BALIPORTALNEWS.COM – Untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan BPKP Perwakilan Bali menggelar Workshop Simda Perencanaan (e-Planning) Se-Bali yang diselenggarakan di Ruang Krya Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Selasa (23/5)/2017.
Hadir dalam kesempatan Tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Adi Arnawa, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Sudiro, Inspektur Kabupaten Badung Luh Putu Suryaniti, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta perwakilan Bappeda dan BPKAD se Bali.
Dalam sambutan Bupati Badung yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Adi Arnawa dikatakan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan perlunya penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi sehingga dapat terintegrasi dengan baik dan mampu mempresentasikan aspek proses dan tahapan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran untuk pemerintah daerah.
“Sistem perencanaan disertai dengan system penganggaran yang baik merupakan langkah untuk menentukan tindakan implementasi pembangunan daerah menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan pelaksanaan Workshop Simda Perencanaan (e-Planning) ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan aparatur perencana sehingga dapat dengan terampil memanfaatkan dan menggali peraturan sehingga mampu mengaplikasikan dalam mengelola dan menggunakan anggaran dengan menjunjung prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan transparansi.
“Kami juga berharap BPKP sebagai mitra kerja dapat membantu secara penuh untuk mengimplementasikan simda perencanaan (e-Planning), e-Musrenbang dan e-budgeting dalam penyususnan penganggaran pemerintah daerah sehingga dapat terwujud penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara professional, terbuka dan bertanggungjawab ,” tambah Adi Arnawa.
Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dalam sambutannya mengatakan BPKP memandang perlu untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyususun dokumen perencanaan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Salah satunya dengan membangun Sistem Informasi Managemen Daerah (Simda) berbasis teknologi informasi sehingga system perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud secara transparan dan obyektif sehingga dapat mencegah terjadinya intervensi dalam proses penganggaran di pemerintah daerah,” imbuhnya.
Workshop Simda Perencanaan (e-Planning) Se Bali ini akan dilaksanakan selama 2 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu 23-24 Mei 2016 dengan melibatkan 4 nara sumber dari BPKP dan dengan peserta dari Bappeda dan BPKAD se Bali. (humas-bdg/bpn)
Pantau terus baliportalnews.com di :
- Like Fanpage Facebook : Bali Portal News
- Follow Twitter : @baliportalnews
- Follow Instagram : @baliportalnews
- Line : @uqi9127r (Pakai @)
