BALIPORTALNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Gianyar 2016 mendapatkan bantuan dari Satuan Kerja Pra Sarana Sanitasi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Bali dalam penyusunan draf kelembagaan sub Bidang Persampahan dan Air Limbah.
Hal ini sebagai awal dari pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang fokus menangani masalah persampahan di Kabupaten Gianyar.
Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Gianyar, Wayan Kujus Pawitra mengatakan hal tersebut di sela–sela Fokus Group Disscution (FGD) II antara Satker PSPLP dengan instansi terkait Pemkab Gianyar di ruang rapat Bappeda Kabupaten Gianyar, Kamis (1/9/2016).
Kadis DKP Kujus menyampaikan apresiasi terhadap bantuan dari Satker PSPLP yang berkomitmen mendukung upaya Pemkab Gianyar memangangi permasalahan sampah.
Diharapkan melalui diskusi tersebut, rancangan awal dari pembentukan UPTD dapat terwujud sesuai harapan bersama.
”Ini tahap awal untuk mengukur lebih jauh pentingnya keberadaan UPTD di Kabupaten Gianyar,” ujar Kujus Pawitra.
Menurut Kujus Pawitra, FGD II difokuskan terhadap kajian inisiasi, telaah staf dan nantinya akan menelurkan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kelembagaan UPTD tersebut.
Nantinya, hasil dari pembahasan akan diserahkan secara langsung kepada Bupati Gianyar, sebagai pertimbangan untuk diterapkan menjadi Perbup.
Pejabat asal Kesian, Lebih, Gianyar itu mengatakan, UPTD sejatinya memang sangat mendesak untuk dibentuk. Sebab, permasalahan sampah kini menjadi semakin rumit dan komplek, seiring dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi masyarakat.
Tidak hanya di Gianyar, hampir seluruh wilayah telah mengalami problem yang serupa. Untuk itu, hadirnya UPTD nanti akan menjadi salah satu solusi dalam upaya penanggulangan sampah yang lebih terarah.
”Volume sampah di Kabupaten Gianyar kini mencapai 15 ribu m2 per harinya,” kata Kujus.
Manajemen Konsultan CV Singajaya, Ida Bagus Sudewa selaku pendamping dari Satker PSPLP Provinsi Bali menjelasakn FGD II ini akan difokuskan untuk mengkaji inisiasi dari rencana pembentukan UPTD.
Secara umum, dia menjelaskan peran dari UPTD nantinya sebagai operator dari infrastuktur bidang sampah dan limbah. Seperti misal pembangunan TPA oleh Dinas PU harus benar–benar dikaji oleh UPTD, sebesar apa manfaatnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.
”Sementara, jika terbentuk, UPTD ini nantinya akan bekerja lintas sektor dibawah koordinasi DKP,” jelasnya.
Kujus Pawitra menambahkan usai pembahasan FGD, akan dibuatkan laporan sebagai bahan pertimbangan, berikutnya disusun rancangan Perbup, kemudian menunggu proses selanjutnya tergantung dengan keputusan pimpinan Pemda Gianyar.
”Jika semua proses berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan 2017 UPTD Persampahan di Gianyar sudah akan terbentuk,” ujar Sudewa. (agy/bpn)
