugas tersebut secara bersungguh sungguh tentu dengan hati-hati karena urusan masalah tanah bukanlah pekerjaan yang mudah ini akan menjadi fatal bila mana ada kesalahan.

Untuk kelancarannya, lanjut pajabat asal Pecatu ini, diharapkan seluruh Perbekel Desa lokasi PTSL di Kabupaten Badung untuk bisa bekerja sama dan memberitahukan dan menghimbau warganya untuk segera mendaftarkan tanahnya kepada petugas BPN Kabupaten Badung. (humas-badung/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

Wabup Suiasa Launching Penggunaan Alat Pencetakan KTP-el

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melaunching Penggunaan Alat Pencetakan KTP-el dan Penyerahan KTP-el yang telah tercetak untuk 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Badung. Acara ini dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM I Made Witna, Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Putu Dessy Dharmayanti, Camat se-Kabupaten Badung, Muspika Kecamatan Mengwi, Perbekel/Lurah se-Kecamatan Mengwi, bertempat di Kantor Camat Mengwi. Rabu (14/6/2017).

Camat Mengwi I Gst. Ngr. Gede Jaya Saputra dalam ucapan selamat datangnya menyampaikan, dasar pelaksanaan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tugas bahwa Kecamatan yaitu berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dan Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik serta visi misi Bupati Badung khususnya yang nomor 2 yaitu memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

Ruang lingkup dan jenis pelayanan yang diberikan di Kecamatan ada 3 yaitu; pelayanan perijinan, pelayanan non perijinan dan pelayanan Administrasi kependudukan. Untuk di Kecamatan Mengwi jumlah produk sekitar 116.000 lebih, kemudian data wajib KTP 92.230, yang telah terealisasi 83.848 dan belum terealisasi 8.382 dimana dari angka ini yang telah merekam sebanyak 6.018 dan yang belum merekam sebanyak 2.364.

Berkaitan dengan beberapa program inovasi yang berkaitan dengan visi misi, pada tahun 2017 ini sudah diprogramkan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan di Kantor Camat dengan melakukan penataan ruang pelayanan publik yang lebih refresentatif yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan, langkah-langkah operasional/riil di Kabupaten Badung dalam hal pelayanan publik harus benar-benar diwujudkan sesuai visi, dalam meningkatkan pelayanan publik harus riil dan berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas harus mengacu pada pelayanan publik yang prima.

Ada 3 indikator parameter yang merupakan satu kesatuan terintegrasi sebagai sebuah sistem yaitu; bagaimana kita dapat memberikan pelayanan secara cepat, bagaimana kita bisa mendekatkan tempat pelayanan itu kepada masyarakat dan dari segi pembiayaan murah bahkan gratis. Ketiga kompenen ini merupakan komponen dasar melakukan suatu sistem satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan kalau kita ingin mewujudkan pelayanan prima yang disebut pelayanan publik berkualitas, dan merupakan tugas bersama yang harus disadari, pahami dan harus ditindaklanjuti.

Lebih lanjut Suiasa menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut Pemerintah Kabupaten Badung selalu memberikan atensi khusus pada pelayanan publik, bahkan dalam beberapa kesempatan, dalam berbagai pertemuan-pertemuan dan beberapa kali arahan-arahan dipertegas bahwa untuk tahun 2017 selain mewujudkan pola pembangunan nasional semesta berencana yang didalamnya terdiri dari 5 (lima) kompenen program utama, tetapi dalam mencapainya ada satu titik nuansa bahwa tahun 2017 ini kita harus tandai dan warnai dengan pelayanan publik yang prima tersebut.

“Dalam rangka menuju pelayanan cepat kita harus melakukan dan memanfaatkan teknologi sistem IT, ” katanya.

Sementara itu Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil I Nyoman Soka melaporkan,  perluasan jangkauan administrasi kependudukan yang mengarah kepada mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang sebelumnya pencetakan KTP-el hanya dapat dilaksanakan di Kabupaten sekarang perekaman dan pencetakan dapat dilaksanakan di masing-masing Kantor Camat. Namun mengingat distribusi blanko KTP-el dari pusat belum stabil, maka untuk sementara pencetakan hanya dilakukan di Kabupaten, dengan pertimbangan efektivitas dan produktivitasnya.

Apabila distribusi blanko KTP-el dari pusat telah normal, maka pencetakan akan diserahkan ke masing-masing Kecamatan. Untuk tahun 2017 ini, Kabupaten Badung hanya kebagian blanko KTP-el sebanyak 10.000 keping. Adapun alokasi pencetakan yang telah dilaksanakan adalah; Kecamatan Abiansemal sebanyak 1.682 keping, Mengwi sebanyak 1.935 keping, Kuta Selatan sebanyak 2.029 keping, Kuta sebanyak 1.348 keping, Kuta Utara sebanyak 1.840 keping dan Petang sebanyak 693 keping. (humas-badung/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :

SOSIAL MEDIA BALI PORTAL NEWS

757FansSuka
4PengikutMengikuti
485PengikutMengikuti
3,369PengikutMengikuti
71PengikutMengikuti
12PelangganBerlangganan