BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR – Kebijakan Gubernur Bali mengeluarkan Pergub terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri menuai kritikan dari Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Provinsi Bali, MS Candra Jaya. Pemerintah diharapkan bertindak adil dalam memperlakukan sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga keluarnya Pergub jangan justru mengkerdilkan keberadaan sekolah-sekolah swasta di Bali.

”Harusnya pemerintah memberi pengertian kepada masyarakat agar tidak selalu memaksakan anaknya bersekolah di sekolah negeri. Idealnya pemerintah mengupayakan seluruh sekolah yang ada di Bali, baik negeri maupun swasta memiliki kualitas sejajar, jadi tidak hanya melulu memikirkan kepentingan sekolah negeri semata,” ungkap Candra Jaya.

Lebih lanjut MS Candra Jaya mengatakan, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 sesungguhnya menjadi angin segar dalam mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 harusnya bisa menjadi langkah awal dalam melakukan pendataan untuk mengetahui sebaran lulusan SMP serta daya tampung sekolah, baik negeri maupun swasta.

“Pendataan semacam inilah yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan PPDB di tahun-tahun mendatang. Jangan ketika ada permasalahan seperti sekarang kemudian dipaksakan dengan membuka sekolah baru atau menambah rombongan belajar (rombel) atau juga double shif, bukan itu pemecahannya. Harus ada terobosan pemerintah dengan melakukan revitalisasi, supaya sekolah-sekolah swasta yang ada di Bali standar atau grade-nya sama dengan sekolah negeri,” katanya.

Ia mencontohkan di Kota Denpasar, dengan 12 SMP negeri ditambah 56 SMP swasta dibagi dengan sekitar 13 ribu lulusan SD yang ada. Kalau mau dibagi rata, maka setiap satu SMP mendapat jatah 192 siswa. ”Untuk sekolah swasta, jumlah murid 192 kan tidak ideal untuk membiayai operasionalnya. Nah inilah yang harus mendapat perhatian Pemerintah.Pemetaan semacam ini yang harus ada sehingga diketahui data valid daerah tertentu yang memang mendesak dilakukannya pembangunan sekolah negeri baru,” ungkapnya sambil tersenyum.

Bila mengacu pada konsep reinventing government, Pemerintah seharusnya mendorong swasta aktif terlibat dalam upaya mengubah manajemen sektor publik yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi sistem manajemen publik yang mampu mengakomodasi pasar. ”Harusnya sekolah swasta wajib diberdayakan, sehingga pemerintah tidak perlu banyak mengangkat guru atau pegawai di sekolah negeri maupun membangun sekolah-sekolah
negeri baru. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting,” ungkapnya.

Kontribusi sekolah-sekolah swasta juga tidak kalah dengan sekolah negeri. Bila melihat sejarah ke belakang, munculnya sekolah-sekolah swasta di Bali justru lebih dulu yakni sekitar tahun 1940-an dibanding sekolah negeri yang marak dibangun di era tahun 1950-an.

Selain itu, jangan ada anggapan swasta itu sekolah mahal terus dibesar-besarkan dan seolah-olah anak miskin tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah itu. Di sejumlah sekolah swasta seperti di SMP dan SMA Dwijendra Denpasar serta sejumlah sekolah swasta lainnya, kata dia, justru memberi kuota kepada siswa miskin untuk bebas SPP. “Selain itu, anak yatim piatu dari Yayasan Tat Twam Asi juga kamj beri kesempatan bersekolah dengan sejumlah fasilitas gratis di Dwijendra,” katanya.

Candra Jaya juga menegaskan bahwa BPMS Bali berjuang keras menolak aturan yang memberikan double shif maupun penambahan jumlah rombongan di sekolah negeri. Pembangunan sekolah negeri baru dalam satu tahun juga bisa disebut sebagai kebijakan yang tergesa-gesa dan sulit terealisasi. “Dengan cara apapun kita akan berjuang, agar Pemerintah Daerah lebih peduli terhadap pemberdayaan sekolah-sekolah swasta. Peran sekolah swasta jangan dipandang sebelah mata,” ujarnya.

Menyinggung kondisi riil di sejumlah daerah seperti di Bangli dan Karangasem yang kekurangan sekolah negeri serta minimnya sekolah swasta, Candra Jaya berpendapat justru Pemerintah harus mendorong swasta bergerak. Bisa saja dilakukan sinergi antara pemerintah dengan swasta dengan cara pemerintah menyediakan lahan, sementara menyiapan sarana pra sarana bisa dilakukan pihak swasta. (tis/bpn)


Pantau terus baliportalnews.com di :