BALIPORTALNEWS.COM – Gejolak fluktuasi rupiah sepanjang tahun 2018 dinilai KMHDI sebagai akibat tekanan faktor eksternal ditambah ketidaksiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengungkapkan salah satu faktor eksternal tersebut adalah imbas dari trade-wars antara Amerika Serikat (AS) dan China, krisis di Turki, dan kenaikan suku bunga melalui kebijakan normalisasi moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed).

“Serangkaian peristiwa tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas Rupiah, sepanjang dolar AS menjadi penguasa transaksi perdagangan internasional, maka selama itu interdependensi rupiah terhadap dolar AS,” ungkap Andre.

Namun Andre menyayangkan, pemerintah terkesan menjadikan pengaruh eksternal tersebut sebagai faktor tunggal melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Justru hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah gagal menjadikan perkonomian Indonesia yang berdikari dan stabil diatas apapun yang sedang melanda kondisi pasar global.

Gairah pemerintah yang terlalu fokus pada pengembangan infrastruktur justru semakin menggerus devisa negara karena mengandung nilai impor yang sangat tinggi. Pemerintah harus mulai melakukan pemilihan-pemilihan proyek-proyek mana yang diprioritaskan guna menghemat devisa negara.

“Pemerintah sehaursnya mulai melakukan pemangkasan impor agar current account deficit bisa ditekan menjadi di bawah 3% terhadap produk domestik bruto. Proyek-proyek seperti kereta cepat Bandung-Jakarta harus dijadwalkan ulang,” sambung mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi magister di salah satu kampus swasta di Jakarta ini.

Menurutnya solusi jangka pendek yang sekarang memungkinkan untuk dilakukan pemerintah adalah dengan menekan angka impor dan biaya produksi produk lokal, sehingga dapat memacu daya beli amsyarakat.

Anjloknya rupiah terhadap dolar AS menjadi isu yang riskan dipolitisasi untuk kepentingan kontestasi politik 2019, baik menjadi alat pemecah kepercayaan masyarakat bagi pihak oposisi maupun usaha mempertahankan yang dilakukan petahana.

“Untuk itu, saat ini masyarakat harus bisa mengidentifikasi yang mana berita benar atau berita hoax, jangan sampai terprovokasi atau terbawa arus kebohongan,“ tutup Andre.(humas-kmhdi/bpn)