BALIPORTALNEWS.COM – Ujian Nasional (UN) jenjang pendidikan SMA digelar serentak mulai, Senin (9/4/2018). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani melakukan pemantauan UN SMA di dua SMA di Denpasar, yakni SMAN 1 Denpasar dan SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar yang sama-sama melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Tahun ini, UNBK dilaksanakan di seluruh SMA pada 8 kabupaten/kota di Bali, minus Kabupaten Karangasem. Itu pun lantaran ada bencana erupsi Gunung Agung pada saat dilakukan pendataan sekolah. “Kalau UNBK, di Denpasar rata-rata lancar dan sudah 100 persen. Seperti di SMA 1 Denpasar dan disini (SMA Saraswati), semua peserta bisa hadir,” ujar Wardhani.

Menurut Wardhani, pelaksanaan UNBK di sekolah negeri dan swasta sama-sama bertujuan untuk menghasilkan sekolah dan siswa yang berintegritas. Mengingat, kesempatan untuk mencontek dan kerjasama antar siswa sudah hampir tidak ada. Begitu juga dengan kemungkinan soal bocor atau beredarnya kunci jawaban seperti pada saat UN masih berlangsung dengan memakai pensil dan kertas. Dengan kata lain, UNBK membuat siswa berusaha menjawab soal dengan kemampuannya sendiri.

“Tujuan kita yang utama kan bagaimana kita melahirkan anak-anak yang berintegritas, yakni anak yang adil, jujur, bertanggungjawab. Intinya anak-anak yang penuh dengan kemuliaan,” jelasnya.

Wardhani menyadari, tidak semua sekolah memiliki komputer sendiri untuk melaksanakan UNBK. Namun, instruksi dari Kemendikbud ini tetap harus diterjemahkan oleh provinsi maupun sekolah. Bagi SMA yang belum memiliki komputer dengan jumlah cukup, bisa bekerjasama dengan sekolah lain seperti SMK atau SMP terdekat. Begitu juga sebaliknya.

“Muncul pertanyaan, apakah 100 persen harus UNBK? Tentu tidak, karena ada wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau komputer dan sinyal internet. Ini PR pemerintah, tidak saja Kemendikbud. Tapi Kemenkominfo juga punya tanggung jawab terkait internet,” paparnya.

Wardhani meyakini, Kemendikbud juga tidak akan berpangku tangan. Terutama setelah melihat masih ada sekolah yang belum memiliki sarana prasarana lengkap untuk melaksanakan UNBK. Beberapa sekolah seperti SMA Saraswati 1 Denpasar bahkan harus menyewa komputer. Kendati sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat, namun diakui belum maksimal.

“Karena UNBK sudah menjadi agenda nasional, saya rasa Kemendikbud tidak akan mungkin berpangku tangan. Pasti akan memberikan (bantuan sarana prasarana UNBK, red). Walaupun misalnya kebutuhan 400 tidak langsung diberikan 400 komputer, tentu bertahap,” paparnya.

Sementara itu, Kepala SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar, I Made Budiadnyana mengatakan, UNBK di sekolah yang dipimpinnya diikuti 482 siswa. UNBK dilaksanakan dalam 5 ruangan dengan 3 sesi, dengan rincian 4 ruangan diisi masing-masing 36 siswa. Sedangkan satu ruangan lagi diisi 20 siswa. Pihaknya menyewa laptop yang digunakan untuk UNBK sesuai kesepakatan bersama komite sekolah dan yayasan.

“Untuk anggaran (sewa), kita bekerjasama dengan yayasan dan komite sekolah. Jadi, kami juga didukung oleh orangtua siswa. Kalau dana BOS tidak bisa kita gunakan, karena ada juknisnya,” ujarnya. (tis/bpn)