Cek Pembangunan Fisik Hibah, Gubernur Segera Turunkan 1.000 ASN  ke Lapangan

BALIPORTALNEWS.COMGubernur Bali Made Mangku Pastika meminta jajarannya melakukan pengawalan serius terhadap pembangunan fisik yang dananya berasal dari hibah melalui Dinas Pekerajaan Umum (PU) Provinis Bali.  Ia  meminta agar menururnkan sebanyak 1.000 ASN dari jumlah total 6.000 ASN Pemprov Bali untuk mengecek ke lokasi penerima hibah. Hal itu disampaikannya ketika memimpin rapat terbatas dengan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Bali di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (3/10/2016).

Menurutnya dalam rapat yang turut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dan Sekda Provinsi Bali Cok Ngurah Pemayun, seribu personel tersebut diambil dari seluruh SKPD dengan dikoordinir oleh BKD. Tidak hanya sebatas hibah yang disalurkan melalui Dinas PU , Pastika juga meminta agar dilakukan pengecekan terhadap program unggulan Pemprov lainnya seperti Bedah Rumah, Gerbang Sadu hingga Simantri.

“Sekarang ada sekitar 500 program fisik yang belum tuntas, jadi satu program dikawal oleh dua personel, sehingga dibutuhkan sekitar 1.000 personil,” tutur orang nomor satu di Bali itu. Selain mengawal pembangunan, para ASN tersebut nantinya juga akan bertanggungjawab atas pengerjaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hingga diterima oleh Biro Keuangan.

Dengan demikian, Ia mengharapkan SPJ sudah dikumpulkan paling lambat akhir Desember sehingga tidak usah menunggu 10 Januari tahun depan lagi. “Selain memberdayakan para ASN, saya juga minta libatkan staf ahli dalam kegiatan ini untuk mengawasi,” imbuhnya. Melalui terobosan ini, Pastika berharap Pemprov tidak lagi kedodoran mengerjakan laporan apalagi ketika menghadapi pemeriksaan baik dari internal maupun eksternal.

Di bagian lain, Pastika juga meminta agar jajaran SKPD menggenjot kinerjanya jelang akhir tahun anggaran. Ia menargetkan semua program sudah selesai dikerjakan hingga proses laporan pada pertengahan Desember. “Kecuali program pembangunan fisik kita tidak bisa kejar, di sini adalah yang menyangkut program rutin,” bebernya.

Untuk itu, Ia instruksikan para pejabat eselon II agar tidak melakukan perjalanan ke luar daerah terlebih dahulu, fokuskan pekerjaan akhir tahun dan tidak boleh ada penundaan. “Jika ada permintaan pendampingan dari DPRD ke luar daerah, anda bisa tugaskan eselon III atau IV saja, silahkan anda fokus dulu di sini,” tegasnya.

Para pejabat eselon II juga diminta ikut mengawasi program dan SPJ hingga kelar pertengahan Desember. Pastika berharap agar tidak ada lagi pelimpahan tugas dan tangggung jawab kepada bawahan, karena pejabat eselon II yang paling bertanggung jawab atas program di masing-masing instansi. “Apalagi sampai staf atau tenaga kontrak yang menyelesaikan tanggung jawab, mereka tidak ada urusan,” kata Pastika.

Terakhir Gubernur Pastika meminta untuk menginventarisir ulang jumlah ASN Pemprov Bali, termasuk  yang akan memasuki masa pensiun. Hal itu dikarenakan dua Rumah Sakit milik Pemprov yaitu RS Mata Bali Mandara dan RS Bali Mandara akan memerlukan tenaga kerja dengan jumlah besar. Untuk itu Ia instruksikan Kepala BKD mulai mengambil ancang-ancang, melakukan rekrutmen bahkan mutasi staf jika diperlukan. “Jadi mulai sekarang tolong didata, berapa perlu ASN di bidang administrasi hingga tenaga medis di sana, dan pastikan penempatan itu sesuai dengan keahliannya, saya tidak ingin ada bidan yang ngurus SPJ di Rumah Sakit tersebut,” tandasnya. (hms prov bali/bpn)