BALIPORTALNEWS.COM, JAKARTA – Kader KMHDI merasa kecewa usai mengikuti kegiatan Konsultasi Lembaga Kepemudaan Hindu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementrian Agama Republik Indonesia pada tanggal 27 – 29 Maret 2018 di Jakarta.
Kekecewaan tersebut diungkapkan oleh Ni Luh Putu Satvika selaku perwakilan peserta dari PD KMHDI Jawa Timur. Pasalnya Vika menilai ada statemen meyinggung keberadaan organisasi KMHDI yang disampaikan Dirjen Bimas Hindu Bapak I Ketut Widnya. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda Hindu dalam tata kelola organisasi dan pelayanan kepada umat ini justru tidak memberikan kesan baik yang diterima peserta dari KMHDI.
“Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Dirjen Bimas Hindu yang telah melibatkan kami dalam kegiatan ini, namun kami merasa sangat kecewa dengan pernyataan Bapak Dirjen yang mengatakan bahwa tidak ada organisasi kepemudaan Hindu yang memiliki sistem kaderisasi untuk masa depan Hindu,” ungkap Vika, di Sparks Hotel Life Jakarta (29/3/2018)
Dari pernyataan Dirjen Bimas Hindu tersebut, kemudian memunculkan pertanyaan menurut Vika, kegiatan kaderisasi yang dimaksudkan oleh Dirjen Bimas Hindu.
“Jika sistem kaderisasi yang dimiliki KMHDI belum dianggap sebagai sebuah proses kaderisasi oleh Bapak Widnya, lantas kaderisasi seperti apa yang dimaksudnya. Apakah kegiatan yang seremonial atau setingkat kegiatan nasional saja. Agar KMHDI bisa berbenah juga kan,” imbuh Vika.
Selain Vika, kekecewaan juga diungkapkan oleh Made Sudana Yasa Ketua PD KMHDI Sulawesi Utara. Menurut Sudana KMHDI sudah melakukan kaderisasi bahkan hingga ke tingkat komisariat internal kampus dan sistem kaderisasi tersebut diterapkan secara berjenjang sehingga dapat melahirkan generasi muda yang dipersiapkan untuk masa depan Hindu.
“Jadi pernyataan Pak Widnya seolah mengenyampingkan proses yang telah dilakukan KMHDI, karena KMHDI telah memiliki kaderisasi yang tersistem dimulai dari kaderisasi wajib, pokok, hingga pilihan. Setiap bagian kaderisasi ini memiliki jenjangnya dan dari pelaksanaanya tersebut yang kemudian akan mengkader pemuda Hindu sampai lahirnya pemimpin-pemimpin Hindu yang baru,” ungkap Sudana.
Hal yang sama juga dirasakan Gede Nara Asnanda Ketua PD KMHDI DKI Jakarta. Kegiatan yang menghadirkan sekitar 80 peserta ini tidak hanya dihadiri oleh KMHDI saja, hadir juga perwakilan dari beberapa organisasi Hindu dari berbagai tingkatan dan provinsi di Indonesia. Sehingga ungkapan Dirjen Bimas Hindu tersebut otomatis tidak hanya didengarkan oleh kader KMHDI saja, namun juga dari berbagai organisasi Hindu lainnya.
“Jangan sampai ungkapan Pak Dirjen dalam sambutannya membangun opini bahwa KMHDI selama ini tidak berjuang. Selama empat bulan belakangan ini KMHDI DKI Jakarta sudah melaksanakan tiga tahapan kaderisasi dan bulan Mei nanti juga akan bersama melaksanakan kegiatan kaderisasi tingkat regional,” tutur Nara.
Nara Asnanda mengungkapkan harapannya agar Dirjen Bimas Hindu lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat. Meskipun dimaksudkan untuk mendukung kegiatan kepemudaan Hindu secara nyata, namun ungkapan yang belum tentu benar dapat merugikan Hindu sendiri.(r/bpn)
