BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemkab Tabanan menggelar Focus Grouf Discussion (FGD), dengan menggandeng 50 orang ahli di bidang masing-masing, Kamis (17/5/2018). Peserta diskusi terdiri dari perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan dan perwakilan lima desa di kawasan nikosake.
Kegiatan tersebut berlangsung di Karunia Village Restaurant, Desa Beraban, Kediri, dipimpin Kepala Bappelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja. Hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Ketut “Boping” Suryadi dan Direktur Perusahaan Daerah Dharma Santhika (PDDS) I Putu Sugi Darmawan.
Wiratmaja mengatakan, FGD bertujuan untuk mendetailkan dan menindaklanjuti pengembangan agribisnis berbasis kearifan lokal dan pariwisata di kawasan nikosake (nira, kopi, salak, dan kelapa). Kawasan tersebut meliputi lima desa. Tiga desa di di antaranya di Kecamatan Pupuan, yaitu Desa Belimbing, Sanda, dan Munduktemu. Dua desa lainnya di Selemadeg Barat, yakni Desa Wanagiri dan Desa Lumbung Kauh.
Kelima desa tersebut dikatakan memiliki potensi yang unik. Munduktemu, misalnya, dengan julukan negeri di atas awan. Desa Sanda, kalau malam dipenuhi ribuan kunang-kunang, dan Wanagiri sebagai desa hujan dengan pemandangan yang bagus.
“Dengan FGD ini diharapkan bisa menggali seluruh potensi yang ada di lima desa di kawasan nikosake tersebut,” ujar Wiratmaja.
Menurutnya, bukan hanya produk lokal yang dihasilkan warga yang akan dijual, tetapi juga agar bisa menunjukan aktivitas produksi. Seperti membuat nira ataupun kopi, harus bisa jual dan dipertontonkan, sehingga wisatawan yang datang bukan hanya disuguhkan produk lokal dan pemandangan alam, tapi juga disuguhkan aktivitas produksi yang sesuai dengan kearifan lokal.
“Nikosake ini memborbadir program. Tidak melulu tentang lima desa di kawasan tersebut, tetapi juga sebagian desa tetangga di sekitarnya akan terdampak. Artinya, kita mau menyelesaikan kawasan ini semua. Caranya, tidak bisa melulu APBD. Kami bekerja sama dengan Pemerintah Kanada. Ini adalah kawasan KPPN, dan wajib diberikan pendanaan dari pusat,” jelasnya.(ita/bpn)
