Buruh, Kelompok Terlupakan di Pilkada Bali

BALIPORTALNEWS.COM – Tahun 2018 , masyarakat indonesia akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 171 daerah diantaranya 17 Provinsi, 39 kota dan 1115 Kabupaten se-Indonesia, termasuk salah satu diantaranya Provinsi Bali.

Para pasangan calon (paslon) kepala daerah berlomba-lomba menawarkan program kepada masyarakat untuk dapat terpilih sebagai kepala daerah. Namun agaknya ada bagian kelompok masyarakat yang saya lihat belum masuk menjadi bagian dari agenda program mereka. Kelompok yang terlupakan tersebut adalah para buruh di bali.

Dalam suasana peringatan may day ini, sangat sedih melihat buruh masih menjadi bagian kelompok yang terlupakan partisipasinya di dalam pilkada.

Partisipasi politik untuk kelompok buruh di dalam pilkada untuk sekarang ini agaknya masih di pandang secara sempit oleh para paslon kepala daerah. Kelompok buruh hanya dilihat sebgai bagian yang ditempatkan tidak lebih hanya ikut mencoblos tanda gambar partai ataupun foto wajah paslon yang tidak lebih dari 5 menit didalam TPS, untuk 5 tahun.

Namun dalam memperoleh ruang bagi buruh untuk terlibat memberikan suatu tawaran program dan debat isu masalah perburuhan kepada para paslon tidak pernah ada. Hal ini dapat kita lihat dalam kegiatan-kegiatan kampanye atau debat paslon yang tidak pernah mengundang kelompok buruh dalam hal ini adalah seluruh serikat buruh yang ada di Bali untuk bisa berada disana, padahal kita tahu buruh di bali merupakan bagian yang sangatlah vital sebagai penggerak roda ekonomi di bali.

Berbicara Isu-isu masalah perburuhan dan kesejahteraan buruh, sebenarnya sangatlah apik untuk di bahas baik dari sudut pandang hak asasi manusia di sisi Sipil Politik (HAM SIPOL) maupun Ekonomi Sosial Budaya (HAM EKOSOB). Dari sudut pandang HAM SIPOL, masalah perburuhan dapat dilihat dari bagaimana masyarakat bali memperoleh pekerjaan, perlindungan pada saat buruh bekerja, dan juga berserikat.

Sempitnya lahan pekerjaan bagi warga bali disertai mudahnya tenaga kerja asing bekerja dan kurangnya perlindungan tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri maupun buruh dalam negeri yang masih sampai saat ini bekerja dengan status hubungan kerja yang tidak manusiawi merupakan masalah yang tidak bisa di sepelekan.

Sedangkan dari sudut pandang HAM EKOSOB, masalah perburuhan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan buruh. Ketika buruh bekerja tentu tujuannya adalah memperoleh upah untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Upah yang di dapat ataupun upah yang nanti di habiskan untuk memenuhi  kebutuhan hidup bagi buruh tidak lepas dari adanya kebijakan para paslon yang akan terpilih. Jangan sampai, dengan kelompok buruh tidak terlibat menawarkan program kepada para paslon tersebut, kaum buruh mendapatkan kebijakan yang berdampak pada pengurangan kesejahteraan mereka seperti kebijakan upah murah, kebijakan kenaikan biaya kesehatan dan biaya pendidikan, atau kebijakan mahalnya barang kebutuhan pokok yang kesemuanya itu berimbas pada penurunan angka daya beli masyarakat di daerah bali.

Dengan demikian, kelompok buruh sebagai penggerak roda ekonomi di bali tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para paslon di pilkada bali ini dan sekiranya mereka dapat dilibatkan dalam menyusun program yang mewakili suara buruh dan menjadikan program mereka sebagai bagian dari program utama para paslon kepala daerah.

 

Oleh :

Made Wipra Pratistita, SH

Direktur Lembaga Advokasi Buruh Bali